Berita

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo di Kantornya, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 26 April 2025/RMOL

Politik

Ganjar: Nggak Boleh Ada Matahari Kembar!

SABTU, 26 APRIL 2025 | 17:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Isu adanya Matahari Kembar dalam kepemimpinan nasional saat ini, direspons Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo. 

Matahari Kembar merujuk pada kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Karena ada sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih yang masih patuh terhadap Jokowi.

Ganjar mengatakan, jika para menteri kabinet tujuannya sekadar silaturahim menemui mantan Presiden adalah hal wajar. 


“Kalau kemudian konteksnya kemarin orang datang bersilaturahmi, biasa saja, orang menyebut bos ya, saya kira itu kelakar karena pengusaha yang menyebut itu. Terbiasa seperti itu, saya sih tidak terlalu mempersoalkan,” kata Ganjar kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 26 April 2025. 

Hanya saja, lanjut dia, jika para menteri kabinet Merah Putih tersebut mempunyai orientasi lain dengan Jokowi, maka Presiden Prabowo harus mengendalikan kepemimpinan nasional. 

“Ketika kemudian sebuah orientasi dalam sebuah kepemimpinan itu tidak dalam satu titik, pasti presiden harus segera mengendalikan bahwa siapapun yang ada di republik ini ada kendalinya dan demokrasi dalam pemerintah hanya satu presiden itu,” ucap mantan Gubernur Jawa Tengah ini. 

“Matahari Kembar itu nggak boleh ada, toh asumsi-asumsi atau anasir-anasir ada, saya kira segera harus diambil alih,” pungkas Ganjar.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Deklarasi New Delhi, Terjemahkan Komitmen Jadi Hasil Nyata

Sabtu, 12 September 2026 | 21:55

Usulan Masa Jabatan Kades Tak Terbatas Harus Ditolak

Sabtu, 12 September 2026 | 21:10

Polisi Beberkan Peran Tiga Tersangka Pengeroyokan Maut Pejompongan

Sabtu, 12 September 2026 | 20:32

Prabowo Perkuat Peran Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral di KTT BRICS 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 19:48

Morits L Tamaela Terpilih Sebagai Sekjen ADEKSI, Konsolidasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Diperkuat

Sabtu, 12 September 2026 | 19:32

Menyusuri Perkebunan Sawit dan Karet, Mantri BRI Jaga Akses Keuangan Sumatera Selatan

Sabtu, 12 September 2026 | 19:27

Purbaya Tak Mau Ikuti Jepang Pangkas PPN, Ini Alasannya

Sabtu, 12 September 2026 | 18:18

Cek Bansos BPNT September 2026, Ada Pencairan hingga Rp600.000

Sabtu, 12 September 2026 | 18:11

Patahan Surabaya Jadi Sorotan di Medsos, Ini Penjelasan Pakar ITS

Sabtu, 12 September 2026 | 17:54

Cek Daftar HP yang Tak Bisa Lagi WhatsApp Mulai September 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 17:40

Selengkapnya