Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saatkonferensi pers virtual perkembangan negosiasi AS, pada Jumat 25 April 2025/Tangkapan layar

Bisnis

Airlangga Buka Suara Soal QRIS dan Mangga Dua yang Dikeluhkan AS

JUMAT, 25 APRIL 2025 | 12:08 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menepis anggapan bahwa sistem pembayaran digital nasional, QRIS, menjadi penghalang bagi operator asing seperti Mastercard dan Visa. 
Menurutnya, Indonesia tetap terbuka terhadap kehadiran pelaku global di sektor sistem pembayaran.
"QRIS itu Gateway Nasional. Indonesia terbuka untuk operator luar negeri, termasuk Mastercard dan Visa. Di sektor kartu kredit tidak ada perubahan sama sekali,” tegas Airlangga dalam konferensi pers virtual di Washington DC, Jumat 25 April 2025.

Menko Airlangga menjelaskan, baik di sisi front-end maupun partisipasi dalam sistem pembayaran, Indonesia memastikan adanya level playing field bagi semua pelaku usaha, baik dalam maupun luar negeri.


"Jadi ini sebetulnya bukan masalah, hanya soal penjelasan saja," tambahnya.

Sementara itu, menanggapi rumor maraknya barang tiruan di Mangga Dua yang ikut dikeluhkan Amerika Serikat (AS), tidak dibahas dalam pertemuan bilateral saat negosiasi tarif resiprokal dengan pejabat AS.

"Tidak ada pembahasan mengenai Mangga Dua, itu tidak ada. Jadi kita bahkan belum masuk ke detail inti. Yang ramai dibicarakan ini variasinya macam-macam. Seperti bahan bimbingan belajar saja," ujarnya sambil tertawa.

Pernyataan Airlangga ini sekaligus meredam spekulasi yang berkembang di publik mengenai tekanan dagang yang dilayangkan AS terhadap Indonesia dalam laporan tahunan 2025 National Trade Estimate (NTE) yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR). 
Dalam file tersebut, AS terutama menyoroti terkait dengan isu perlindungan kekayaan intelektual dan sistem pembayaran domestik QRIS yang dinilai membatasi ruang gerak perusahaan asing.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

TNI Terima Penyerahan 75 Senjata Peninggalan Konflik Sosial Maluku

Minggu, 04 Oktober 2026 | 03:17

MPSI Dorong Badan Khusus Tangani Pengungsi Internal Papua

Minggu, 04 Oktober 2026 | 02:50

KDMP: Dari Dukungan Negara Menuju Kemandirian Anggota

Minggu, 04 Oktober 2026 | 02:25

Gibran Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keabsahan Ijazah

Minggu, 04 Oktober 2026 | 01:50

Berpengalaman di Bidang Reserse, Irjen Dadang Didapuk jadi Kapolda Metro

Minggu, 04 Oktober 2026 | 01:20

Ketika Karbon Menjadi Komoditas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 00:43

Miliki Segudang Pengalaman, Tugas Berat Kini Menanti Herimen sebagai Kabaharkam

Minggu, 04 Oktober 2026 | 00:28

Laporan Keuangan Danantara Ditargetkan Rampung Oktober

Minggu, 04 Oktober 2026 | 00:04

Kapolri Baru Harus Usut Kasus Pembubaran Ibadah GKPI Mauk Sepatan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 23:33

Polisi Didesak Ungkap Kasus Pemecahan Kaca Mobil Jurnalis di Depok

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 23:13

Selengkapnya