Berita

Tangkapan layar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menunjukkan pelat nomor mobilnya yang sudah diganti/Instagram @dedimulyadi71

Nusantara

Polemik Tunggakan Pajak Mobil Selesai, Dedi Mulyadi: Nomornya Sudah Bandung

MINGGU, 27 APRIL 2025 | 01:21 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memastikan polemik yang sempat muncul mengenai status pajak kendaraan pribadinya telah selesai. Mobil yang sebelumnya menjadi sorotan publik un kini sudah terdaftar dengan pelat nomor wilayah Bandung.

"(Mobil) Yang saya miliki hari ini, nomornya sudah Bandung. Tidak ada problem lagi dengan pajak," ujar Dedi dalam pernyataan tertulisnya, dikutip RMOLJabar, Sabtu, 26 April 2025.

Sosok yang akrab disapa KDM ini menjelaskan, mobil jenis Lexus tersebut sebelumnya memang terdaftar di Jakarta. Namun, karena keinginannya untuk menyesuaikan identitas domisili dan taat administrasi, ia memutuskan melakukan proses pemindahan resmi ke Jawa Barat.


"Kemarin berproblem pajak di Jakarta. Hari ini sudah kita bereskan seluruhnya. Sekarang nomornya sudah Bandung, nomor Jawa Barat," tambahnya.

Pernyataan tersebut sekaligus memperkuat komitmen Dedi sebagai pejabat publik yang berusaha memberi contoh dalam kepatuhan terhadap aturan, termasuk urusan pajak kendaraan bermotor.

Sebelumnya, mencuat kabar kendaraan yang digunakan KDM menunggak pajak. Namun, ia menegaskan tidak ada tunggakan, melainkan proses administrasi yang memerlukan waktu, terutama karena kendaraan tersebut awalnya bukan atas nama pribadinya.

"Mobil itu bukan atas nama saya, tapi atas nama orang lain yang berdomisili di Jakarta. Saya selalu berkomitmen agar kendaraan saya bernomor Jawa Barat, makanya saya tanyakan apakah bisa dipindahkan ke nomor Jabar," jelas Dedi, Rabu malam, 23 April 2025.

Dedi juga mengungkap, proses mutasi kendaraan ke wilayah Jabar tidaklah sederhana. Status kepemilikan yang berada di pihak lain, memaksa harus melalui jalur leasing hingga prosesnya cukup memakan waktu dan biaya.

"Biayanya cukup besar, hampir Rp70 juta termasuk pajak dan cabut berkas. Saya sudah bayar, hanya proses mutasinya memang belum selesai, mungkin satu atau dua minggu lagi," tandasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya