Berita

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Haris Pertama/Ist

Politik

KNPI Dukung Penganugerahan Pahlawan Nasional Buat Soeharto

MINGGU, 27 APRIL 2025 | 23:40 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Haris Pertama, menyatakan dukungannya terhadap usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Kedua RI Jenderal Besar (Purn) HM. Soeharto. 

Ia menilai bahwa sosok Soeharto telah memberikan kontribusi luar biasa bagi bangsa dan negara, baik dalam pembangunan, stabilitas nasional, maupun pemberdayaan masyarakat Indonesia.

"Sudah saatnya bangsa ini memberi penghargaan tertinggi kepada sosok yang telah memimpin Indonesia selama lebih dari tiga dekade dan berhasil membawa negeri ini keluar dari berbagai krisis fundamental pasca-kemerdekaan," ucap Haris dalam keterangannya, Minggu malam, 27 April 2025. 


Menurutnya, Soeharto adalah figur sentral dalam sejarah Indonesia modern. 

"Kita tidak bisa menutup mata atas jasa-jasanya yang nyata,” ujar Haris. 

Haris berpendapat ada lima alasan Soeharto dapat anugerah Pahlawan Nasional. Pertama, Haris menyebut keberhasilan Soeharto dalam membangun fondasi ekonomi nasional melalui program Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) dan stabilisasi harga kebutuhan pokok yang berdampak besar bagi kesejahteraan rakyat. 

“Di era beliau, pertumbuhan ekonomi konsisten dan inflasi terkendali. Itu prestasi luar biasa,” jelasnya.

Kedua, Haris menyoroti keberhasilan Soeharto dalam menciptakan stabilitas politik dan keamanan nasional. 

“Beliau berhasil menjaga keutuhan NKRI di tengah ancaman disintegrasi, termasuk mengatasi konflik separatis dan merawat persatuan bangsa,” ungkap dia.

Ketiga, ia menekankan kontribusi Soeharto dalam pembangunan infrastruktur nasional secara masif, seperti jalan, bendungan, pelabuhan, hingga listrik ke pelosok desa. 

“Beliau membangun dari pinggiran sebelum istilah itu populer,” jelasnya lagi.

Keempat, Haris mengapresiasi langkah Soeharto dalam memajukan sektor pendidikan dan kesehatan melalui program-program seperti Wajib Belajar dan Puskesmas. 

Kelima, ia juga menyoroti peran Soeharto dalam diplomasi internasional, termasuk keterlibatan aktif Indonesia dalam Gerakan Non-Blok serta menjaga hubungan baik dengan negara-negara besar.

“Dengan segala catatan sejarah yang ada, saya kira pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Pak Harto adalah hal yang pantas dan layak. Ini bukan sekadar soal politik, tapi penghargaan terhadap fakta sejarah,” tutup Haris.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya