Berita

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 29 April 2025 (tangkapan layar/RMOL)

Politik

Menkes Soroti Ketimpangan Distribusi Dokter Spesialis di Luar Jawa

SELASA, 29 APRIL 2025 | 13:15 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah menyoroti masalah ketimpangan distribusi dokter di Indonesia, khususnya dokter spesialis, yang berdampak langsung terhadap pelayanan kesehatan di luar Pulau Jawa. 

Banyak daerah di luar Jawa, seperti Sulawesi, Maluku, dan Kalimantan, mengalami kekurangan dokter, yang berujung pada tingginya angka kematian akibat penyakit kritis seperti jantung dan stroke.

"Selain jumlahnya, kita tuh distribusinya tidak merata. Layanan jantung, orang kena stroke, kena jantung di Jawa yang kemungkinan beberapa kota selamat, kalau di Sulawesi, Maluku, Kalimantan kemungkinan besar meninggal, karena nggak ada dokternya," kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 29 April 2025. 


Budi menjelaskan bahwa ketimpangan ini disebabkan oleh sentralisasi pendidikan kedokteran yang mayoritas berada di Pulau Jawa. 

"Sentral pendidikan kita banyak di Jawa. Pesertanya juga banyak, mohon maaf saya juga orang Jabar, pesertanya sebagian besar orang Jawa. Ya nggak mungkin lah kalau ini ditugaskan ke luar, padahal yang kosong adalah posisi-posisi di Sumba, Nias, Taliabu, Anambas, itu yang kosong, Kalimantan, Sulawesi," ujarnya.

Sebagai perbandingan, Budi pun menyinggung sistem yang diterapkan di Amerika Serikat. Di sana, kata dia, rekrutmen dokter spesialis dilakukan dengan pendekatan berbasis kebutuhan daerah, bukan hanya dari kalangan mampu atau masyarakat kota.

"Di Amerika, berbeda sistemnya. Mereka yang ambil dokter spesialis bukan orang-orang kota yang mampu atau siapa, tapi adalah dokter-dokter di daerah-daerah yang memang tidak ada spesialisnya. Jadi pendekatan rekrutmennya saja sudah beda," ujarnya.

Atas kondisi tersebut, pemerintah Indonesia kini mendorong perubahan dengan sistem baru untuk menutup kesenjangan ketersediaan dokter spesialis.

"Konsepnya, karena ada dua jalan, kita tidak mungkin menghapuskan yang sudah ada. Ini unik sendiri di Indonesia. Ya sudah, ini jalan sendiri universitas. Tapi kita bikin yang RSPPU. Tujuannya bukan hanya mendidik banyak-banyakan dokter spesialis dari orang yang mampu, bukan untuk generate revenue bagi institusi pendidikan, tapi benar-benar untuk pemerataan," tandasnya.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Proses Hukum Febrie Adriansyah Harus Bebas dari Intervensi Politik

Senin, 13 Juli 2026 | 06:23

Tentara Salib Eropa dalam Penjarahan Konstantinopel 1204

Senin, 13 Juli 2026 | 06:05

PT Japfa Comfeed di Cengkareng Terbakar

Senin, 13 Juli 2026 | 06:03

Timnas Inggris Tak Pernah Masuk Daftar Lawan Lionel Messi

Senin, 13 Juli 2026 | 05:32

Ivan Gunawan Harap Pemerintah Bantu Pembangunan 99 Masjid

Senin, 13 Juli 2026 | 05:23

Mengungkap Skandal Pemerasan Bu Etik

Senin, 13 Juli 2026 | 05:09

Ketahuan, Amplop Baru Dikembalikan?

Senin, 13 Juli 2026 | 05:03

MBG dan KDMP Manifestasi Nyata Pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 13 Juli 2026 | 04:36

Mundurnya Febrie Adriansyah Jadi Pesan Politik Antikorupsi Pemerintahan Prabowo

Senin, 13 Juli 2026 | 04:05

Waspada! Ada Kompromi Kasus Ijazah Jokowi Disetop

Senin, 13 Juli 2026 | 04:02

Selengkapnya