Berita

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 29 April 2025 (tangkapan layar/RMOL)

Politik

Menkes Soroti Ketimpangan Distribusi Dokter Spesialis di Luar Jawa

SELASA, 29 APRIL 2025 | 13:15 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah menyoroti masalah ketimpangan distribusi dokter di Indonesia, khususnya dokter spesialis, yang berdampak langsung terhadap pelayanan kesehatan di luar Pulau Jawa. 

Banyak daerah di luar Jawa, seperti Sulawesi, Maluku, dan Kalimantan, mengalami kekurangan dokter, yang berujung pada tingginya angka kematian akibat penyakit kritis seperti jantung dan stroke.

"Selain jumlahnya, kita tuh distribusinya tidak merata. Layanan jantung, orang kena stroke, kena jantung di Jawa yang kemungkinan beberapa kota selamat, kalau di Sulawesi, Maluku, Kalimantan kemungkinan besar meninggal, karena nggak ada dokternya," kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 29 April 2025. 


Budi menjelaskan bahwa ketimpangan ini disebabkan oleh sentralisasi pendidikan kedokteran yang mayoritas berada di Pulau Jawa. 

"Sentral pendidikan kita banyak di Jawa. Pesertanya juga banyak, mohon maaf saya juga orang Jabar, pesertanya sebagian besar orang Jawa. Ya nggak mungkin lah kalau ini ditugaskan ke luar, padahal yang kosong adalah posisi-posisi di Sumba, Nias, Taliabu, Anambas, itu yang kosong, Kalimantan, Sulawesi," ujarnya.

Sebagai perbandingan, Budi pun menyinggung sistem yang diterapkan di Amerika Serikat. Di sana, kata dia, rekrutmen dokter spesialis dilakukan dengan pendekatan berbasis kebutuhan daerah, bukan hanya dari kalangan mampu atau masyarakat kota.

"Di Amerika, berbeda sistemnya. Mereka yang ambil dokter spesialis bukan orang-orang kota yang mampu atau siapa, tapi adalah dokter-dokter di daerah-daerah yang memang tidak ada spesialisnya. Jadi pendekatan rekrutmennya saja sudah beda," ujarnya.

Atas kondisi tersebut, pemerintah Indonesia kini mendorong perubahan dengan sistem baru untuk menutup kesenjangan ketersediaan dokter spesialis.

"Konsepnya, karena ada dua jalan, kita tidak mungkin menghapuskan yang sudah ada. Ini unik sendiri di Indonesia. Ya sudah, ini jalan sendiri universitas. Tapi kita bikin yang RSPPU. Tujuannya bukan hanya mendidik banyak-banyakan dokter spesialis dari orang yang mampu, bukan untuk generate revenue bagi institusi pendidikan, tapi benar-benar untuk pemerataan," tandasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya