Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno/Net
Perlu dilakukan langkah tegas terhadap aksi premanisme berkedok organisasi masyarakat (Ormas) yang mengganggu pelaku usaha dan industri akhir-akhir ini.
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menegaskan, gangguan premanisme bisa sangat mengganggu iklim investasi di Indonesia.
“Syarat utama investor mau menanamkan modalnya adalah keamanan dan kepastian hukum. Jika investor yakin bahwa keduanya dijamin negara, mereka tidak akan ragu untuk berusaha di Indonesia,” kata Eddy kepada wartawan, Senin 28 April 2025.
Jika keamanan bisa dijamin, Eddy meyakini investor siap untuk menanamkan modalnya di usaha yang belum terbangun infrastrukturnya.
"Misalnya belum ada jalan, listrik perumahan dan lain-lain, asal keamanannya terjamin dan penegakan hukum dilakukan secara konsekuen," katanya.
Disampaikan Wakil Ketua Umum PAN ini, sektor investasi menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia ke target 8 persen.
Sambungnya, di tengah melambatnya daya beli masyarakat dan tantangan yang dihadapi ekspor produk Indonesia akibat melemahnya harga komoditas dan penerapan tarif oleh Amerika Serikat, kinerja ekonomi nasional bisa terdongkrak oleh masuknya.
"Dengan kata lain, jika ada pihak-pihak yang mengganggu iklim investasi di Indonesia, itu sama saja dengan mengganggu target pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen," tegasnya.
Eddy menjelaskan bahwa jika melihat di negara-negara tetangga yang menjadi tujuan investasi negara asing, masalah premanisme dan gangguan terhadap investasi tidak ditemui.
Artinya, jika investor dihadapkan pada opsi untuk berinvestasi di Indonesia dengan risiko jaminan keamanan atau melakukan investasi di negara lain yang tidak memiliki permasalahan premanisme, tentu investor akan menjatuhkan pilihan untuk opsi yang kedua.
"Oleh karena itu, semakin dini penanganan dan penegakan hukum terhadap aksi-aksi premanisme tersebut, Indonesia akan mengirimkan sinyal kuat ke dunia usaha bahwa pemerintah tidak mentolerir aksi koboi para preman," pungkasnya.
