Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Inflasi April 2025 Tembus 1,17 Persen, Tarif Listrik dan Emas Jadi Biang Kerok

JUMAT, 02 MEI 2025 | 12:01 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi RI di sepanjang April 2025 tercatat sebesar 1,17 persen secara bulanan (mtm).

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, inflasi bulanan diiringi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,22 pada Maret 2025 menjadi 108,47 pada April 2025.

"Pada April 2025 terjadi inflasi sebesar 1,17 persen secara bulanan atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,22 menjadi 108,47 pada April 2025," kata Pudji dalam Rilis BPS, Jumat 2 Mei 3025.


BPS juga mencatat inflasi secara tahunan (yoy) sebesar 1,95 persen, sementara inflasi tahun kalender (ytd) mencapai 1,56 persen.

Menurut Pudji, tingkat inflasi April 2025 lebih rendah jika dibandingkan bulan sebelumnya dan Maret 2024.

"Tingkat inflasi bulanan pada April 2025 ini lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya (1,65 persen),"tuturnya.

Adapun kontributor terbesar inflasi bulanan berasal dari kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, dengan angka inflasi 6,60 persen dan andil terhadap inflasi sebesar 0,98 persen.

Disusul kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang menyumbang inflasi sebesar 2,46 persen dengan andil 0,16 persen. Selain itu, Pudji juga menyebut emas perhiasan menjadi komoditas penyumbang terbesar di kelompok ini.

"Pada April 2025, komoditas emas perhiasan mengalami inflasi 10,52 persen dan merupakan tingkat inflasi tertinggi selama 20 bulan inflasi berturut-turut. Meningkatnya inflasi emas perhiasan ini terjadi seiring dengan kenaikan harga emas dunia," jelas Pudji.

Secara spasial, BPS mencatat 37 provinsi mengalami inflasi secara bulanan. Inflasi tertinggi terjadi di Sumatra Barat sebesar 1,77 persen. Sementara satu-satunya provinsi yang mengalami deflasi adalah Papua Pegunungan dengan angka 0,90 persen.

Sementara itu inflasi tahunan (yoy) sebesar 1,95 persen utamanya didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi 2,17 persen dengan andil 0,64 persen.

"Secara tahunan, seluruh provinsi (38 provinsi) mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Papua Pegunungan, yaitu sebesar 5,96 persen. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Papua Barat, yaitu sebesar 0,15 persen," tandasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya