Usul Pemakzulan Wapres Gibran Bukan Hal Terlarang

Permintaan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh sebagian purnawirawan jenderal semestinya dibaca sebagai ekspresi sebagian anak bangsa.

Hal itu ditegaskan analis politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga dalam menyikapi munculnya usulan pemakzulan Gibran.

"Ekspresi seperti itu seharusnya dinilai normal di negara demokrasi. Sebab, setiap anak bangsa berhak menyampaikan aspirasi, termasuk terhadap wapres yang tidak dikehendakinya," kata Jamiluddin Ritonga kepada RMOL, Minggu, 27 April 2025.

Karena itu, kata Jamiluddin, selama aspirasi para purnawirawan masih dalam koridor demokrasi, maka selayaknya pandangan mereka itu dihargai.

"Anak bangsa lainnya tak seharusnya mencela mereka, apalagi menyudutkannya," ucapnya.

Namun, pihaknya kurang sepakat jika pemakzulan wapres tersebut dilakukan secara kudeta.

"Tapi, kalau keinginan pemakzulan itu dilakukan dengan cara kudeta, maka upaya tersebut harus ditumpas. Sebab, cara-cara demikian tidak sejalan dengan prinsip demokrasi," ucapnya.

"Karena itu, permintaan pemakzulan itu seharusnya dinilai normal saja. Permintaan seperti itu bukan hal terlarang di negara demokrasi," tutupnya.