Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Kritikan AS Terhadap QRIS Bukti Indonesia Punya Kekuatan Ekonomi yang Besar

SENIN, 28 APRIL 2025 | 11:13 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kritikan pemerintah Amerika Serikat (AS) terhadap penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Indonesia dianggap menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki kekuatan ekonomi yang besar.

Menurut pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim, transaksi yang terjadi di Indonesia dengan mudah terdata berkat digitalisasi keuangan melalui QRIS.

"Kritik AS atas penerapan QRIS di sisi lain bisa dilihat dari kacamata positif. Indonesia terbukti memiliki kekuatan ekonomi yang besar. Inilah yang kemudian memperlihatkan potensi pasar sekaligus kekuatan digital Indonesia," kata Wildan kepada RMOL, Senin, 28 April 2025.


Wildan menilai, kritik yang disampaikan AS bisa dijadikan senjata dalam negosiasi tarif resiprokal. Pemerintah Indonesia tetap memperbolehkan sistem transaksi keuangan asal AS digunakan di Indonesia dengan syarat tidak mengusik penggunaan QRIS.

Sebagai negara yang berhaluan ekonomi liberal kata dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini, AS seharusnya membuka ruang seluas mungkin bagi seluruh sistem transaksi keuangan digital untuk berkompetisi secara sehat.

Wildan memaparkan, QRIS sudah bisa dipakai di negara lain seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura. Negara-negara ASEAN merespons positif penggunaan QRIS sebagai sarana transaksi dan pemindahan dana.
"Ekonomi tumbuh lebih cepat berkat kehadiran QRIS. Jangan sampai QRIS dikebiri hanya karena mengikuti permintaan AS yang ingin mendominasi sistem transaksi di muka bumi ini," pungkas Wildan.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

KPK Panggil 13 Saksi Kasus Mantan Wamen Imipas Silmy Karim

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:22

Gugatan PT KSS, Ahli Nilai Keputusan Kemenhub Timbulkan Konsekuensi Hukum

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:21

Mengenal Taufik Hidayat, Lelaki Paling Kejam Abad Ini

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:12

Laporan HAM PBB Sebut Israel Sengaja Targetkan Anak-Anak Palestina

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:01

Jakarta 499 Tahun: Birokrasi Modern Belum Cukup Tanpa Perspektif HAM.

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:00

BKKBN: 8,1 Juta Keluarga di Indonesia Berisiko Stunting

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:41

Kisah Mantri Perempuan BRI Tempuh Pegunungan Toraja untuk Layani Nasabah di Wilayah 3T

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:29

Konbes–Munas NU Ploso Diwarnai Aksi Intimidasi dan Motif Kepentingan Pribadi

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:28

Prabowo Dianugerahi Lencana Emas Adi Bakti Tani-Nelayan Maha Utama

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:24

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Bupati Muara Enim Edison

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:18

Selengkapnya