Berita

Kepala Pangkalan Bakamla Batam, Kolonel Bakamla Agus Sriyanto (kiri)/Ist

Pertahanan

Bakamla Gandeng UNODC Latih Petugas Penegak Hukum Perempuan

SELASA, 06 MEI 2025 | 04:29 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan keterampilan petugas penegak hukum wanita di kawasan maritim Asia Tenggara, Bakamla RI bekerja sama dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menggelar latihan Visit, Board, Search and Seizure (VBSS) di Maritime Training Facility, Pangkalan Bakamla Batam, Kota Batam, Senin, 5 Mei 2025.
 
Latihan secara resmi dibuka Kepala Pangkalan Bakamla Batam, Kolonel Bakamla Agus Sriyanto. Latihan ini  diikuti oleh 16 peserta dari tiga negara, yakni 8 peserta dari Bakamla RI (Indonesia), 4 peserta dari Malaysia Maritime Enforcement Agency (MMEA), dan 4 peserta dari Philippine Coast Guard (PCG).

Kegiatan yang berlangsung dari 5 hingga 16 Mei 2025 ini difokuskan pada peningkatan kemampuan teknis dalam bidang pengawasan maritim, khususnya identifikasi dan penanganan bahan berbahaya yang kerap ditemui dalam berbagai operasi penegakan hukum di laut.
 

 
Instruktur utama dalam pelatihan ini adalah Tony Wheatley, pakar maritim yang ditunjuk langsung oleh UNODC. Materi pelatihan tidak hanya mencakup teknik VBSS, tetapi juga pemahaman mendalam mengenai keselamatan personel saat berhadapan dengan muatan mencurigakan atau zat berbahaya yang dapat mengancam keamanan kapal maupun awak.
 
“Melalui pelatihan ini, kami ingin memberikan ruang dan peran yang lebih besar kepada petugas wanita dalam menjaga kedaulatan laut dan menegakkan hukum di wilayah perairan internasional,” ujar Kolonel Bakamla Agus dalam sambutannya.
 
Lebih dari sekadar peningkatan kemampuan teknis, latihan VBSS ini juga menjadi wadah diplomasi maritim dan penguatan kerja sama regional, mempererat hubungan antar coast guard dari negara peserta sebagai mitra dalam menjaga keamanan laut kawasan.
 
Dengan semangat kolaboratif, pelatihan ini diharapkan dapat menjadi langkah maju dalam pemberdayaan perempuan di sektor maritim, sekaligus memperkuat jaringan penegakan hukum lintas negara demi mewujudkan kawasan maritim yang aman dan tertib.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

KAI Gelar Diskon Tiket Kereta 20 Persen, Cek Syarat dan Ketentuannya

Kamis, 26 Maret 2026 | 22:00

Anwar Ibrahim Lega Kapal Malaysia Bisa Lewat Selat Hormuz

Kamis, 26 Maret 2026 | 21:58

Jadwal FIFA Series 2026 Timnas Indonesia Lawan Saint Kitts dan Nevis

Kamis, 26 Maret 2026 | 21:49

Langkah Mundur Letjen Yudi Abrimantyo Sesuai Prinsip Intelijen

Kamis, 26 Maret 2026 | 21:31

Cara Mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan

Kamis, 26 Maret 2026 | 21:15

Inggris Cegat Kapal Bayangan Rusia, Tuding Putin Raup Untung Minyak dari Perang

Kamis, 26 Maret 2026 | 21:13

Prabowo Blusukan ke Bantaran Rel Senen, Janjikan Hunian Layak untuk Warga

Kamis, 26 Maret 2026 | 21:06

Prabowo Harus Berhati-hati dengan Pernyataan Ngawur Bahlil

Kamis, 26 Maret 2026 | 21:01

Fatamorgana Ekonomi Nasional

Kamis, 26 Maret 2026 | 20:34

“Aku Harus Mati”: Horor tentang Ambisi dan Harga Sebuah Validasi

Kamis, 26 Maret 2026 | 20:20

Selengkapnya