Berita

Kepala Pangkalan Bakamla Batam, Kolonel Bakamla Agus Sriyanto (kiri)/Ist

Pertahanan

Bakamla Gandeng UNODC Latih Petugas Penegak Hukum Perempuan

SELASA, 06 MEI 2025 | 04:29 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan keterampilan petugas penegak hukum wanita di kawasan maritim Asia Tenggara, Bakamla RI bekerja sama dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menggelar latihan Visit, Board, Search and Seizure (VBSS) di Maritime Training Facility, Pangkalan Bakamla Batam, Kota Batam, Senin, 5 Mei 2025.
 
Latihan secara resmi dibuka Kepala Pangkalan Bakamla Batam, Kolonel Bakamla Agus Sriyanto. Latihan ini  diikuti oleh 16 peserta dari tiga negara, yakni 8 peserta dari Bakamla RI (Indonesia), 4 peserta dari Malaysia Maritime Enforcement Agency (MMEA), dan 4 peserta dari Philippine Coast Guard (PCG).

Kegiatan yang berlangsung dari 5 hingga 16 Mei 2025 ini difokuskan pada peningkatan kemampuan teknis dalam bidang pengawasan maritim, khususnya identifikasi dan penanganan bahan berbahaya yang kerap ditemui dalam berbagai operasi penegakan hukum di laut.
 

 
Instruktur utama dalam pelatihan ini adalah Tony Wheatley, pakar maritim yang ditunjuk langsung oleh UNODC. Materi pelatihan tidak hanya mencakup teknik VBSS, tetapi juga pemahaman mendalam mengenai keselamatan personel saat berhadapan dengan muatan mencurigakan atau zat berbahaya yang dapat mengancam keamanan kapal maupun awak.
 
“Melalui pelatihan ini, kami ingin memberikan ruang dan peran yang lebih besar kepada petugas wanita dalam menjaga kedaulatan laut dan menegakkan hukum di wilayah perairan internasional,” ujar Kolonel Bakamla Agus dalam sambutannya.
 
Lebih dari sekadar peningkatan kemampuan teknis, latihan VBSS ini juga menjadi wadah diplomasi maritim dan penguatan kerja sama regional, mempererat hubungan antar coast guard dari negara peserta sebagai mitra dalam menjaga keamanan laut kawasan.
 
Dengan semangat kolaboratif, pelatihan ini diharapkan dapat menjadi langkah maju dalam pemberdayaan perempuan di sektor maritim, sekaligus memperkuat jaringan penegakan hukum lintas negara demi mewujudkan kawasan maritim yang aman dan tertib.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya