Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo melaporkan lima orang terkait dugaan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya/Ist

Hukum

Relawan Dukung Jokowi Polisikan Lima Tokoh terkait Ijazah

KAMIS, 01 MEI 2025 | 03:12 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Organ Relawan Jokowi dan Prabowo serta Kordinator Tim Hukum Merah Putih C. Suhadi mendukung langkah Presiden ke-7 RI Joko Widodo melaporkan lima orang terkait dugaan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. 

"Tentunya kami sebagai relawan mendukung langkah yang dilakukan oleh Pak Jokowi," kata Suhadi dalam keterangannya dikutip Kamis 1 Mei 2025. 

Suhadi menjelaskan, permasalahan ijazah Jokowi sebetulnya tidak perlu masuk dalam pembahasan asli atau tidak. Karena semua pembuktian sudah dilakukan oleh KPU sejak di Solo hingga ke KPU Pusat. 


"Pak Jokowi menggunakan ijazahnya saat menjadi walikota Solo, lalu digunakan juga di KPU DKI Jakarta saat menjabat Gubernur yang terakhir di KPU RI saat mendaftar sebagai capres," kata Suhadi.

Suhadi mengatkan, langkah Jokowi ini patut dilakukan karena ulah mereka sudah keterlaluan dan melampaui batas kesabaran orang. 

"Barangkali dengan dilaporkannya masalah ini akan menjadi efek jera buat kedepannya," kata Suhadi.

Selain itu, Suhadi menambahkan, bahwa perkara ini memang harus dilaporkan langsung oleh Jokowi. Karena perkara yang tempat dalam masalah ini adalah pasal 27 A, 28 ayat 2 UU ITE dan pasal 45 ayat 4 dan 6 serta pasal 45 a ayat 2.

"Perkara ini masuk delik aduan. Karena delik aduan tidak bisa orang lain yang melaporkan," kata Suhadi.

Sebelumnya, Diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo melaporkan perihal tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya, Rabu 30 April 2025.

Jokowi mengatakan hal ini perlu dibawa ke ranah hukum agar semua jelas dan gamblang.

Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan menyampaikan, total ada lima terlapor dalam kasus ini. Kelimanya dalam proses Lidik. Kelima orang tersebut berinisial RS, ES, RS, T, dan K.


Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

UPDATE

Austria Tolak Wilayah Udaranya Dipakai AS untuk Serang Iran

Jumat, 03 April 2026 | 00:15

Memutus Mata Rantai Rabun Jauh Birokrasi

Kamis, 02 April 2026 | 23:50

PHE Tampilkan Inovasi Hulu Migas di Ajang Offshore Internasional

Kamis, 02 April 2026 | 23:21

Spirit ‘Kurban’ Prajurit UNIFIL

Kamis, 02 April 2026 | 22:57

Pencarian Berakhir Duka, Achmad Ragil Ditemukan Meninggal di Sungai Way Abung

Kamis, 02 April 2026 | 22:39

Robert Priantono Dicecar KPK soal Pungutan Tambang Kukar

Kamis, 02 April 2026 | 22:01

China Ajak Dunia Bersatu Dukung Inisiatif Perdamaian di Wilayah Teluk

Kamis, 02 April 2026 | 21:42

DPR: BPS Bukan Sekadar Pengumpul Data, tapi Penentu Arah Pembangunan

Kamis, 02 April 2026 | 21:31

78 Pejabat Pemkot Surabaya Dirotasi, Ada Apa?

Kamis, 02 April 2026 | 21:18

OJK Siap Luncurkan ETF Emas Akhir April 2026

Kamis, 02 April 2026 | 21:08

Selengkapnya