Berita

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas (DPMA) Bank Indonesia (BI), Erwin Gunawan Hutapea (kiri)/RMOL

Bisnis

BI Waspadai PHK Massal Tekan Daya Beli Hingga Hambat Laju Pertumbuhan Ekonomi

RABU, 07 MEI 2025 | 20:14 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di Indonesia, khususnya di sektor manufaktur dan media beberapa waktu kebelakang ini berpotensi menekan daya beli masyarakat.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas (DPMA) Bank Indonesia (BI), Erwin Gunawan Hutapea mengatakan bahwa PHK yang terus berlangsung akan berdampak signifikan terhadap konsumsi domestik, dan akhirnya menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional.

"Pastinya impact-nya ya akan ke pertumbuhan ya. Karena PHK itu di satu sisi kan akan mempengaruhi daya beli, yang ujungnya kan konsumsi," ujar Erwin dalam Taklimat Media di Kantor Pusat BI, Jakarta, Rabu 7 Mei 2025.


Ia menjelaskan bahwa konsumsi domestik merupakan salah satu motor utama penggerak ekonomi. Bila daya beli melemah, maka konsumsi pun akan menurun. Hal tersebut akan memicu adanya tantangan tambahan bagi Indonesia, terutama di tengah situasi ekspor yang belum pulih.

"Ketika daya beli terpengaruh, konsumsi turun, ya konsumsi domestik sebagai salah satu motor pendorong pertumbuhan di tengah ekspor yang tidak seperti dulu lagi, tentu akan terpengaruh pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Meski tekanan ini belum berdampak langsung pada nilai tukar, Erwin menilai dampak PHK massal ini akan dikhawatirkan akan mempengaruhi persepsi global atas kinerja ekonomi Indonesia.

“Mungkin dia tidak direct ke nilai tukar, tapi mungkin dari bagaimana kemudian orang akan melihat pertumbuhan ekonomi kita,” katanya.

Untuk itu, Erwin menekankan pihaknya akan terus menjaga stabilitas ekonomi sebagai faktor utama untuk memudahkan perencanaan dan mendorong pengambilan keputusan oleh pelaku usaha.

"Jadi, stabilitas itu kan punya konteks terkait dengan pertumbuhan tadi kita sudah bicara ya, karena stabilitas itu membuat perencanaan kegiatan lebih mudah, sehingga orang lebih berani mengambil keputusan ekonomi," tandasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pengangguran di Indonesia sendiri tercatat mencapai 7,28 juta orang pada Februari 2025. Angka tersebut naik 83.450 orang atau sekitar 1,11 persen dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Rp106,3 Miliar dari OTT BPN, Uang Disimpan di Rumah Tangan Kanan Nusron

Selasa, 15 September 2026 | 20:26

Bapera Hormati Proses Hukum Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 20:24

Homecoming Festival IKA Unpad 2026 Jahit Harmoni Lintas Generasi

Selasa, 15 September 2026 | 20:11

BNI-Pajakind Integrasikan Layanan Perbankan-Perpajakan Digital untuk UMKM

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

Ini Identitas 19 Orang Terjaring OTT KPK di Kasus Kementerian ATR/BPN

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap ATR/BPN, Tangan Kanan Nusron hingga Bos Summarecon

Selasa, 15 September 2026 | 19:58

UOB: Indonesia Punya Tameng Hadapi Guncangan Global, Apa Itu?

Selasa, 15 September 2026 | 19:37

KUHP-KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat Dampingi Klien

Selasa, 15 September 2026 | 19:28

Purbaya Terlempar dari Kabinet Diduga Gegara Whoosh

Selasa, 15 September 2026 | 19:17

Pejabat ATR/BPN Terjaring OTT KPK, Wamen Ossy Minta Publik Tak Berspekulasi

Selasa, 15 September 2026 | 19:01

Selengkapnya