Berita

Ilustrasi/Ist

Politik

Presiden Perlu Reshuffle Kabinet di Tengah Badai PHK

RABU, 07 MEI 2025 | 05:23 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkap 24.036 orang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak 1 Januari hingga 23 April 2025.

Yassierli mengakui ada peningkatan jumlah PHK. Dia pun menyebut total PHK selama 2024 mencapai 77.965 orang.

"Saat ini terdata sekitar 24 ribu, sudah sepertiga dari 2024. Jadi kalau ada yang tanya PHK year on year (secara tahunan) saat ini dibanding tahun lalu memang meningkat," kata Yassierli pada rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 5 Mei 2025 lalu.


Menanggapi hal tersebut, Co Founder Forum Intelektual Muda, Muhammad Sutisna menyatakan di tengah atmosfir politik nasional yang tenang dan stabil, seharusnya Presiden Prabowo cepat memperbaiki situasi ekonomi yang makin mendung.

“Saya melihat ke depannya juga badai PHK masih akan terus berlanjut di tengah ekonomi yang tidak pasti. Selain itu juga di tengah perang dagang global ini, sektor UMKM nasional harus kuat untuk menjadi sabuk pengaman perekonomian,” ujar Sutisna kepada wartawan, Selasa malam, 6 Mei 2025.

Lanjut dia, seharusnya menteri di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo juga makin gesit dan melek terhadap perkembangan situasi.

“Dengan banyaknya rentetan masalah ekonomi yang belum kunjung pulih, seharusnya sudah menjadi tanda-tanda yang cukup untuk segera mengambil kebijakan yang tepat dan cepat,” ungkap dia.

Menurutnya, kinerja tim ekonomi masih jauh dari apa yang diharapkan, yaitu pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 masih di bawah 5 persen atau hanya sekitar 4,7 persen.

“Kita perlu fokus di isu ekonomi bukan politik. Dan khususnya pada sektor investasi, industri dan perdagangan yang makin kuat,” imbuh dia.
 
Sutisna meminta agar presiden harus segera melakukan reshuffle kabinet.

“Dan menteri baru harus proaktif menggaet investor menumbuhkan industri dan memasarkan hasil produksi kita. Khususnya Menteri Perdagangan,” tegasnya.

“Mendag harus cekatan dan mempunyai kemampuan negosiasi yang baik dengan salah satu target adalah agar produk kita laku di pasar internasional,” tambah dia.

Masih kata Sutisna, dari sisi perlindungan produk dalam negeri Mendag harus berani melakukan proteksi dari serbuan barang impor ilegal.

“Nah untuk posisi itu, terlihat figur yang mampu dan berpengalaman adalah Harvick Hasnul Qolbi, dengan kinerjanya yang sudah pengalaman sebagai wakil Menteri pertanian di era sebelumnya,” pungkasnya.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya