Badai PHK Tantangan Serius Pemerintahan Prabowo

Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di Indonesia. Angka PHK di Indonesia untuk periode Januari sampai 23 April 2025 tembus di angka 24.036 orang.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai persoalan PHK sebagai pekerjaan rumah serius yang harus segera ditangani pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Angka PHK yang naik merupakan noda negatif di bulan buruh (Mei)," kata Hensat, sapaan akrab Hendri Satrio saat berbincang dengan redaksi, Selasa, 5 Mei 2025.

Dia mendorong pemerintah Prabowo yang baru berjalan enam bulan segera berbenah sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Termasuk dalam menghadapi persaingan ketat di pasar tenaga kerja.

“Bayangkan, korban PHK harus bersaing dengan mahasiswa yang baru lulus kuliah. Kan makin banyak lagi (saingannya)," sambung Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu.

Penanganan serius fenomena PHK juga harus menjadi prioritas Presiden Prabowo agar tidak dicap sebagai pengumbar janji kosong.

“Kalau tidak segera diatasi bisa dicap omon-omon. Tapi saya percaya, Prabowo bisa mengatasi itu. Hanya saja menterinya bisa tidak menerjemahkan keinginan presiden?” katanya.

Jumlah PHK pada awal tahun 2025 sudah sepertiga jumlah PHK tahun 2024 atau terjadi kenaikan dibanding periode yang sama tahun lalu.

Data Kemenaker, angka PHK tahun lalu mencapai 77.965 orang. Tiga provinsi dengan angka PHK terbesar yakni Jawa Tengah, Jakarta, dan Riau. Sementara sektor dengan PHK terbanyak adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta aktivitas jasa lainnya.