Berita

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani dalam konferensi pers di Gedung Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Selasa 29 April 2025/RMOL

Bisnis

Rosan Tegaskan LG Tak Mundur dari Semua Investasi RI

SELASA, 29 APRIL 2025 | 18:54 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, memastikan investasi LG di Indonesia tetap berlanjut. Meskipun perusahaan asal Korea Selatan itu mundur dari proyek investasi baterai listrik di tanah air.

"Memang kemarin ada berita LG, salah satu investasinya tidak dilanjutkan. Tapi, tidak semua program mereka itu berhenti. Dari empat, satu sudah berjalan. Dan besok saya akan datang ke salah satu tempat investasinya," kata Rosan di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Selasa 29 April 2025.

Menteri Investasi sekaligus Kepala Danantara itu menjelaskan, investasi LG di RI terbagi ke dalam empat bagian dengan skema joint venture yang berbeda, dan total nilai investasi mencapai 9,8 miliar Dolar AS.


“Terbagi dalam empat bagian dan setiap bagian ada satu joint venture-nya. Jadi memang karena nilai ini sangat besar, partnernya juga beda-beda,” jelas Rosan.

Dari empat proyek tersebut, tiga joint venture, kata Rosan mengalami penundaan atau pengunduran, sementara satu proyek pabrik baterai dengan LG telah selesai dengan nilai investasi 1,1 miliar Dolar AS. Bahkan, investasi tersebut akan ditingkatkan.

“Investasinya yang keempat itu yang sudah selesai nilainya 1,1 miliar Dolar AS, mereka ingin menambah investasinya yang 1,1 miliar itu, mau ditambah lagi 1,7 miliar dolar AS untuk pengembangan,” tambahnya.

Menurut Rosan, jika rencana ekspansi itu terealisasi, maka total investasi joint venture keempat akan mencapai 2,8 miliar Dolar AS, dengan proyek yang mencakup seluruh rantai pasok industri baterai, mulai dari tambang, prekursor, hingga battery pack dan daur ulang baterai.

Sementara itu, mundurnya LG dari beberapa proyek investasi di RI akan segera digantikan oleh perusahaan asal China, Huayou, yang berminat mengambil alih proyek tersebut. 

Huayou juga diketahui telah berinvestasi di Morowali dan Weda Bei. Pemerintah, imbuh Rosan, akan melanjutkan pembahasan minat Huayou untuk berinvestasi di ekosistem kendaraan listrik dalam waktu dekat.

"Nanti kita akan lanjutkan pembicaraan lebih detail pada Mei untuk menindaklanjuti. Tapi pada intinya mereka siap masuk merealisasikan yang grand package, karena investasi yang besar dalam rangka merealisasikan rencana dan target yang mungkin kemarin selama lima tahun terakhir tertunda," tutupnya.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya