Berita

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo di Kantornya, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 26 April 2025/RMOL

Politik

Ganjar: Nggak Boleh Ada Matahari Kembar!

SABTU, 26 APRIL 2025 | 17:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Isu adanya Matahari Kembar dalam kepemimpinan nasional saat ini, direspons Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo. 

Matahari Kembar merujuk pada kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Karena ada sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih yang masih patuh terhadap Jokowi.

Ganjar mengatakan, jika para menteri kabinet tujuannya sekadar silaturahim menemui mantan Presiden adalah hal wajar. 


“Kalau kemudian konteksnya kemarin orang datang bersilaturahmi, biasa saja, orang menyebut bos ya, saya kira itu kelakar karena pengusaha yang menyebut itu. Terbiasa seperti itu, saya sih tidak terlalu mempersoalkan,” kata Ganjar kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 26 April 2025. 

Hanya saja, lanjut dia, jika para menteri kabinet Merah Putih tersebut mempunyai orientasi lain dengan Jokowi, maka Presiden Prabowo harus mengendalikan kepemimpinan nasional. 

“Ketika kemudian sebuah orientasi dalam sebuah kepemimpinan itu tidak dalam satu titik, pasti presiden harus segera mengendalikan bahwa siapapun yang ada di republik ini ada kendalinya dan demokrasi dalam pemerintah hanya satu presiden itu,” ucap mantan Gubernur Jawa Tengah ini. 

“Matahari Kembar itu nggak boleh ada, toh asumsi-asumsi atau anasir-anasir ada, saya kira segera harus diambil alih,” pungkas Ganjar.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

UPDATE

Kalah di PN Jakpus, Penggugat PPP Subadri-Toni Dihukum Bayar Biaya Perkara

Senin, 03 Agustus 2026 | 22:10

Prabowo Terima Medali Kehormatan dari Angkatan Bersenjata Tailan

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:34

Buru Aset TPPU Febrie Adriansyah, Tim 9 Geledah Kantor Don Ritto hingga Rumah Nurman Herin

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:30

Prabowo dan PM Tailan Bidik Nilai Perdagangan Rp359 Triliun dalam Lima Tahun

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:20

Ini Enam Perkara yang Dihentikan KPK

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:10

Petingginya Diperiksa Kejati DKI, Peran AFPI Disorot

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:52

Indonesia-Tailan Sepakat Kembangkan TRM untuk Perangi Kejahatan Transnasional

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:49

Bawaslu Fokus Tingkatkan SDM Hadapi Tantangan Digital

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:38

Prabowo Kenang Masa Muda Bersama Raja Tailan Saat Sambut PM Anutin

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:30

Prabowo Dukung PPHN Jadi Pedoman Lintas Pemerintahan

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya