Berita

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 29 April 2025 (tangkapan layar/RMOL)

Politik

Menkes Soroti Ketimpangan Distribusi Dokter Spesialis di Luar Jawa

SELASA, 29 APRIL 2025 | 13:15 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah menyoroti masalah ketimpangan distribusi dokter di Indonesia, khususnya dokter spesialis, yang berdampak langsung terhadap pelayanan kesehatan di luar Pulau Jawa. 

Banyak daerah di luar Jawa, seperti Sulawesi, Maluku, dan Kalimantan, mengalami kekurangan dokter, yang berujung pada tingginya angka kematian akibat penyakit kritis seperti jantung dan stroke.

"Selain jumlahnya, kita tuh distribusinya tidak merata. Layanan jantung, orang kena stroke, kena jantung di Jawa yang kemungkinan beberapa kota selamat, kalau di Sulawesi, Maluku, Kalimantan kemungkinan besar meninggal, karena nggak ada dokternya," kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 29 April 2025. 


Budi menjelaskan bahwa ketimpangan ini disebabkan oleh sentralisasi pendidikan kedokteran yang mayoritas berada di Pulau Jawa. 

"Sentral pendidikan kita banyak di Jawa. Pesertanya juga banyak, mohon maaf saya juga orang Jabar, pesertanya sebagian besar orang Jawa. Ya nggak mungkin lah kalau ini ditugaskan ke luar, padahal yang kosong adalah posisi-posisi di Sumba, Nias, Taliabu, Anambas, itu yang kosong, Kalimantan, Sulawesi," ujarnya.

Sebagai perbandingan, Budi pun menyinggung sistem yang diterapkan di Amerika Serikat. Di sana, kata dia, rekrutmen dokter spesialis dilakukan dengan pendekatan berbasis kebutuhan daerah, bukan hanya dari kalangan mampu atau masyarakat kota.

"Di Amerika, berbeda sistemnya. Mereka yang ambil dokter spesialis bukan orang-orang kota yang mampu atau siapa, tapi adalah dokter-dokter di daerah-daerah yang memang tidak ada spesialisnya. Jadi pendekatan rekrutmennya saja sudah beda," ujarnya.

Atas kondisi tersebut, pemerintah Indonesia kini mendorong perubahan dengan sistem baru untuk menutup kesenjangan ketersediaan dokter spesialis.

"Konsepnya, karena ada dua jalan, kita tidak mungkin menghapuskan yang sudah ada. Ini unik sendiri di Indonesia. Ya sudah, ini jalan sendiri universitas. Tapi kita bikin yang RSPPU. Tujuannya bukan hanya mendidik banyak-banyakan dokter spesialis dari orang yang mampu, bukan untuk generate revenue bagi institusi pendidikan, tapi benar-benar untuk pemerataan," tandasnya.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya