Berita

Ilustrasi/Ist

Politik

Presiden Perlu Reshuffle Kabinet di Tengah Badai PHK

RABU, 07 MEI 2025 | 05:23 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkap 24.036 orang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak 1 Januari hingga 23 April 2025.

Yassierli mengakui ada peningkatan jumlah PHK. Dia pun menyebut total PHK selama 2024 mencapai 77.965 orang.

"Saat ini terdata sekitar 24 ribu, sudah sepertiga dari 2024. Jadi kalau ada yang tanya PHK year on year (secara tahunan) saat ini dibanding tahun lalu memang meningkat," kata Yassierli pada rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 5 Mei 2025 lalu.


Menanggapi hal tersebut, Co Founder Forum Intelektual Muda, Muhammad Sutisna menyatakan di tengah atmosfir politik nasional yang tenang dan stabil, seharusnya Presiden Prabowo cepat memperbaiki situasi ekonomi yang makin mendung.

“Saya melihat ke depannya juga badai PHK masih akan terus berlanjut di tengah ekonomi yang tidak pasti. Selain itu juga di tengah perang dagang global ini, sektor UMKM nasional harus kuat untuk menjadi sabuk pengaman perekonomian,” ujar Sutisna kepada wartawan, Selasa malam, 6 Mei 2025.

Lanjut dia, seharusnya menteri di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo juga makin gesit dan melek terhadap perkembangan situasi.

“Dengan banyaknya rentetan masalah ekonomi yang belum kunjung pulih, seharusnya sudah menjadi tanda-tanda yang cukup untuk segera mengambil kebijakan yang tepat dan cepat,” ungkap dia.

Menurutnya, kinerja tim ekonomi masih jauh dari apa yang diharapkan, yaitu pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 masih di bawah 5 persen atau hanya sekitar 4,7 persen.

“Kita perlu fokus di isu ekonomi bukan politik. Dan khususnya pada sektor investasi, industri dan perdagangan yang makin kuat,” imbuh dia.
 
Sutisna meminta agar presiden harus segera melakukan reshuffle kabinet.

“Dan menteri baru harus proaktif menggaet investor menumbuhkan industri dan memasarkan hasil produksi kita. Khususnya Menteri Perdagangan,” tegasnya.

“Mendag harus cekatan dan mempunyai kemampuan negosiasi yang baik dengan salah satu target adalah agar produk kita laku di pasar internasional,” tambah dia.

Masih kata Sutisna, dari sisi perlindungan produk dalam negeri Mendag harus berani melakukan proteksi dari serbuan barang impor ilegal.

“Nah untuk posisi itu, terlihat figur yang mampu dan berpengalaman adalah Harvick Hasnul Qolbi, dengan kinerjanya yang sudah pengalaman sebagai wakil Menteri pertanian di era sebelumnya,” pungkasnya.

Populer

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

ICMI Terima Wakaf 2 Ribu Mushaf Al-Qur'an

Minggu, 22 Februari 2026 | 00:10

Tantangan Direksi Baru BPJS Kesehatan Tak Ringan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:43

Polri di Bawah Presiden Sudah Paten dan Tidak Ada Perdebatan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

AKBP Catur cuma Sepekan Jabat Plh Kapolres Bima Kota

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

Palu Emas Paman

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:01

BNI Perkuat Aksi Lingkungan, 423 Kg Sampah Berhasil Diangkut dari Pantai Mertasari

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:56

BI-Kemenkeu Sepakati Pengalihan Utang Tahun Ini, Nilainya Rp173,4 Triliun

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:40

Teror Ketua BEM UGM, Komisi III Dorong Laporan Resmi ke Aparat

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:14

PB IKA PMII Pimpinan Fathan Subchi Pastikan Kepengurusan Sah Secara Hukum

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:37

BNI Rayakan Imlek 2577 Kongzili Bersama Nasabah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:03

Selengkapnya