Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saatkonferensi pers virtual perkembangan negosiasi AS, pada Jumat 25 April 2025/Tangkapan layar

Bisnis

Airlangga Buka Suara Soal QRIS dan Mangga Dua yang Dikeluhkan AS

JUMAT, 25 APRIL 2025 | 12:08 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menepis anggapan bahwa sistem pembayaran digital nasional, QRIS, menjadi penghalang bagi operator asing seperti Mastercard dan Visa. 
Menurutnya, Indonesia tetap terbuka terhadap kehadiran pelaku global di sektor sistem pembayaran.
"QRIS itu Gateway Nasional. Indonesia terbuka untuk operator luar negeri, termasuk Mastercard dan Visa. Di sektor kartu kredit tidak ada perubahan sama sekali,” tegas Airlangga dalam konferensi pers virtual di Washington DC, Jumat 25 April 2025.

Menko Airlangga menjelaskan, baik di sisi front-end maupun partisipasi dalam sistem pembayaran, Indonesia memastikan adanya level playing field bagi semua pelaku usaha, baik dalam maupun luar negeri.


"Jadi ini sebetulnya bukan masalah, hanya soal penjelasan saja," tambahnya.

Sementara itu, menanggapi rumor maraknya barang tiruan di Mangga Dua yang ikut dikeluhkan Amerika Serikat (AS), tidak dibahas dalam pertemuan bilateral saat negosiasi tarif resiprokal dengan pejabat AS.

"Tidak ada pembahasan mengenai Mangga Dua, itu tidak ada. Jadi kita bahkan belum masuk ke detail inti. Yang ramai dibicarakan ini variasinya macam-macam. Seperti bahan bimbingan belajar saja," ujarnya sambil tertawa.

Pernyataan Airlangga ini sekaligus meredam spekulasi yang berkembang di publik mengenai tekanan dagang yang dilayangkan AS terhadap Indonesia dalam laporan tahunan 2025 National Trade Estimate (NTE) yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR). 
Dalam file tersebut, AS terutama menyoroti terkait dengan isu perlindungan kekayaan intelektual dan sistem pembayaran domestik QRIS yang dinilai membatasi ruang gerak perusahaan asing.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya