Berita

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didik Mukrianto/Net

Bisnis

Masukan Anak Buah AHY Hadapi Laju Lambat Pertumbuhan Ekonomi

SELASA, 06 MEI 2025 | 16:59 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pertumbuhan ekonomi yang melambat pada triwulan I 2025 perlu disikapi serius pemerintah dengan berbagai langkah strategis.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didik Mukrianto mengusulkan pemerintah fokus pada pemberian stimulus demi mendorong daya beli masyarakat, seperti insentif pajak, subsidi, atau bantuan sosial.

Sebaliknya, pemerintah dan Bank Indonesia jangan terlalu agresif dalam kebijakan moneter agar tidak memperburuk perlambatan ekonomi.


"Pemerintah perlu merespons dengan kebijakan yang tepat sasaran untuk mendorong konsumsi, menstabilkan harga, dan diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi," kata Didik dikutip dari akun X pribadinya, Selasa, 6 Mei 2025.

Selain itu, ia mendorong pemerintah melakukan diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi melalui penguatan investasi dan ekspor, terutama di sektor teknologi dan industri hijau.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2025 sebesar 4,87 persen secara tahunan (year on year/YoY). Meski masih menunjukkan ekspansi, angka ini melambat dibanding periode sebelumnya.

Didik berpandangan, perlambatan kemungkinan dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi masyarakat yang berdampak pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebagai komponen utama Produk Domestik Bruto (PDB).

"Perubahan ini bisa mencakup pengurangan belanja diskresioner, pergeseran preferensi konsumsi, atau respons terhadap tekanan ekonomi seperti inflasi atau ketidakpastian global," jelasnya.

Secara kuartalan (q-to-q), ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar -0,98 persen dibandingkan triwulan IV 2024. Didik menilai hal ini bisa disebabkan oleh faktor musiman, daya beli yang melemah, gangguan rantai pasok, atau kebijakan moneter ketat seperti suku bunga tinggi.

"Yang perlu diwaspadai karena bisa menjadi sinyal awal resesi teknis jika berlanjut pada kuartal berikutnya," pungkasnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Istri Wali Kota Madiun Dicecar KPK soal Dugaan Aset Hasil Korupsi

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:22

Giant Sea Wall Pantura Dirancang Lindungi Jutaan Warga dan Jadi Mesin Ekonomi Baru

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:17

Pengamat: Pencoretan Saham Unggulan RI dari MSCI Jadi Tekanan Psikologis Pasar

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:14

Harga Minyak Dunia Terus Merangkak Naik

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:05

Dana PIP 2026 Belum Cair? Begini Cara Mudah Cek Status Pakai NIK dan NISN

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:04

IHSG Ambles 1,59 Persen, Asing Catat Net Sell Rp49,28 Triliun Usai Pengumuman MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:47

Komisi VIII DPR: Predator Seksual di Ponpes Pati harus Dihukum Seberat-beratnya!

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:43

Singapura Ingin Hidupkan Sijori Lagi Bersama RI dan Malaysia

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:35

Anak Buah Zulhas Dicecar KPK soal Pengaturan Proyek dan Fee Bupati Rejang Lebong

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:33

MUI GPT Bisa Jadi Terobosan Pelayanan Umat Berbasis AI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:32

Selengkapnya