Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saatkonferensi pers virtual perkembangan negosiasi AS, pada Jumat 25 April 2025/Tangkapan layar

Bisnis

Airlangga Buka Suara Soal QRIS dan Mangga Dua yang Dikeluhkan AS

JUMAT, 25 APRIL 2025 | 12:08 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menepis anggapan bahwa sistem pembayaran digital nasional, QRIS, menjadi penghalang bagi operator asing seperti Mastercard dan Visa. 
Menurutnya, Indonesia tetap terbuka terhadap kehadiran pelaku global di sektor sistem pembayaran.
"QRIS itu Gateway Nasional. Indonesia terbuka untuk operator luar negeri, termasuk Mastercard dan Visa. Di sektor kartu kredit tidak ada perubahan sama sekali,” tegas Airlangga dalam konferensi pers virtual di Washington DC, Jumat 25 April 2025.

Menko Airlangga menjelaskan, baik di sisi front-end maupun partisipasi dalam sistem pembayaran, Indonesia memastikan adanya level playing field bagi semua pelaku usaha, baik dalam maupun luar negeri.


"Jadi ini sebetulnya bukan masalah, hanya soal penjelasan saja," tambahnya.

Sementara itu, menanggapi rumor maraknya barang tiruan di Mangga Dua yang ikut dikeluhkan Amerika Serikat (AS), tidak dibahas dalam pertemuan bilateral saat negosiasi tarif resiprokal dengan pejabat AS.

"Tidak ada pembahasan mengenai Mangga Dua, itu tidak ada. Jadi kita bahkan belum masuk ke detail inti. Yang ramai dibicarakan ini variasinya macam-macam. Seperti bahan bimbingan belajar saja," ujarnya sambil tertawa.

Pernyataan Airlangga ini sekaligus meredam spekulasi yang berkembang di publik mengenai tekanan dagang yang dilayangkan AS terhadap Indonesia dalam laporan tahunan 2025 National Trade Estimate (NTE) yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR). 
Dalam file tersebut, AS terutama menyoroti terkait dengan isu perlindungan kekayaan intelektual dan sistem pembayaran domestik QRIS yang dinilai membatasi ruang gerak perusahaan asing.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Nobel Ekonomi untuk Bung Hatta

Jumat, 13 November 2026 | 04:16

Menyaksikan Latopsfib TNI

Jumat, 13 November 2026 | 03:43

Jejak Pangeran Sriwijaya dalam Sejarah dan Identitas Singapura

Jumat, 13 November 2026 | 03:13

TelkomGroup Siapkan Infrastruktur Data Center Menuju Kedaulatan AI Indonesia

Jumat, 13 November 2026 | 02:45

Sebelas Tokoh Masuk Radar Pengganti Gibran, Harapan Rakyat Hanya Satu

Jumat, 13 November 2026 | 02:19

Mabes Polri: Sosok TK dalam Kasus Penyadapan Ilegal Berpangkat Brigjen

Jumat, 13 November 2026 | 01:53

Tokoh Masyarakat Ungkap Kerugian Raibnya Tanah Desa di Bekasi, Segini Besarnya

Jumat, 13 November 2026 | 01:28

Nama TK Ikut Terseret di Kasus Penyadapan Listyo Sigit Dkk

Jumat, 13 November 2026 | 01:15

DRX Token Perkuat Pengembangan Ekosistem Web3

Jumat, 13 November 2026 | 00:50

Tak Mau jadi Penonton Pemilu, Hanura Rapatkan Barisan di Papua Tengah

Jumat, 13 November 2026 | 00:26

Selengkapnya