Berita

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didik Mukrianto/Net

Bisnis

Masukan Anak Buah AHY Hadapi Laju Lambat Pertumbuhan Ekonomi

SELASA, 06 MEI 2025 | 16:59 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pertumbuhan ekonomi yang melambat pada triwulan I 2025 perlu disikapi serius pemerintah dengan berbagai langkah strategis.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didik Mukrianto mengusulkan pemerintah fokus pada pemberian stimulus demi mendorong daya beli masyarakat, seperti insentif pajak, subsidi, atau bantuan sosial.

Sebaliknya, pemerintah dan Bank Indonesia jangan terlalu agresif dalam kebijakan moneter agar tidak memperburuk perlambatan ekonomi.


"Pemerintah perlu merespons dengan kebijakan yang tepat sasaran untuk mendorong konsumsi, menstabilkan harga, dan diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi," kata Didik dikutip dari akun X pribadinya, Selasa, 6 Mei 2025.

Selain itu, ia mendorong pemerintah melakukan diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi melalui penguatan investasi dan ekspor, terutama di sektor teknologi dan industri hijau.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2025 sebesar 4,87 persen secara tahunan (year on year/YoY). Meski masih menunjukkan ekspansi, angka ini melambat dibanding periode sebelumnya.

Didik berpandangan, perlambatan kemungkinan dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi masyarakat yang berdampak pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebagai komponen utama Produk Domestik Bruto (PDB).

"Perubahan ini bisa mencakup pengurangan belanja diskresioner, pergeseran preferensi konsumsi, atau respons terhadap tekanan ekonomi seperti inflasi atau ketidakpastian global," jelasnya.

Secara kuartalan (q-to-q), ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar -0,98 persen dibandingkan triwulan IV 2024. Didik menilai hal ini bisa disebabkan oleh faktor musiman, daya beli yang melemah, gangguan rantai pasok, atau kebijakan moneter ketat seperti suku bunga tinggi.

"Yang perlu diwaspadai karena bisa menjadi sinyal awal resesi teknis jika berlanjut pada kuartal berikutnya," pungkasnya.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya