Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saatkonferensi pers virtual perkembangan negosiasi AS, pada Jumat 25 April 2025/Tangkapan layar

Bisnis

Airlangga Buka Suara Soal QRIS dan Mangga Dua yang Dikeluhkan AS

JUMAT, 25 APRIL 2025 | 12:08 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menepis anggapan bahwa sistem pembayaran digital nasional, QRIS, menjadi penghalang bagi operator asing seperti Mastercard dan Visa. 
Menurutnya, Indonesia tetap terbuka terhadap kehadiran pelaku global di sektor sistem pembayaran.
"QRIS itu Gateway Nasional. Indonesia terbuka untuk operator luar negeri, termasuk Mastercard dan Visa. Di sektor kartu kredit tidak ada perubahan sama sekali,” tegas Airlangga dalam konferensi pers virtual di Washington DC, Jumat 25 April 2025.

Menko Airlangga menjelaskan, baik di sisi front-end maupun partisipasi dalam sistem pembayaran, Indonesia memastikan adanya level playing field bagi semua pelaku usaha, baik dalam maupun luar negeri.


"Jadi ini sebetulnya bukan masalah, hanya soal penjelasan saja," tambahnya.

Sementara itu, menanggapi rumor maraknya barang tiruan di Mangga Dua yang ikut dikeluhkan Amerika Serikat (AS), tidak dibahas dalam pertemuan bilateral saat negosiasi tarif resiprokal dengan pejabat AS.

"Tidak ada pembahasan mengenai Mangga Dua, itu tidak ada. Jadi kita bahkan belum masuk ke detail inti. Yang ramai dibicarakan ini variasinya macam-macam. Seperti bahan bimbingan belajar saja," ujarnya sambil tertawa.

Pernyataan Airlangga ini sekaligus meredam spekulasi yang berkembang di publik mengenai tekanan dagang yang dilayangkan AS terhadap Indonesia dalam laporan tahunan 2025 National Trade Estimate (NTE) yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR). 
Dalam file tersebut, AS terutama menyoroti terkait dengan isu perlindungan kekayaan intelektual dan sistem pembayaran domestik QRIS yang dinilai membatasi ruang gerak perusahaan asing.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Aplikasi Digital Berbasis White Label Dukung Operasional KDKMP

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:59

Wamenaker Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Multistrada

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:43

DPD Dorong Kemenko Polkam Lahirkan Peta Jalan Keamanan Papua

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:28

Mengoptimalkan Potensi Blue Ocean Economy

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:53

Wagub Lampung Minta Gapembi Kawal Pemenuhan Standar MBG

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:35

Analis Geopolitik: Tiongkok Berpotensi sebagai Global Stabilizer

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:23

Prabowo dan Tumpukan Uang

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:58

ANTAM Tetap Fokus Jaga Fundamental Bisnis di Tengah Dinamika Global

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:46

Sukseskan Program Nuklir, PKS Dorong Pembentukan Kembali BATAN

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:23

Paradigma Baru Biaya Logistik

Kamis, 14 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya