Berita

Kepala Pangkalan Bakamla Batam, Kolonel Bakamla Agus Sriyanto (kiri)/Ist

Pertahanan

Bakamla Gandeng UNODC Latih Petugas Penegak Hukum Perempuan

SELASA, 06 MEI 2025 | 04:29 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan keterampilan petugas penegak hukum wanita di kawasan maritim Asia Tenggara, Bakamla RI bekerja sama dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menggelar latihan Visit, Board, Search and Seizure (VBSS) di Maritime Training Facility, Pangkalan Bakamla Batam, Kota Batam, Senin, 5 Mei 2025.
 
Latihan secara resmi dibuka Kepala Pangkalan Bakamla Batam, Kolonel Bakamla Agus Sriyanto. Latihan ini  diikuti oleh 16 peserta dari tiga negara, yakni 8 peserta dari Bakamla RI (Indonesia), 4 peserta dari Malaysia Maritime Enforcement Agency (MMEA), dan 4 peserta dari Philippine Coast Guard (PCG).

Kegiatan yang berlangsung dari 5 hingga 16 Mei 2025 ini difokuskan pada peningkatan kemampuan teknis dalam bidang pengawasan maritim, khususnya identifikasi dan penanganan bahan berbahaya yang kerap ditemui dalam berbagai operasi penegakan hukum di laut.
 

 
Instruktur utama dalam pelatihan ini adalah Tony Wheatley, pakar maritim yang ditunjuk langsung oleh UNODC. Materi pelatihan tidak hanya mencakup teknik VBSS, tetapi juga pemahaman mendalam mengenai keselamatan personel saat berhadapan dengan muatan mencurigakan atau zat berbahaya yang dapat mengancam keamanan kapal maupun awak.
 
“Melalui pelatihan ini, kami ingin memberikan ruang dan peran yang lebih besar kepada petugas wanita dalam menjaga kedaulatan laut dan menegakkan hukum di wilayah perairan internasional,” ujar Kolonel Bakamla Agus dalam sambutannya.
 
Lebih dari sekadar peningkatan kemampuan teknis, latihan VBSS ini juga menjadi wadah diplomasi maritim dan penguatan kerja sama regional, mempererat hubungan antar coast guard dari negara peserta sebagai mitra dalam menjaga keamanan laut kawasan.
 
Dengan semangat kolaboratif, pelatihan ini diharapkan dapat menjadi langkah maju dalam pemberdayaan perempuan di sektor maritim, sekaligus memperkuat jaringan penegakan hukum lintas negara demi mewujudkan kawasan maritim yang aman dan tertib.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Muhammadiyah Himpun Rp6 Miliar untuk Korban Gempa NTT, Rp3,4 Miliar Telah Disalurkan

Sabtu, 05 September 2026 | 10:18

Emas Antam Ambruk Rp30.000, Termurah Dibanderol Rp1,3 Juta

Sabtu, 05 September 2026 | 09:19

Banding Kasus Penyiraman Air Keras, Hukuman Dua Pelaku Diringankan

Sabtu, 05 September 2026 | 08:50

Hari Pelanggan Nasional 2026, Pertagas Perkuat Layanan dan Keandalan Energi

Sabtu, 05 September 2026 | 08:14

112 Tersangka Kasus Karhutla Sudah Ditangkap, 55 Perkaran Dilidik

Sabtu, 05 September 2026 | 07:41

RUU Perampasan Aset Potensial Menjarah Aset Seluruh Rakyat

Sabtu, 05 September 2026 | 06:46

112 Tersangka Kasus Karhutla Ditangkap, Terbanyak di Riau

Sabtu, 05 September 2026 | 06:34

Muhammadiyah Layani Penyintas Gempa NTT

Sabtu, 05 September 2026 | 06:17

JHL Foundation Beri Beasiswa Kelapa untuk 100 Mahasiswa UBB

Sabtu, 05 September 2026 | 06:02

Operasi Modifikasi Cuaca Dioptimalkan di Kalbar dan Kalteng

Sabtu, 05 September 2026 | 05:52

Selengkapnya