Berita

Kepala Pangkalan Bakamla Batam, Kolonel Bakamla Agus Sriyanto (kiri)/Ist

Pertahanan

Bakamla Gandeng UNODC Latih Petugas Penegak Hukum Perempuan

SELASA, 06 MEI 2025 | 04:29 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan keterampilan petugas penegak hukum wanita di kawasan maritim Asia Tenggara, Bakamla RI bekerja sama dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menggelar latihan Visit, Board, Search and Seizure (VBSS) di Maritime Training Facility, Pangkalan Bakamla Batam, Kota Batam, Senin, 5 Mei 2025.
 
Latihan secara resmi dibuka Kepala Pangkalan Bakamla Batam, Kolonel Bakamla Agus Sriyanto. Latihan ini  diikuti oleh 16 peserta dari tiga negara, yakni 8 peserta dari Bakamla RI (Indonesia), 4 peserta dari Malaysia Maritime Enforcement Agency (MMEA), dan 4 peserta dari Philippine Coast Guard (PCG).

Kegiatan yang berlangsung dari 5 hingga 16 Mei 2025 ini difokuskan pada peningkatan kemampuan teknis dalam bidang pengawasan maritim, khususnya identifikasi dan penanganan bahan berbahaya yang kerap ditemui dalam berbagai operasi penegakan hukum di laut.
 

 
Instruktur utama dalam pelatihan ini adalah Tony Wheatley, pakar maritim yang ditunjuk langsung oleh UNODC. Materi pelatihan tidak hanya mencakup teknik VBSS, tetapi juga pemahaman mendalam mengenai keselamatan personel saat berhadapan dengan muatan mencurigakan atau zat berbahaya yang dapat mengancam keamanan kapal maupun awak.
 
“Melalui pelatihan ini, kami ingin memberikan ruang dan peran yang lebih besar kepada petugas wanita dalam menjaga kedaulatan laut dan menegakkan hukum di wilayah perairan internasional,” ujar Kolonel Bakamla Agus dalam sambutannya.
 
Lebih dari sekadar peningkatan kemampuan teknis, latihan VBSS ini juga menjadi wadah diplomasi maritim dan penguatan kerja sama regional, mempererat hubungan antar coast guard dari negara peserta sebagai mitra dalam menjaga keamanan laut kawasan.
 
Dengan semangat kolaboratif, pelatihan ini diharapkan dapat menjadi langkah maju dalam pemberdayaan perempuan di sektor maritim, sekaligus memperkuat jaringan penegakan hukum lintas negara demi mewujudkan kawasan maritim yang aman dan tertib.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

Baru 10 Jam, Tulisan SBY Soal Politik Liar Tembus 9 Juta Tayangan di X

Rabu, 04 November 2026 | 20:21

Menag Dorong PTKIN Jadi Pelopor Hilirisasi dan Inovasi Teknologi

Rabu, 04 November 2026 | 20:19

Polri Harus Jaga Integritas dan Kepercayaan Publik di Kasus Listyo Sigit

Rabu, 04 November 2026 | 20:17

Aturan Penyadapan Ilegal di Indonesia, Ini Ancaman Hukuman bagi Pelaku

Rabu, 04 November 2026 | 20:11

Ketum KNPI Minta Penegak Hukum Serius Usut Dugaan Penyadapan Presiden

Rabu, 04 November 2026 | 20:07

Tanggapan Allianz Setelah Digugat Rp5,2 Miliar di PN Jaksel

Rabu, 04 November 2026 | 20:02

Jorindo Indonesia Gandeng Mubarak Dubai Jalin Kerja Sama Operasi Salvage

Rabu, 04 November 2026 | 19:57

4 Kasus Penyadapan Presiden Indonesia, dari Habibie hingga Prabowo

Rabu, 04 November 2026 | 19:52

BRI Kukuhkan 35 Penerima Beasiswa BRI Fellowship Journalism 2026

Rabu, 04 November 2026 | 19:49

Kasus Intimidasi Meningkat, Dewan Pers Tegaskan Komitmen Lindungi Wartawan

Rabu, 04 November 2026 | 19:48

Selengkapnya