Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo melaporkan lima orang terkait dugaan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya/Ist

Hukum

Relawan Dukung Jokowi Polisikan Lima Tokoh terkait Ijazah

KAMIS, 01 MEI 2025 | 03:12 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Organ Relawan Jokowi dan Prabowo serta Kordinator Tim Hukum Merah Putih C. Suhadi mendukung langkah Presiden ke-7 RI Joko Widodo melaporkan lima orang terkait dugaan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. 

"Tentunya kami sebagai relawan mendukung langkah yang dilakukan oleh Pak Jokowi," kata Suhadi dalam keterangannya dikutip Kamis 1 Mei 2025. 

Suhadi menjelaskan, permasalahan ijazah Jokowi sebetulnya tidak perlu masuk dalam pembahasan asli atau tidak. Karena semua pembuktian sudah dilakukan oleh KPU sejak di Solo hingga ke KPU Pusat. 


"Pak Jokowi menggunakan ijazahnya saat menjadi walikota Solo, lalu digunakan juga di KPU DKI Jakarta saat menjabat Gubernur yang terakhir di KPU RI saat mendaftar sebagai capres," kata Suhadi.

Suhadi mengatkan, langkah Jokowi ini patut dilakukan karena ulah mereka sudah keterlaluan dan melampaui batas kesabaran orang. 

"Barangkali dengan dilaporkannya masalah ini akan menjadi efek jera buat kedepannya," kata Suhadi.

Selain itu, Suhadi menambahkan, bahwa perkara ini memang harus dilaporkan langsung oleh Jokowi. Karena perkara yang tempat dalam masalah ini adalah pasal 27 A, 28 ayat 2 UU ITE dan pasal 45 ayat 4 dan 6 serta pasal 45 a ayat 2.

"Perkara ini masuk delik aduan. Karena delik aduan tidak bisa orang lain yang melaporkan," kata Suhadi.

Sebelumnya, Diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo melaporkan perihal tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya, Rabu 30 April 2025.

Jokowi mengatakan hal ini perlu dibawa ke ranah hukum agar semua jelas dan gamblang.

Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan menyampaikan, total ada lima terlapor dalam kasus ini. Kelimanya dalam proses Lidik. Kelima orang tersebut berinisial RS, ES, RS, T, dan K.


Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Kasus Korupsi Kuota Haji Masuk Babak Baru, Gus Yaqut Cs Dilimpahkan ke JPU KPK

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:19

Kericuhan Warnai Kongres VII BM PAN di Banten

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:12

Purbaya Bidik Ekonomi Digital hingga Sektor Informal untuk Dongkrak Penerimaan Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:10

Trump Sebut Mojtaba Khamenei Nyaris Tumbang, Militer Iran Hancur

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:08

DPR Ingin Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:00

JPO Tendean Rusak Berat Ditabrak Truk, Warga Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Saham Shell Menguat Usai Divestasi Bisnis Energi Terbarukan di India

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Bantah Isu Penolakan, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Berproses

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:44

BRI Setor Rp19,1 Triliun ke Kas Negara di Kuartal I 2026, Bukukan Kontribusi Pajak Terbesar

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:21

Indonesia Harus Benahi Regulasi dan Insentif untuk Perkuat Filantropi

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:19

Selengkapnya