Di tengah situasi geopolitik yang tak pasti, Indonesia - yang saat ini sedang menghadapi situasi peperangan menggunakan senjata tarif dan currency - ternyata mampu menjaga benteng kedaulatan nasional, terutama ketahanan pangan.
Aktivis Gerakan Mahasiswa 1998 Haris Rusly Moti mengungkapkan apresiasinya untuk pencapaian enam bulan pemerintahan Prabowo Subianto di sektor pertanian yang menurutnya telah menunjukkan kemajuan.
"Dalam waktu yang terbilang singkat itu, kita berhasil mencapai swasembada beras, kita “kebanjiran” beras dari petani kita sendiri," ujar Moti dalam pernyataannya yang diterima redaksi, Senin 28 April 2025.
Ketika setiap negara menerapkan kebijakan “border protection” melalui penerapan tarif yang tinggi, keadaan itu memaksa setiap negara di dunia untuk “mau tidak mau” atau “suka tidak suka” harus bisa hidup dan tumbuh dari diri sendiri, mandiri dan tidak bergantung.
Gempuran impor produk industri asing telah meruntuhkan industri nasional.
"Industri manufaktur yang menyerap lapangan pekerjaan tinggi, ambruk, industri tekstil runtuh, industri pertanian babak belur," katanya.
PHK dan pengangguran pun meluas sebagai akibat dari terjadinya deindustrialisasi nasional.
"Kita memang tidak diuntungkan oleh sistem perdagangan bebas tanpa hambatan tarif, tidak banyak produk industri yang kita ekspor, selain ekstraktif yang duitnya di parkir di luar negeri. Negara yang diuntungkan oleh perdagangan bebas tanpa hambatan tarif adalah yang mempunyai industri produk ekspor," urainya.
Ia pun merujuk pada ajaran Mahatma Gandhi tentang gerakan swadesi menekankan pada cinta tanah air dan produk dalam negeri. Gerakan ini mendorong masyarakat untuk memprioritaskan produk-produk lokal dan menolak ketergantungan pada barang-barang impor.
"Makan dan pakai apa yang dihasilkan oleh negeri sendiri”. Dalam bahasa sederhana, konsep swadesi menurut Gandhi mengarah pada Swarajya (kemerdekaan). Dalam arti pemerintah oleh negeri sendiri (self-rule), yang bertumpu pada kekuatan sendiri (self-reliance)," papar Moti.
Presiden pertama RI, Soekarno, atau Bung Karno, yang juga guru ideologis Presiden RI saat ini, Prabowo Subianto, mewariskan kepada bangsa Indonesia tentang Trisakti, berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian nasional.
"Sekali lagi kita mesti memanfaatkan momentum untuk menegakan Trisakti dalam situasi ketika berlangsung perang dagang," tekan Moti.
Mengutip data dari BPS, produksi gabah kering giling (GKG) RI pada periode Januari-April 2025 mencapai 24,22 juta ton, dengan produksi beras mencapai 13,95 juta ton.
Angka ini merupakan yang tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Sementara konsumsi beras domestik tercatat sekitar 10,37 juta ton. Dan dengan data BPS ini, dipastikan untuk saat ini Indonesia tidak perlu lagi impor beras,
"Tidak gampang! Tapi itu fakta. Dan kita makin optimis, dalam 6 bulan ke depan kita akan menjadi salah satu eksportir beras. Kartel pemakan rente impor beras dan komoditi pangan lain pasti muntah darah, nangis darah dengan capaian ini," ujar Moti.
Pada pertengahan April 2025, Perum Bulog telah berhasil menyerap 1,4 juta ton gabah dari target 2 juta ton pada April 2025. Anka itu melonjak signifikan jika dibandingkan dengan capaian 2022 yang hanya sebanyak 994 ribu ton, lalu 2023 sebanyak 1,066 juta ton, dan 2024 sebanyak 1,266 juta ton.
Dalam 6 bulan pemerintahan juga, melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas), pemerintah membuat kebijakan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram.
Dengan pencapaian tersebut, nasib petani perlahan membaik. Panen raya tahun ini bisa menjadi tahun yang membahagiakan.
"Selama ini petani kita selalu menghadapi kutukan di saat datang musim tanam dan di saat panen raya. Saat musim tanam tiba, petani menghadapi kutukan sulit memperoleh pupuk dan benih unggul. Ketika panen raya datang, petani dihadapkan pada kutukan jatuhnya harga gabah. Petani kita merintih dan merana justru di saat berlangsung panen raya, papar Moti.
Kementerian Pertanian (Kementan) mengatakan, problem distribusi pupuk subsidi terhambat oleh birokrasi yang berbelit yang bahkan harus melalui lebih dari 145 aturan yang meliputi 41 undang-undang, 23 peraturan pemerintah, 6 peraturan presiden, serta harus melibatkan 11 kementerian dan lembaga.
Presiden Prabowo Subianto melakukan reformasi dengan menyederhanakan sistem distribusi pupuk, yang kini hanya melibatkan tiga pihak: Kementan, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), dan petani.
Menurut Moti, kebijakan ini sangat positif, distribusi pupuk menjadi lebih cepat dan tepat sasaran, petani kembali aktif menanam, konsumsi pupuk meningkat.
Moi menilai, Presiden Prabowo hadir dengan napas dan semangat Pembukaan UUD 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.
"Memang belum banyak yang sempurna dalam mengimplementasikan sejumlah kebijakan strategis pemerintah, masih banyak kekurangan di sana sini, termasuk dalam program nasional swasembada pangan. Namun niat baik itu telah dibuktikan melalui implementasi nyata melindungi petani dan industri pertanian," katanya.
Ia pun berharap, ke depan, pengusaha nasional akan tertarik untuk berinvestasi di sektor pertanian. Lalu, kampus atau perguruan tinggi juga mulai dilibatkan dalam riset dan inovasi terkait baik bibit maupun teknologi pertanian, agar hasil pertanian makin melimpah.
"Dengan demikian cita-cita menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia dapat diwujudkan," ujar Moti.
Moti meyakini, selama seorang pemimpin memiliki niat baik untuk rakyat dan bangsanya, maka “wahyu” akan menyertai, melandasi dan menuntunnya.
