Pakar: Politik Bebas Aktif RI Potensi Rusak Gara-gara Kebijakan Trump

Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump baru-baru ini yang bukan hanya menaikkan tarif perdagangan, tapi juga mengeluarkan executive order (EO) hingga 142 persen di seratus hari kerjanya, diprediksi akan merusak politik bebas aktif Indonesia. 

Hal tersebut disampaikan Pakar Hubungan Internasional, Dinna Prapto Raharja, dalam diskusi Universitas Paramadina bertajuk "100 Hari Trump: Tsunami Geopolitik dan Ekonomi Bagi Indonesia", Jumat, 2 Mei 2025.

"Dampak untuk politik bebas aktif Indonesia yang melekat, menjadi rusak. Ini adalah situasi darurat politik luar negeri," ujar Dinna dikutip RMOL melalui tayangan ulang Youtube, Sabtu, 3 Mei 2025.

Dia menjelaskan, persoalan utama dari kebijakan Trump adalah tatanan ekonomi internasional yang sedang ‘’direstart’’, mengingat sejak Perang Dunia 2 usai muncul tatanan internasional yang dipenuhi dengan agenda saling kerjasama antar negara.

"Dan USA sebagai pemenang perang, menciptakan iklim ketergantungan internasional dengan membantu negara-negara yang hancur akibat perang, dengan membantu Eropa by Marshal Plann, dan mendirikan berbagai macam lembaga keuangan untuk pembiayaan seperti World Bank, IDB, IMF, IGGI dll. Tujuannya, untuk juga membantu membangun perekonomian USA," urainya.

Pengamat Synergy Policies itu memandang, sistem dan iklim seperti itu menciptakan tatanan ekonomi internasional yang saling ketergantungan, namun sekarang justru hal itu diacak-acak oleh Trump pada 100 hari kepemimpinannya.

"Dengan cara USA lakukan unilateralisme saat ini, maka perbaikannya akan sangat lama, karena win win framework yang selama ini menjadi landasan hubungan antara negara menjadi rusak," tuturnya.

"Semuanya jadi menuju proteksionisme kembali. Malah muncul trend berhemat untuk bantuan luar negeri dari masing-masing negara," demikian Dinna menambahkan.