Berita

TB Hasanuddin/ist

Politik

Komisi I DPR: Situasi di Papua Tidak Boleh Dibiarkan Berlarut-Larut

JUMAT, 02 MEI 2025 | 09:07 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi I DPR RI menyoroti kondisi keamanan dan sosial yang terus memburuk di Papua. 

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan situasi ini terus berlarut-larut karena dapat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Saya menegaskan, jangan biarkan situasi di Papua terus berlarut-larut. Pemerintah harus mengambil langkah nyata dan menyeluruh,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangannya, Jumat 2 Mei 2025. 


Menurutnya, pendekatan penyelesaian konflik di Papua tidak cukup hanya mengandalkan kehadiran aparat keamanan seperti TNI dan Polri. Diperlukan keterlibatan seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat, termasuk kementerian terkait dan lembaga-lembaga negara lainnya.

“Masalah Papua sangat kompleks dan harus diselesaikan dari akarnya, mulai dari persoalan ekonomi, pendidikan, hingga keadilan sosial. Semua kementerian dan komponen bangsa harus turun tangan bersama-sama,” jelasnya.

Lebih jauh, Politikus Senior PDIP ini juga mengingatkan bahwa sikap abai terhadap konflik berkepanjangan ini dapat menimbulkan konsekuensi serius.

“Kalau pemerintah terus abai, bukan tidak mungkin di masa depan Papua akan lepas dari NKRI. Ini harus menjadi perhatian serius semua pihak,” tutupnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya