Presiden Prabowo Subianto di Monas, Jakarta pada Kamis, 1 Mei 2025/RMOL
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi di Indonesia, meskipun harus menghadapi berbagai ancaman dan ejekan setiap harinya.
Pernyataan itu disampaikan dalam pidato berapi-api yang menyinggung keras perilaku koruptif di berbagai lembaga negara dalam perayaan May Day di Monas, Jakarta pada Kamis, 1 Mei 2025.
Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara kaya tetapi memiliki budaya korupsi yang merugikan.
"Kekayaan bangsa ini luar biasa besarnya. Tapi masalahnya, maling-malingnya juga banyak," kata Prabowo.
Presiden RI menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan mentoleransi praktik korupsi. Dia juga tidak gentar meski terus-menerus mendapat tekanan.
"Saya tahu ini pekerjaan berat. Setiap hari diejek, tiap hari diancam, tiap hari macam-macam. Tapi saya tidak gentar. Saya sudah katakan, saya rela, saya siap, saya ikhlas mati demi bangsa dan rakyat saya," ucapnya lantang.
Ia juga memberi peringatan keras kepada para aparatur negara yang masih terlibat praktik korupsi.
"Hai kalian yang berada di dalam lembaga-lembaga pemerintah, kalian digaji oleh rakyat. Hentikan korupsi kalian! Hentikan kalian mencuri uang rakyat. Saya minta dihentikan secepat-cepatnya," tegasnya.
Prabowo bahkan menyebut dirinya sudah sangat memahami karakter masyarakat Indonesia karena pengalaman hidupnya.
"Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue ini udah lama jadi orang Indonesia. Udah ngerti tipe-tipe orang itu semua," ucapnya dengan nada penuh keyakinan.
Menurutnya, ketakutan sejumlah pihak terhadap dirinya sebagai presiden berakar dari fakta bahwa ia mengetahui banyak praktik kecurangan.
"Kenapa mereka takut aku jadi presiden? Karena mereka tahu tipu-tipu mereka itu gue tahu semua. Gue lahir di Betawi, gue besar di Betawi, gue ngerti. Mana aset-aset milik rakyat, gue ngerti semua itu. Gue akan tarik kembali jadi milik rakyat," ujarnya.
Prabowo menutup pernyataannya dengan menyebut bahwa konstitusi Indonesia memberikan landasan kuat bagi negara untuk menguasai sumber daya demi kesejahteraan rakyat.
"Saya sudah tanya ke hakim-hakim agung, dasar undang-undang kita kuat: bumi, air, dan semua kekayaan yang dikandung di dalamnya dikuasai oleh negara," tutupnya.
