Berita

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo di Kantornya, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 26 April 2025/RMOL

Politik

Ganjar: Nggak Boleh Ada Matahari Kembar!

SABTU, 26 APRIL 2025 | 17:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Isu adanya Matahari Kembar dalam kepemimpinan nasional saat ini, direspons Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo. 

Matahari Kembar merujuk pada kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Karena ada sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih yang masih patuh terhadap Jokowi.

Ganjar mengatakan, jika para menteri kabinet tujuannya sekadar silaturahim menemui mantan Presiden adalah hal wajar. 


“Kalau kemudian konteksnya kemarin orang datang bersilaturahmi, biasa saja, orang menyebut bos ya, saya kira itu kelakar karena pengusaha yang menyebut itu. Terbiasa seperti itu, saya sih tidak terlalu mempersoalkan,” kata Ganjar kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 26 April 2025. 

Hanya saja, lanjut dia, jika para menteri kabinet Merah Putih tersebut mempunyai orientasi lain dengan Jokowi, maka Presiden Prabowo harus mengendalikan kepemimpinan nasional. 

“Ketika kemudian sebuah orientasi dalam sebuah kepemimpinan itu tidak dalam satu titik, pasti presiden harus segera mengendalikan bahwa siapapun yang ada di republik ini ada kendalinya dan demokrasi dalam pemerintah hanya satu presiden itu,” ucap mantan Gubernur Jawa Tengah ini. 

“Matahari Kembar itu nggak boleh ada, toh asumsi-asumsi atau anasir-anasir ada, saya kira segera harus diambil alih,” pungkas Ganjar.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Aplikasi Digital Berbasis White Label Dukung Operasional KDKMP

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:59

Wamenaker Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Multistrada

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:43

DPD Dorong Kemenko Polkam Lahirkan Peta Jalan Keamanan Papua

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:28

Mengoptimalkan Potensi Blue Ocean Economy

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:53

Wagub Lampung Minta Gapembi Kawal Pemenuhan Standar MBG

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:35

Analis Geopolitik: Tiongkok Berpotensi sebagai Global Stabilizer

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:23

Prabowo dan Tumpukan Uang

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:58

ANTAM Tetap Fokus Jaga Fundamental Bisnis di Tengah Dinamika Global

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:46

Sukseskan Program Nuklir, PKS Dorong Pembentukan Kembali BATAN

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:23

Paradigma Baru Biaya Logistik

Kamis, 14 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya