Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND)/Ist
Kementerian Sosial (Kemensos) didorong mengevaluasi kembali rencana membangun sebanyak 200 sekolah rakyat tahun ini yang separuh di antaranya memakai APBN. Sedangkan 100 sekolah rakyat sisanya berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta.
Sekretaris Jenderal Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Goldy Herdiansyah menilai sekolah rakyat cuma akan membebani APBN yang belum tentu berhasil dalam memberantas kemiskinan. Apalagi belum ada blueprint sekolah rakyat dalam pemberantasan kemiskinan sampai saat ini.
"Karena selain praktik asrama, tidak terlihat perbedaan subtantif dengan sekolah pada umumnya yang sudah berjalan dalam waktu lama dan memiliki arah yang jelas dalam membangun manusia di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," kata Goldy dalam keterangannya, Rabu 30 April 2025.
Dengan begitu, menurut Goldy, sebaiknya Presiden Prabowo Subianto meninjau rencana pelaksanaan sekolah rakyat dan mengalihkan anggaran agar lebih tepat sasaran.
Goldy mengatakan, proses pendidikan harus mampu membawa perubahan kualitas dalam setiap diri anak bangsa. Perubahan kualitas manusia Indonesia bukan hanya akan berdampak pada individu anak melainkan juga berdampak pada bangsa yang dipercaya sebagai tonggak kemajuan.
Menurutnya, selama ini pendidikan nasional telah banyak melakukan upaya perubahan kurikulum untuk mewujudkan kemajuan sumber daya manusia, namun mulai tahun 2000 sejak Indonesia terlibat dalam tes PISA (Programme for International Student Assessment), justru tidak menunjukkan adanya perubahan kualitas SDM yang signifikan.
"Kita hanya berhenti di barisan 10 negara terakhir," kata Goldy.
Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan nasional gagal membawa perubahan bagi kualitas anak bangsa dan sudah seharusnya melakukan perubahan terhadap seluruh instrumen pendidikan dan dengan dasar riset mendalam sebagai jalan untuk menemukan bentuk pendidikan yang baru termasuk kurikulum.
Selain itu, lanjut Goldy, Program Sekolah Rakyat oleh Kementerian Sosial tentu akan berimbas pada Kementerian Pendidikan. Sebab pengelolaan anggaran untuk pendidikan sudah jadi barang tentu akan dibagi ke Program Sekolah Rakyat.
"Ini menjadi beban baru bagi pendidikan nasional," kata Goldy.
Goldy menekankan, kondisi pendidikan nasional yang secara kualitas masih terpaut jauh dari negara-negara maju dan berkembang lainnya, dibutuhkan formulasi yang tepat untuk memajukannya.
Perbaikan pendidikan perlu dilakukan oleh lembaga yang berwenang serta memiliki pengalaman panjang dalam mengelola pendidikan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
"Daripada membangun sekolah rakyat lebih baik sumber daya pemerintah difokuskan kepada Kemendidasmen untuk melakukan pemerataan pendidikan serta perbaikan pendidikan dalam negeri," kata Goldy.
