Berita

Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam/Net

Politik

Sentil Dirut Garuda, DPR Singgung Gaji Fantastis hingga soal Lion Group

RABU, 07 MEI 2025 | 16:36 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Direktur Utama Garuda Indonesia, Wamildan Tsani, menjadi sorotan anggota Komisi VI DPR dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu 7 Mei 2025. 

Salah satu yang disorot adalah isu rekrutmen sejumlah mantan karyawan Lion Air ke dalam manajemen Garuda serta besaran gaji direksi dan tenaga ahli yang dinilai fantastis.

Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam, secara khusus meminta klarifikasi dari Dirut Garuda terkait isu tersebut. Ia menyayangkan jika rumor tersebut dibiarkan tanpa penjelasan, apalagi mengingat Garuda saat ini tengah berupaya membangun kembali kepercayaan publik.


“Pak Dirut perlu klarifikasi di sini. Sayang sekali sudah dapat kepercayaan publik dan Presiden, kalau isu ini tidak benar, ya dijelaskan,” kata Mufti dalam rapat yang juga membahas persiapan haji 2025 itu.

Isu lain yang juga mencuat adalah soal gaji Dirut Garuda yang disebut mencapai Rp100 juta per bulan, serta adanya sembilan tenaga ahli dengan bayaran tinggi. 

Informasi yang beredar sejak Maret 2025 itu menyebut sebanyak 14 mantan karyawan Lion Air direkrut dan menerima gaji mulai dari Rp25 juta hingga Rp117 juta per bulan, dengan total mencapai hampir Rp1 miliar.

Menanggapi isu tersebut, Direktur Human Capital & Corporate Service Garuda Indonesia, Enny Kristiani, menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial tidak sepenuhnya akurat. 

“Kami menyayangkan penyebaran informasi yang tidak sesuai kondisi faktual,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Niaga Garuda Indonesia, Ade R Susandi, memastikan proses rekrutmen dilakukan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). 

“Itu proses internal. GCG Garuda kuat dan sudah lama diterapkan. Saya jamin proses di internal kami mengikuti prinsip itu,” tegas Ade.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya