Presiden Prabowo Subianto/Repro
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melindungi para pekerja dari pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.
Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya yang menggebu-gebu di hadapan ribuan buruh di perayaan Hari Buruh Nasional di Monas, Jakarta pada Kamis, 1 Mei 2025.
Ia juga menyebut pembentukan satuan tugas (satgas) PHK akan segera direalisasikan sebagai respon atas masukan dari para pimpinan buruh.
"Kita akan segera membentuk satgas PHK kita tidak akan membiarkan rakyat kita kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di-PHK seenaknya," ujarnya.
Prabowo menekankan komitmen pemerintah untuk membantu buruh memperoleh hak-hak mereka.
"Bila perlu, tidak ragu-ragu, negara akan turun tangan,” tegas Prabowo.
Selain itu, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah segera mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
“Wakil Ketua DPR Pak Dasco melaporkan ke saya, minggu depan RUU ini akan mulai segera dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari tiga bulan, undang-undang akan kita bereskan,” ujarnya.
Terkait isu outsourcing, Prabowo menegaskan rencananya untuk meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mencari jalan agar praktik tersebut bisa segera dihapuskan. Namun, ia juga mengingatkan perlunya keseimbangan antara kepentingan pekerja dan investasi.
“Kita harus realistis, kita juga harus menjaga kepentingan para investor. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja,” ungkapnya.
Dalam waktu dekat, Prabowo berencana mengadakan pertemuan di Istana Bogor (Isbog) yang akan mempertemukan 150 pimpinan buruh dengan 150 pimpinan perusahaan.
“Kita akan duduk bersama. Saudara-saudara tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik,” pungkas Prabowo.
