Direstui Prabowo, Sri Mulyani Buka Blokir Anggaran Kementerian Rp86,6 Triliun

Kementerian Keuangan telah membuka blokir anggaran senilai Rp86,6 triliun yang sebelumnya tertahan di 99 kementerian dan lembaga (K/L).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, pembukaan blokir ini dilakukan agar program-program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto bisa segera dieksekusi.

“Ini totalnya mencapai Rp86,6 triliun,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, dikutip Kamis 1 Mei 2025.

Ia merinci, anggaran yang dilepas terdiri dari Rp33,1 triliun untuk 23 K/L baru, dan Rp53,49 triliun untuk 76 K/L lama.

Permintaan pembukaan blokir, kata Suahasil, diajukan oleh Sri Mulyani pada 7 Maret 2025 dan mendapat lampu hijau dari Presiden Prabowo. Langkah ini dilakukan agar belanja kementerian dan lembaga lebih fokus dan sejalan dengan agenda prioritas nasional.

“Pembukaan blokir supaya belanja K/L lebih tajam, lebih re-prioritas, sesuai dengan prioritas pemerintah," ujarnya.

Meski begitu, Suahasil menegaskan tidak seluruh anggaran dibuka. Pasalnya, masih ada Rp256,1 triliun anggaran K/L yang ditahan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD.

Hal tersebut membuat realisasi belanja K/L melonjak tajam, dari hanya Rp24,4 triliun di Januari dan Rp83,6 triliun di Februari, per akhir Maret 2025 sudah mencapai Rp196,1 triliun.

"Pada akhir Maret sudah Rp196,1 triliun, sehingga Maret itu sendiri total belanja Rp113 triliun," pungkas Suahasil.