Berita

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo di Kantornya, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 26 April 2025/RMOL

Politik

Ganjar: Nggak Boleh Ada Matahari Kembar!

SABTU, 26 APRIL 2025 | 17:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Isu adanya Matahari Kembar dalam kepemimpinan nasional saat ini, direspons Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo. 

Matahari Kembar merujuk pada kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Karena ada sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih yang masih patuh terhadap Jokowi.

Ganjar mengatakan, jika para menteri kabinet tujuannya sekadar silaturahim menemui mantan Presiden adalah hal wajar. 


“Kalau kemudian konteksnya kemarin orang datang bersilaturahmi, biasa saja, orang menyebut bos ya, saya kira itu kelakar karena pengusaha yang menyebut itu. Terbiasa seperti itu, saya sih tidak terlalu mempersoalkan,” kata Ganjar kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 26 April 2025. 

Hanya saja, lanjut dia, jika para menteri kabinet Merah Putih tersebut mempunyai orientasi lain dengan Jokowi, maka Presiden Prabowo harus mengendalikan kepemimpinan nasional. 

“Ketika kemudian sebuah orientasi dalam sebuah kepemimpinan itu tidak dalam satu titik, pasti presiden harus segera mengendalikan bahwa siapapun yang ada di republik ini ada kendalinya dan demokrasi dalam pemerintah hanya satu presiden itu,” ucap mantan Gubernur Jawa Tengah ini. 

“Matahari Kembar itu nggak boleh ada, toh asumsi-asumsi atau anasir-anasir ada, saya kira segera harus diambil alih,” pungkas Ganjar.

Populer

Gufroni Jadikan Muhammadiyah Sarang Mafia Berideologi Ekstrem

Senin, 12 Mei 2025 | 16:27

Jokowi Jadi Ketum PSI, Pertama Dalam Sejarah Bapak Gantikan Anak

Rabu, 14 Mei 2025 | 18:31

Negara Harus Tunjukkan Taring Amankan Jaksa Lewat TNI

Senin, 12 Mei 2025 | 17:42

Kejagung dan KPK Didesak Usut Dugaan Pemerasan Kajari Tolitoli

Rabu, 07 Mei 2025 | 12:30

IDI Minta Menkes Dicopot Gegara Bikin Kolegium Tandingan

Selasa, 13 Mei 2025 | 19:59

Kejagung Tegaskan Pengamanan dari TNI Tidak Terkait Kasus Satelit Kemhan

Senin, 12 Mei 2025 | 22:18

Arsjad Rasjid Cs Kalah di MA, Pemegang Saham PT Krama Yudha Bebas dari Tuduhan

Minggu, 11 Mei 2025 | 12:26

UPDATE

Reformasi Tak Boleh Direduksi Jadi Seremoni Tahunan

Sabtu, 17 Mei 2025 | 14:04

Fokus Kerja Intelijen Berpotensi Buyar jika BAIS dan BIN Digabung

Sabtu, 17 Mei 2025 | 13:47

Teror Kejahatan Bikin Pengusaha Kripto di Prancis Paranoid

Sabtu, 17 Mei 2025 | 13:37

Komisi I DPR: Penempatan TNI di Kejaksaan Harus Hati-hati

Sabtu, 17 Mei 2025 | 13:15

Putri Lalla Hasnaa Pimpin Rapat Perdana Yayasan Teater Kerajaan Rabat, Dihadiri Istri Macron

Sabtu, 17 Mei 2025 | 12:42

Bawaslu Minta Putusan MK Soal PHP Kada Wajib Dihormati

Sabtu, 17 Mei 2025 | 12:32

Luncurkan Operasi Gideon's Chariots, Israel Kembali Gempur Gaza

Sabtu, 17 Mei 2025 | 12:05

IFN Dialogues 2025 Siap Digelar, Bedah Masa Depan Keuangan Syariah Indonesia

Sabtu, 17 Mei 2025 | 11:52

Ada Dugaan Fenomena Mutasi sebagai Cara Kemenkes Bungkam Protes Alih Kekuasaan Kolegium

Sabtu, 17 Mei 2025 | 11:41

Hendry-Zulmansyah Islah, Kongres Persatuan PWI Bakal Segera Digelar

Sabtu, 17 Mei 2025 | 11:09

Selengkapnya