Berita

TB Hasanuddin/ist

Politik

Komisi I DPR: Situasi di Papua Tidak Boleh Dibiarkan Berlarut-Larut

JUMAT, 02 MEI 2025 | 09:07 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi I DPR RI menyoroti kondisi keamanan dan sosial yang terus memburuk di Papua. 

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan situasi ini terus berlarut-larut karena dapat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Saya menegaskan, jangan biarkan situasi di Papua terus berlarut-larut. Pemerintah harus mengambil langkah nyata dan menyeluruh,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangannya, Jumat 2 Mei 2025. 


Menurutnya, pendekatan penyelesaian konflik di Papua tidak cukup hanya mengandalkan kehadiran aparat keamanan seperti TNI dan Polri. Diperlukan keterlibatan seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat, termasuk kementerian terkait dan lembaga-lembaga negara lainnya.

“Masalah Papua sangat kompleks dan harus diselesaikan dari akarnya, mulai dari persoalan ekonomi, pendidikan, hingga keadilan sosial. Semua kementerian dan komponen bangsa harus turun tangan bersama-sama,” jelasnya.

Lebih jauh, Politikus Senior PDIP ini juga mengingatkan bahwa sikap abai terhadap konflik berkepanjangan ini dapat menimbulkan konsekuensi serius.

“Kalau pemerintah terus abai, bukan tidak mungkin di masa depan Papua akan lepas dari NKRI. Ini harus menjadi perhatian serius semua pihak,” tutupnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya