Berita

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh (kiri)/Ist

Nusantara

Ketua Komisi B:

Kenaikan Tarif PAM Jaya Masih Sangat Logis

SELASA, 29 APRIL 2025 | 05:41 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Setelah 17 tahun, kenaikan tarif layanan air minum Perumda PAM Jaya masih sangat logis, karena biaya pengolahan dan distribusi terus meningkat. 

Hal ini dikatakan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh dalam diskusi Ngobrolin Jakarta (Ngojak) Lintas Generasi Aktivisme Pro Jakarta, di Gedung Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 28 April 2025.

"Air baku yang kita beli dari Perum Jasa Tirta II yang mengelola Waduk Jatiluhur, Jawa Barat juga mengalami kenaikan setiap dua tahun," kata Nova.


Terkait hal ini, Nova mengaku sudah melakukan pengecekan tarif layanan air minum di DI Yogyakarta, Solo hingga Batam. 

"Kenaikan tarif air minum PAM Jaya logis. Meskipun mengalami penyesuaian, tarif air PAM Jaya masih tergolong paling rendah jika dibandingkan dengan kota atau provinsi lain di Indonesia," kata politikus Nasdem ini.

Menurutnya, penyesuaian tarif PAM Jaya juga sudah sangat memenuhi rasa keadilan dengan adanya pengelompokan jenis pelanggan. Misalnya, untuk kategori KI atau rumah tangga sangat sederhana, tarifnya hanya Rp1.000 per meter kubik untuk penggunaan air 0-10 meter kubik.

"Melalui skema tarif ini, masyarakat juga bisa mengatur penggunaan air. Semakin dia bisa berhemat air maka biaya yang dibayarkan akan lebih murah," kata Nova.

Senada dengan Nova Harivan Paloh, Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto memastikan, tarif PAM Jaya tetap ekonomis meskipun dilakukan penyesuaian.

"Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung juga telah menanggapi penilaian terkait isu kenaikan tarif air PAM Jaya dengan menegaskan bahwa tarif air di Jakarta masih tergolong murah jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah di sekitarnya," kata Sugiyanto.



Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

BKSAP DPR Dukung Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Bebas Aktif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:26

Korea Utara Uji Coba Rudal Berteknologi AI, Terbang Sejauh 1.000 Km

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:10

Kuota Internet Kok Masih Hangus? Ini Penjelasan Komdigi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:01

Banggar DPR Tekankan Disiplin Fiskal di Tengah Belanja Negara Rp4.106 Triliun

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:53

RUU Migas Ditargetkan Rampung 22 Oktober, DPR Ingatkan Pembahasan Harus Cermat

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:13

Kemenko PM Dorong Kolaborasi Dunia Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:09

Rangkap Jabatan Bahlil Harus Dimaksimalkan untuk Selaraskan Kebijakan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:05

KPK Ungkap Ada Setoran dari Kantah ke Tingkat Pusat ATR/BPN

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:36

Sequis Life Digugat Rp1,27 Miliar ke PN Jakarta Selatan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:28

AS Usir Dua Delegasi Iran Setelah Sidang Umum PBB

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:17

Selengkapnya