Berita

Gibran Rakabuming Raka/Net

Politik

Desakan Pemakzulan Gibran Diprediksi Bakal Meluas

KAMIS, 01 MEI 2025 | 13:55 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Desakan Forum Purnawirawan TNI mengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden (Wapres) diyakini bakal meluas. 

Potensi itu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi merespons dinamika politik nasional yang kembali memanas setelah ratusan purnawirawan TNI, termasuk Jenderal (Purn) Try Sutrisno secara terbuka menyuarakan tuntutan untuk makzulkan Gibran.

"Gerakan ini bukan gerakan spontan, melainkan bagian dari gelombang yang lebih besar yang berpotensi meluas sampai ke seluruh Indonesia," kata Muslim kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Kamis, 1 Mei 2025.


Menurut dia, langkah purnawirawan TNI itu akan memicu efek domino yang tak bisa dianggap remeh. Jaringan purnawirawan yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara akan mengonsolidasikan kekuatan untuk mendesak pemakzulan Gibran.

"Gerakan purnawirawan TNI ini bukan gerakan lokal. Ini akan menjadi gerakan nasional. Karena jaringan purnawirawan TNI itu ada di seluruh Indonesia, dan mereka memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat," terangnya.

Muslim menilai, kehadiran nama besar seperti Try Sutrisno yang juga wakil presiden era Presiden Soeharto itu memberi bobot moral dan politik yang sangat besar terhadap tuntutan tersebut. 

Diperkirakan dalam waktu dekat ini, akan bermunculan pernyataan-pernyataan serupa dari berbagai kelompok purnawirawan di tingkat provinsi, kabupaten, hingga kecamatan.

"Jangan remehkan ini. Jika para purnawirawan satu suara, ini bisa mengguncang legitimasi Gibran sebagai wapres. Rakyat akan menilai ini bukan sekadar soal politik praktis, melainkan suara nurani bangsa," tutur Muslim.

Muslim melihat, gerakan pemakzulan muncul dari akumulasi kekecewaan terhadap sikap dan langkah politik Gibran yang dinilai sejumlah pihak tidak sesuai dengan etika ketatanegaraan dan prinsip keadilan.

Selain itu, setelah menjabat, Gibran juga dinilai kurang menunjukkan kinerja substansial di bidang kenegaraan, sementara aktivitas politiknya lebih banyak menimbulkan kegaduhan baru.

"Ini menjadi pemantik ketidakpuasan di kalangan purnawirawan TNI yang terkenal menjunjung tinggi nilai kedisiplinan, keadilan, dan penghormatan terhadap proses konstitusional. Bila tuntutan ini dibiarkan menguat tanpa respon serius dari pemerintah dan DPR, maka Indonesia akan memasuki masa instabilitas politik yang serius," jelas Muslim.

Tak hanya itu, lanjut dia, jika elite terus mengabaikan aspirasi purnawirawan, maka kepercayaan publik kepada lembaga negara, termasuk DPR dan pemerintah akan makin runtuh.

"Gerakan purnawirawan TNI ini diperkirakan tidak akan berhenti pada pernyataan sikap. Namun, diperkirakan akan ada konsolidasi lebih besar, berupa deklarasi serentak, konsolidasi daerah, hingga aksi-aksi moral di berbagai kota besar. Desakan purnawirawan TNI agar Gibran dimakzulkan adalah peristiwa politik besar yang tidak boleh dianggap remeh. Dengan jejaring nasional, legitimasi moral, dan kemampuan mobilisasi yang kuat, gerakan ini berpotensi mengubah dinamika politik Indonesia dalam waktu singkat," pungkas Muslim.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya