Berita

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh (kiri)/Ist

Nusantara

Ketua Komisi B:

Kenaikan Tarif PAM Jaya Masih Sangat Logis

SELASA, 29 APRIL 2025 | 05:41 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Setelah 17 tahun, kenaikan tarif layanan air minum Perumda PAM Jaya masih sangat logis, karena biaya pengolahan dan distribusi terus meningkat. 

Hal ini dikatakan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh dalam diskusi Ngobrolin Jakarta (Ngojak) Lintas Generasi Aktivisme Pro Jakarta, di Gedung Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 28 April 2025.

"Air baku yang kita beli dari Perum Jasa Tirta II yang mengelola Waduk Jatiluhur, Jawa Barat juga mengalami kenaikan setiap dua tahun," kata Nova.


Terkait hal ini, Nova mengaku sudah melakukan pengecekan tarif layanan air minum di DI Yogyakarta, Solo hingga Batam. 

"Kenaikan tarif air minum PAM Jaya logis. Meskipun mengalami penyesuaian, tarif air PAM Jaya masih tergolong paling rendah jika dibandingkan dengan kota atau provinsi lain di Indonesia," kata politikus Nasdem ini.

Menurutnya, penyesuaian tarif PAM Jaya juga sudah sangat memenuhi rasa keadilan dengan adanya pengelompokan jenis pelanggan. Misalnya, untuk kategori KI atau rumah tangga sangat sederhana, tarifnya hanya Rp1.000 per meter kubik untuk penggunaan air 0-10 meter kubik.

"Melalui skema tarif ini, masyarakat juga bisa mengatur penggunaan air. Semakin dia bisa berhemat air maka biaya yang dibayarkan akan lebih murah," kata Nova.

Senada dengan Nova Harivan Paloh, Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto memastikan, tarif PAM Jaya tetap ekonomis meskipun dilakukan penyesuaian.

"Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung juga telah menanggapi penilaian terkait isu kenaikan tarif air PAM Jaya dengan menegaskan bahwa tarif air di Jakarta masih tergolong murah jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah di sekitarnya," kata Sugiyanto.



Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya