Negara Jangan Lepas Tangan dari Badai PHK

Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia harus menjadi perhatian serius pemerintah. Solusi untuk fenomena ini tidak boleh hanya sekadar jangka pendek apalagi di tengah situasi ekonomi yang terus berubah.

Ketua DPR Puan Maharani menilai saat ini adalah waktunya mendorong model ekonomi kerakyatan berbasis kewirausahaan produktif yang kompetitif secara global, apapun bentuk usaha yang dipilih rakyat.

"Kita harus pastikan bahwa PHK bukan akhir, melainkan awal dari fase baru ekonomi rakyat yang lebih maju dan bermartabat," ucap Puan Maharani dalam keterangan tertulisnya, Senin, 5 Mei 2025.

Ketua DPP PDIP ini menambahkan, pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap solusi badai PHK ini dan mencari formula memperbaiki ekonomi nasional.

"Ini hanya bisa tercapai jika negara tidak lepas tangan," tutupnya.

Berdasarkan laporan Menaker Yassierli kepada Komisi IX DPR baru-baru ini, angka PHK di Indonesia untuk periode Januari sampai 23 April 2025 tembus di angka 24.036 orang.

Menurut Yassierli, jumlah PHK pada awal tahun 2025 sudah sepertiga jumlah PHK tahun 2024 atau terjadi kenaikan dibanding periode yang sama tahun lalu.

Adapun Kemenaker mencatat angka PHK tahun lalu mencapai 77.965 orang. Tiga provinsi dengan angka PHK terbesar yakni Jawa Tengah, Jakarta dan Riau.

Sementara sektor dengan PHK terbanyak adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta aktivitas jasa lainnya.