Berita

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan/Ist

Politik

Luhut Binsar Pandjaitan:

Ekonomi RI Melambat Gara-gara Pemerintah Kurang Belanja

RABU, 07 MEI 2025 | 12:43 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat ke 4,87 persen pada kuartal I 2025 (yoy) terjadi karena banyaknya faktor.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, salah satunya terjadi karena berkurangnya belanja pemerintah di tiga bulan pertama tahun ini.

"Salah satu faktor utama perlambatan saat ini adalah kontraksi konsumsi pemerintah. Karena itu, percepatan belanja negara menjadi kunci," tulis Luhut dalam unggahan di akun Instagram @luhut.pandjaitan, Rabu 7 Mei 2025.


Saat ini pemerintah, kata Luhut, telah mengetahui masalah tersebut dan akan segera memperbaikinya. Salah satunya melalui program Makan Bergizi (MBG) yang dinilai bisa menjadi motor penting dalam mempercepat belanja negara.

"Dampak nyata akan tercipta, salah satunya yaitu menghidupkan simpul ekonomi desa; petani sayur, peternak ayam, penjual telur, hingga pelaku UMKM lokal," tulis Luhut.

Luhut juga menyadari ada hal-hal lain perlu pemerintah waspadai, misalnya perlambatan konsumsi rumah tangga, investasi yang belum pulih optimal, tekanan ekspor akibat kondisi global, dan pertumbuhan wilayah yang belum merata.

"Ini semua mengingatkan kita, pemerataan dan percepatan harus dijalankan secara simultan," kata Luhut.

Untuk mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi, Luhut mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sendiri telah memberikan arahan untuk menyederhanakan regulasi, memperkuat kemitraan dagang, dan menjaga keseimbangan hubungan ekonomi global, sembari memastikan perlindungan bagi rakyat kecil.

"Di situlah letak kekuatan dan arah pembangunan kita. Ekonomi ini harus bergerak bersama, dari desa hingga pusat, dari bawah ke atas. Saya percaya bila kita bekerja secara kompak dan terintegrasi, kita bukan hanya mampu melewati masa sulit ini, tetapi juga mempercepat langkah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kita cita-citakan bersama," tandas Luhut.



Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya