Berita

TB Hasanuddin/ist

Politik

Komisi I DPR: Situasi di Papua Tidak Boleh Dibiarkan Berlarut-Larut

JUMAT, 02 MEI 2025 | 09:07 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi I DPR RI menyoroti kondisi keamanan dan sosial yang terus memburuk di Papua. 

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan situasi ini terus berlarut-larut karena dapat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Saya menegaskan, jangan biarkan situasi di Papua terus berlarut-larut. Pemerintah harus mengambil langkah nyata dan menyeluruh,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangannya, Jumat 2 Mei 2025. 


Menurutnya, pendekatan penyelesaian konflik di Papua tidak cukup hanya mengandalkan kehadiran aparat keamanan seperti TNI dan Polri. Diperlukan keterlibatan seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat, termasuk kementerian terkait dan lembaga-lembaga negara lainnya.

“Masalah Papua sangat kompleks dan harus diselesaikan dari akarnya, mulai dari persoalan ekonomi, pendidikan, hingga keadilan sosial. Semua kementerian dan komponen bangsa harus turun tangan bersama-sama,” jelasnya.

Lebih jauh, Politikus Senior PDIP ini juga mengingatkan bahwa sikap abai terhadap konflik berkepanjangan ini dapat menimbulkan konsekuensi serius.

“Kalau pemerintah terus abai, bukan tidak mungkin di masa depan Papua akan lepas dari NKRI. Ini harus menjadi perhatian serius semua pihak,” tutupnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya