Berantas Korupsi Harus Sistemik untuk Menyerang Akar Masalah, Bukan hanya Gejalanya

Presiden Prabowo Subianto menegaskan  pemerintahannya tidak akan mentoleransi praktik korupsi dan tidak segan menghukum  aparatur negara yang terlibat cara kotor tersebut.

Pernyataan itu disampaikannya saat berpidato di perayaan May Day di Monas, Jakarta pada Kamis kemarin, 1 Mei 2025.

Sikap tegas Presiden Prabowo tersebut didukung penuh Wasekjen Partai Demokrat Didik Mukrianto. Dia menyebut pemberantasan korupsi yang sistemik diperlukan karena korupsi  telah mengakar dalam sistem sosial, politik, dan ekonomi yang dapat merusak tatanan masyarakat secara luas. 

"Idealnya action will-nya dilakukan secara masif oleh aparat negara dan aparat penegak hukum khususnya KPK, Kejaksaan dan Polri," kata Didik lewat akun X miliknya, Jumat 2 Mei 2025.

Dia melanjutkan, korupsi telah melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan, hukum, dan pelayanan publik. Hal ini dapat memicu ketidakstabilan sosial dan politik.

Korupsi juga mengalihkan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi, mengurangi efisiensi anggaran, serta menghambat pembangunan. Korupsi dilakukan segelintir elite untuk meraup keuntungan, memperlebar kesenjangan ekonomi dan sosial, juga memperburuk kemiskinan.

"Korupsi yang terstruktur melindungi pelaku dari penegakan hukum, bisa menciptakan budaya impunitas dan merusak integritas sistem peradilan," sambungnya.

Selain itu, lingkungan yang korup meningkatkan biaya bisnis, menurunkan kepercayaan investor, dan menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Maka pemberantasan sistemik membutuhkan pendekatan holistik, mulai dari reformasi kelembagaan, transparansi, penguatan hukum, dan perubahan budaya untuk menyerang akar masalah, bukan hanya gejalanya. 

"Tanpa pendekatan ini, upaya pemberantasan hanya bersifat sementara dan tidak efektif," pungkasnya.