Berita

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 29 April 2025 (tangkapan layar/RMOL)

Politik

Menkes Soroti Ketimpangan Distribusi Dokter Spesialis di Luar Jawa

SELASA, 29 APRIL 2025 | 13:15 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah menyoroti masalah ketimpangan distribusi dokter di Indonesia, khususnya dokter spesialis, yang berdampak langsung terhadap pelayanan kesehatan di luar Pulau Jawa. 

Banyak daerah di luar Jawa, seperti Sulawesi, Maluku, dan Kalimantan, mengalami kekurangan dokter, yang berujung pada tingginya angka kematian akibat penyakit kritis seperti jantung dan stroke.

"Selain jumlahnya, kita tuh distribusinya tidak merata. Layanan jantung, orang kena stroke, kena jantung di Jawa yang kemungkinan beberapa kota selamat, kalau di Sulawesi, Maluku, Kalimantan kemungkinan besar meninggal, karena nggak ada dokternya," kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 29 April 2025. 


Budi menjelaskan bahwa ketimpangan ini disebabkan oleh sentralisasi pendidikan kedokteran yang mayoritas berada di Pulau Jawa. 

"Sentral pendidikan kita banyak di Jawa. Pesertanya juga banyak, mohon maaf saya juga orang Jabar, pesertanya sebagian besar orang Jawa. Ya nggak mungkin lah kalau ini ditugaskan ke luar, padahal yang kosong adalah posisi-posisi di Sumba, Nias, Taliabu, Anambas, itu yang kosong, Kalimantan, Sulawesi," ujarnya.

Sebagai perbandingan, Budi pun menyinggung sistem yang diterapkan di Amerika Serikat. Di sana, kata dia, rekrutmen dokter spesialis dilakukan dengan pendekatan berbasis kebutuhan daerah, bukan hanya dari kalangan mampu atau masyarakat kota.

"Di Amerika, berbeda sistemnya. Mereka yang ambil dokter spesialis bukan orang-orang kota yang mampu atau siapa, tapi adalah dokter-dokter di daerah-daerah yang memang tidak ada spesialisnya. Jadi pendekatan rekrutmennya saja sudah beda," ujarnya.

Atas kondisi tersebut, pemerintah Indonesia kini mendorong perubahan dengan sistem baru untuk menutup kesenjangan ketersediaan dokter spesialis.

"Konsepnya, karena ada dua jalan, kita tidak mungkin menghapuskan yang sudah ada. Ini unik sendiri di Indonesia. Ya sudah, ini jalan sendiri universitas. Tapi kita bikin yang RSPPU. Tujuannya bukan hanya mendidik banyak-banyakan dokter spesialis dari orang yang mampu, bukan untuk generate revenue bagi institusi pendidikan, tapi benar-benar untuk pemerataan," tandasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya