Berita

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 29 April 2025 (tangkapan layar/RMOL)

Politik

Menkes Soroti Ketimpangan Distribusi Dokter Spesialis di Luar Jawa

SELASA, 29 APRIL 2025 | 13:15 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah menyoroti masalah ketimpangan distribusi dokter di Indonesia, khususnya dokter spesialis, yang berdampak langsung terhadap pelayanan kesehatan di luar Pulau Jawa. 

Banyak daerah di luar Jawa, seperti Sulawesi, Maluku, dan Kalimantan, mengalami kekurangan dokter, yang berujung pada tingginya angka kematian akibat penyakit kritis seperti jantung dan stroke.

"Selain jumlahnya, kita tuh distribusinya tidak merata. Layanan jantung, orang kena stroke, kena jantung di Jawa yang kemungkinan beberapa kota selamat, kalau di Sulawesi, Maluku, Kalimantan kemungkinan besar meninggal, karena nggak ada dokternya," kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 29 April 2025. 


Budi menjelaskan bahwa ketimpangan ini disebabkan oleh sentralisasi pendidikan kedokteran yang mayoritas berada di Pulau Jawa. 

"Sentral pendidikan kita banyak di Jawa. Pesertanya juga banyak, mohon maaf saya juga orang Jabar, pesertanya sebagian besar orang Jawa. Ya nggak mungkin lah kalau ini ditugaskan ke luar, padahal yang kosong adalah posisi-posisi di Sumba, Nias, Taliabu, Anambas, itu yang kosong, Kalimantan, Sulawesi," ujarnya.

Sebagai perbandingan, Budi pun menyinggung sistem yang diterapkan di Amerika Serikat. Di sana, kata dia, rekrutmen dokter spesialis dilakukan dengan pendekatan berbasis kebutuhan daerah, bukan hanya dari kalangan mampu atau masyarakat kota.

"Di Amerika, berbeda sistemnya. Mereka yang ambil dokter spesialis bukan orang-orang kota yang mampu atau siapa, tapi adalah dokter-dokter di daerah-daerah yang memang tidak ada spesialisnya. Jadi pendekatan rekrutmennya saja sudah beda," ujarnya.

Atas kondisi tersebut, pemerintah Indonesia kini mendorong perubahan dengan sistem baru untuk menutup kesenjangan ketersediaan dokter spesialis.

"Konsepnya, karena ada dua jalan, kita tidak mungkin menghapuskan yang sudah ada. Ini unik sendiri di Indonesia. Ya sudah, ini jalan sendiri universitas. Tapi kita bikin yang RSPPU. Tujuannya bukan hanya mendidik banyak-banyakan dokter spesialis dari orang yang mampu, bukan untuk generate revenue bagi institusi pendidikan, tapi benar-benar untuk pemerataan," tandasnya.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

UPDATE

Kampus Demokrasi Obama

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:54

Presiden Prabowo Kemudikan Kapal Indonesia Menuju Ekonomi Pancasila

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:36

Merekonstruksi Ulang Konsolidasi Kebangsaan

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:18

Keberadaan DSI Perlu Dievaluasi Ulang dalam Tata Niaga Sawit

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:59

Usaha Jufriyah Terus Keruk Cuan Bersama BRI

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:34

Perdamaian AS-Iran Tanpa Israel

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:16

Turnamen Tenis Meja Masduki Cup 2026 Mengukir Asa Menuju Pentas Dunia

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:55

BRI Consumer Expo 2026 Makassar Hadirkan Berbagai Solusi Finansial

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:35

Koperasi Menjaga Keseimbangan

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:15

Gaya Hidup Sehat dan Kebersamaan Harus jadi Kebutuhan

Selasa, 23 Juni 2026 | 02:55

Selengkapnya