Berita

Ilustrasi/Ist

Politik

Presiden Perlu Reshuffle Kabinet di Tengah Badai PHK

RABU, 07 MEI 2025 | 05:23 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkap 24.036 orang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak 1 Januari hingga 23 April 2025.

Yassierli mengakui ada peningkatan jumlah PHK. Dia pun menyebut total PHK selama 2024 mencapai 77.965 orang.

"Saat ini terdata sekitar 24 ribu, sudah sepertiga dari 2024. Jadi kalau ada yang tanya PHK year on year (secara tahunan) saat ini dibanding tahun lalu memang meningkat," kata Yassierli pada rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 5 Mei 2025 lalu.


Menanggapi hal tersebut, Co Founder Forum Intelektual Muda, Muhammad Sutisna menyatakan di tengah atmosfir politik nasional yang tenang dan stabil, seharusnya Presiden Prabowo cepat memperbaiki situasi ekonomi yang makin mendung.

“Saya melihat ke depannya juga badai PHK masih akan terus berlanjut di tengah ekonomi yang tidak pasti. Selain itu juga di tengah perang dagang global ini, sektor UMKM nasional harus kuat untuk menjadi sabuk pengaman perekonomian,” ujar Sutisna kepada wartawan, Selasa malam, 6 Mei 2025.

Lanjut dia, seharusnya menteri di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo juga makin gesit dan melek terhadap perkembangan situasi.

“Dengan banyaknya rentetan masalah ekonomi yang belum kunjung pulih, seharusnya sudah menjadi tanda-tanda yang cukup untuk segera mengambil kebijakan yang tepat dan cepat,” ungkap dia.

Menurutnya, kinerja tim ekonomi masih jauh dari apa yang diharapkan, yaitu pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 masih di bawah 5 persen atau hanya sekitar 4,7 persen.

“Kita perlu fokus di isu ekonomi bukan politik. Dan khususnya pada sektor investasi, industri dan perdagangan yang makin kuat,” imbuh dia.
 
Sutisna meminta agar presiden harus segera melakukan reshuffle kabinet.

“Dan menteri baru harus proaktif menggaet investor menumbuhkan industri dan memasarkan hasil produksi kita. Khususnya Menteri Perdagangan,” tegasnya.

“Mendag harus cekatan dan mempunyai kemampuan negosiasi yang baik dengan salah satu target adalah agar produk kita laku di pasar internasional,” tambah dia.

Masih kata Sutisna, dari sisi perlindungan produk dalam negeri Mendag harus berani melakukan proteksi dari serbuan barang impor ilegal.

“Nah untuk posisi itu, terlihat figur yang mampu dan berpengalaman adalah Harvick Hasnul Qolbi, dengan kinerjanya yang sudah pengalaman sebagai wakil Menteri pertanian di era sebelumnya,” pungkasnya.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

UPDATE

Wall Street Hijau di Tengah Harapan Meredanya Konflik AS-Iran

Selasa, 04 Agustus 2026 | 08:23

Di Balik Sensor Istana: Diksi Nuklir Prabowo dan Bantahan Kilat Teheran

Selasa, 04 Agustus 2026 | 08:10

Pelatih Vietnam Bongkar Rahasia Usai Permalukan Indonesia 3-0

Selasa, 04 Agustus 2026 | 08:04

Tanggapi MK, Menkeu Pastikan Anggaran MBG Tidak Mengganggu APBN

Selasa, 04 Agustus 2026 | 07:47

Menhaj Lantik 6 Pejabat Kemenhaj untuk Perkuat Pelayanan Haji dan Umrah

Selasa, 04 Agustus 2026 | 07:46

Bunga Pinjaman Turun, Bulog Hemat hingga Rp1,07 Triliun per Tahun

Selasa, 04 Agustus 2026 | 07:35

Pasar Logam Mulia Tertekan, Emas Masih Berkutat di 4.000 Dolar AS

Selasa, 04 Agustus 2026 | 07:18

Bursa Eropa Cetak Rekor, DAX 40 Tembus 26.000 Poin

Selasa, 04 Agustus 2026 | 07:07

Sekolah Nasional Terintegrasi: Tantangan Pendidikan dan Implementasi Rekonstruksi

Selasa, 04 Agustus 2026 | 06:46

BGN Anggap Putusan MK Justru Perkuat Program MBG

Selasa, 04 Agustus 2026 | 06:27

Selengkapnya