Berita

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka/Ist

Politik

DPR Dikuasai Koalisi Merah Putih

Pemakzulan Wapres Gibran Sulit Terwujud

SELASA, 06 MEI 2025 | 11:28 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat respons beragam.

Sebagian ada yang mendukung ide pemakzulan, sebagian lagi bersikap netral, dan sisa lainnya menilai wacana tersebut berlebihan.

Misalnya Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai, pihak-pihak yang meributkan pemakzulan Gibran adalah orang-orang yang kampungan.


Menanggapi hal ini, pengamat politik Rocky Gerung menegaskan bahwa pemakzulan merupakan langkah konstitusional yang sah dan seharusnya dapat tumbuh sebagai wacana.

"Walaupun susah, sulit, karena komposisi-komposisi politik di DPR itu tetap dikendalikan oleh Koalisi Merah Putih yang mayoritas di situ," kata Rocky lewat kanal YouTube miliknya, Selasa 6 Mei 2025.

Rocky mengimbau agar perbedaan pandangan antar elite tidak sampai merembet ke masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas demokrasi di tengah dinamika politik nasional. 

"Kita harus membiasakan perbedaan persepsi itu biasa," kata Rocky.

Rocky juga menilai bahwa PDIP pasti memiliki pandangan berbeda terkait isu pemakzulan karena memiliki pengalaman politik langsung dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi maupun Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Rocky, posisi PDIP terhadap pemakzulan lebih bersifat eksistensial dibandingkan dengan posisi Luhut yang lebih pragmatis.

"Jadi kita mau coba membaca dinamika politik ini dari perspektif pemerintah maupun perspektif oposisi gampangnya begitu," tutup Rocky.



Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya