Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saatkonferensi pers virtual perkembangan negosiasi AS, pada Jumat 25 April 2025/Tangkapan layar

Bisnis

Airlangga Buka Suara Soal QRIS dan Mangga Dua yang Dikeluhkan AS

JUMAT, 25 APRIL 2025 | 12:08 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menepis anggapan bahwa sistem pembayaran digital nasional, QRIS, menjadi penghalang bagi operator asing seperti Mastercard dan Visa. 
Menurutnya, Indonesia tetap terbuka terhadap kehadiran pelaku global di sektor sistem pembayaran.
"QRIS itu Gateway Nasional. Indonesia terbuka untuk operator luar negeri, termasuk Mastercard dan Visa. Di sektor kartu kredit tidak ada perubahan sama sekali,” tegas Airlangga dalam konferensi pers virtual di Washington DC, Jumat 25 April 2025.

Menko Airlangga menjelaskan, baik di sisi front-end maupun partisipasi dalam sistem pembayaran, Indonesia memastikan adanya level playing field bagi semua pelaku usaha, baik dalam maupun luar negeri.


"Jadi ini sebetulnya bukan masalah, hanya soal penjelasan saja," tambahnya.

Sementara itu, menanggapi rumor maraknya barang tiruan di Mangga Dua yang ikut dikeluhkan Amerika Serikat (AS), tidak dibahas dalam pertemuan bilateral saat negosiasi tarif resiprokal dengan pejabat AS.

"Tidak ada pembahasan mengenai Mangga Dua, itu tidak ada. Jadi kita bahkan belum masuk ke detail inti. Yang ramai dibicarakan ini variasinya macam-macam. Seperti bahan bimbingan belajar saja," ujarnya sambil tertawa.

Pernyataan Airlangga ini sekaligus meredam spekulasi yang berkembang di publik mengenai tekanan dagang yang dilayangkan AS terhadap Indonesia dalam laporan tahunan 2025 National Trade Estimate (NTE) yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR). 
Dalam file tersebut, AS terutama menyoroti terkait dengan isu perlindungan kekayaan intelektual dan sistem pembayaran domestik QRIS yang dinilai membatasi ruang gerak perusahaan asing.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Darwis Ismail Terpilih jadi Nakhoda Baru ISKINDO Periode 2026-2031

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:46

Polda Metro Bongkar Penyelundupan 54 Ton Batu Galena dari Gorontalo

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:27

Usul LBP Makin Terasa Janggal, Reformasi Hukum Jangan Kehilangan Arah

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:59

Manifesto Welfare State Pesisir

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:30

Gerakan 1 Juta Liter Air Bersih BEM PTNU Teruskan Semangat Resolusi Jihad

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:05

Sidang Praperadilan Kasus Relawan Prabowo Ditunda, Hakim Tegur Kelalaian Pemanggilan

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:51

Langkah Cepat Polda Jatim Cegah Potensi Kericuhan Aksi Mahasiswa Tuai Apresiasi

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:26

PT TIMAH Buka Opsi Buyback Saham Sikapi Dinamika Pasar Modal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:49

GMNI Puji Ketegasan Kapolri Bongkar Penyelundupan 1,16 Ton Ketamin

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:21

PKS Dukung Pemerintah Lakukan Reformasi Bursa Saham Menyeluruh

Jumat, 23 Oktober 2026 | 23:45

Selengkapnya