Gubernur Banten Andra Soni/Ist
Peluang investasi bagi pelaku usaha menjadi fokus Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sekaligus sebagai komitmen dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.
Gubernur Banten Andra Soni menegaskan, kini telah terbentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi sebagai forum dialog terbuka dengan para pengelola kawasan industri dan investor besar di Kota Cilegon, Serang, dan Lebak.
"Tentu kita akan bekerja keras untuk bagaimana menciptakan iklim investasi yang sehat," ujar Andra Soni dalam keterangan tertulisnya, Senin, 28 April 2025.
Menurutnya, investasi bukan hanya soal nilai ekonomi tetapi juga soal kepercayaan dan kemudahan bagi para pelaku usaha. Untuk itu, Satgas Percepatan Investasi menjadi ajang penting bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk saling mendengarkan dan mencari solusi atas berbagai kendala investasi di lapangan.
Karena itu, Andra Soni memandang pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat kepolisian, kejaksaan, dan TNI sebagai fondasi utama dalam menciptakan rasa aman dan kepastian hukum bagi investor.
"Sehingga lingkungan usaha di Provinsi Banten ini dapat berlangsung dengan produktif,” sambungnya.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten, Virgojanti, menambahkan, ketidakpastian ekonomi global dapat ditekan dengan rencana pembentukan 'Gerakan Menjaga Investasi Banten' sebagai upaya kolektif melindungi pertumbuhan ekonomi daerah.
“Membuka komunikasi juga bagian daripada bagaimana kita meningkatkan iklim investasi di Banten, tadi mereka menyampaikan usulan-usulan yang cukup bagus. Usulan ini tentunya akan kita rangkum dalam mengambil arah kebijakan kedepan,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT Merak Chemicals Indonesia (MCCI) Anang Adji Sunoto menyuarakan keprihatinannya terhadap kondisi lingkungan usaha di Indonesia saat ini.
Menurutnya, menjaga investasi tidak cukup hanya dengan memberantas pungutan liar atau aksi premanisme yang meresahkan pelaku usaha. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana pemerintah mampu menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan terlindungi secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir.
"Lingkungan bisnis kita perlu dilindungi secara komprehensif. Ini bukan sekadar urusan preman atau pungli di lapangan, tapi bagaimana negara hadir dalam memberikan kepastian dan rasa aman bagi para pelaku usaha dari semua sisi,” ungkap dia.
Tanpa perlindungan dari pemerintah, menurut Anang, pelaku industri dalam negeri rentan terdampak oleh persaingan tidak sehat, khususnya dari arus impor barang asing yang terus membanjiri pasar.
"Kita ini seperti rumah tanpa pagar. Siapa saja bisa masuk, tanpa bisa kita deteksi niatnya. Dunia usaha jadi rentan dan merasa tidak punya perlindungan. Padahal, pengusaha juga bagian penting dalam membangun ekonomi bangsa, dan mereka pun butuh rasa aman,” tuturnya.
“Kalau kita bisa menjaga industri kita, otomatis produksi meningkat, tenaga kerja terserap, dan ekonomi berputar. Orang jadi punya uang, punya daya beli," katanya.
"Lebih baik kita beli baju buatan dalam negeri meskipun sedikit lebih mahal, daripada baju impor yang murah tapi ujung-ujungnya masyarakat kita sendiri tidak mampu beli karena tidak ada penghasilan,” demikian Anang menambahkan.
