Berita

Gibran Rakabuming Raka/Net

Politik

Desakan Pemakzulan Gibran Diprediksi Bakal Meluas

KAMIS, 01 MEI 2025 | 13:55 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Desakan Forum Purnawirawan TNI mengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden (Wapres) diyakini bakal meluas. 

Potensi itu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi merespons dinamika politik nasional yang kembali memanas setelah ratusan purnawirawan TNI, termasuk Jenderal (Purn) Try Sutrisno secara terbuka menyuarakan tuntutan untuk makzulkan Gibran.

"Gerakan ini bukan gerakan spontan, melainkan bagian dari gelombang yang lebih besar yang berpotensi meluas sampai ke seluruh Indonesia," kata Muslim kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Kamis, 1 Mei 2025.


Menurut dia, langkah purnawirawan TNI itu akan memicu efek domino yang tak bisa dianggap remeh. Jaringan purnawirawan yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara akan mengonsolidasikan kekuatan untuk mendesak pemakzulan Gibran.

"Gerakan purnawirawan TNI ini bukan gerakan lokal. Ini akan menjadi gerakan nasional. Karena jaringan purnawirawan TNI itu ada di seluruh Indonesia, dan mereka memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat," terangnya.

Muslim menilai, kehadiran nama besar seperti Try Sutrisno yang juga wakil presiden era Presiden Soeharto itu memberi bobot moral dan politik yang sangat besar terhadap tuntutan tersebut. 

Diperkirakan dalam waktu dekat ini, akan bermunculan pernyataan-pernyataan serupa dari berbagai kelompok purnawirawan di tingkat provinsi, kabupaten, hingga kecamatan.

"Jangan remehkan ini. Jika para purnawirawan satu suara, ini bisa mengguncang legitimasi Gibran sebagai wapres. Rakyat akan menilai ini bukan sekadar soal politik praktis, melainkan suara nurani bangsa," tutur Muslim.

Muslim melihat, gerakan pemakzulan muncul dari akumulasi kekecewaan terhadap sikap dan langkah politik Gibran yang dinilai sejumlah pihak tidak sesuai dengan etika ketatanegaraan dan prinsip keadilan.

Selain itu, setelah menjabat, Gibran juga dinilai kurang menunjukkan kinerja substansial di bidang kenegaraan, sementara aktivitas politiknya lebih banyak menimbulkan kegaduhan baru.

"Ini menjadi pemantik ketidakpuasan di kalangan purnawirawan TNI yang terkenal menjunjung tinggi nilai kedisiplinan, keadilan, dan penghormatan terhadap proses konstitusional. Bila tuntutan ini dibiarkan menguat tanpa respon serius dari pemerintah dan DPR, maka Indonesia akan memasuki masa instabilitas politik yang serius," jelas Muslim.

Tak hanya itu, lanjut dia, jika elite terus mengabaikan aspirasi purnawirawan, maka kepercayaan publik kepada lembaga negara, termasuk DPR dan pemerintah akan makin runtuh.

"Gerakan purnawirawan TNI ini diperkirakan tidak akan berhenti pada pernyataan sikap. Namun, diperkirakan akan ada konsolidasi lebih besar, berupa deklarasi serentak, konsolidasi daerah, hingga aksi-aksi moral di berbagai kota besar. Desakan purnawirawan TNI agar Gibran dimakzulkan adalah peristiwa politik besar yang tidak boleh dianggap remeh. Dengan jejaring nasional, legitimasi moral, dan kemampuan mobilisasi yang kuat, gerakan ini berpotensi mengubah dinamika politik Indonesia dalam waktu singkat," pungkas Muslim.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Darwis Ismail Terpilih jadi Nakhoda Baru ISKINDO Periode 2026-2031

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:46

Polda Metro Bongkar Penyelundupan 54 Ton Batu Galena dari Gorontalo

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:27

Usul LBP Makin Terasa Janggal, Reformasi Hukum Jangan Kehilangan Arah

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:59

Manifesto Welfare State Pesisir

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:30

Gerakan 1 Juta Liter Air Bersih BEM PTNU Teruskan Semangat Resolusi Jihad

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:05

Sidang Praperadilan Kasus Relawan Prabowo Ditunda, Hakim Tegur Kelalaian Pemanggilan

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:51

Langkah Cepat Polda Jatim Cegah Potensi Kericuhan Aksi Mahasiswa Tuai Apresiasi

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:26

PT TIMAH Buka Opsi Buyback Saham Sikapi Dinamika Pasar Modal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:49

GMNI Puji Ketegasan Kapolri Bongkar Penyelundupan 1,16 Ton Ketamin

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:21

PKS Dukung Pemerintah Lakukan Reformasi Bursa Saham Menyeluruh

Jumat, 23 Oktober 2026 | 23:45

Selengkapnya