Berita

Politikus senior PDIP Aria Bima/RMOL

Politik

Politikus Senior PDIP Bela Jokowi soal Tuduhan Ijazah Palsu

KAMIS, 24 APRIL 2025 | 18:56 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pengadilan Negeri (PN) Surakarta, Jawa Tengah, menggelar sidang perdana atas gugatan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi, Kamis, 24 April 2025.

Politikus senior PDIP Aria Bima menilai Jokowi tidak perlu membuktikan bahwa ijazah sarjananya asli. Menurutnya, yang seharusnya membuktikan ijazah Jokowi palsu adalah pihak penggugat.

“Pak Jokowi tidak perlu membuktikan ijazahnya asli. Yang menggugat itu buktikan bahwa ijazahnya itu palsu. Jangan menuntut Jokowi membuktikan ijazahnya asli,” kata Aria di Gedung Nusantara, Kompleks DPR, Senayan, Kamis, 24 April 2025.


Wakil Ketua Komisi II DPR ini menjelaskan bahwa Jokowi sudah menjadi Walikota Solo, Gubernur Jakarta, hingga Presiden ke-7 RI. Artinya, ijazah yang dimiliki Jokowi adalah asli karena lolos verifikasi faktual administrasi ketika mencalonkan diri.

“Itu diverifikasi ke lembaga-lembaga terkait. Kalau pendidikan ijazah SD, SMP, SMA, dirjen pendidikan dasar menengah dan atas. Kalau universitas, dirjen pendidikan tinggi. Siapa yang pernah mengatakan ijazah itu asli? Ya lembaga-lembaga ini,” ucapnya.

Menurutnya, hak penggugat seharusnya menggugat instansi tersebut jika ada keraguan keaslian ijazah Jokowi.

Sebab, instansi tersebut yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli.

“PDI Perjuangan mengatakan karena itu (Jokowi) sebagai kader waktu itu, kita bawa sebagai prasyarat administrasi. Tentang asli tidaknya, instansi itu memverifikasi. Ada verifikasi alternatif, ada verifikasi faktual,” tutupnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

PLN Perluas SPKLU Signature Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik

Minggu, 13 September 2026 | 08:21

Pemerintah Didesak Tetapkan Status Darurat Kesehatan Imbas Karhutla

Minggu, 13 September 2026 | 08:01

AntreEV Permudah Antrean SPKLU Lewat PLN Mobile

Minggu, 13 September 2026 | 07:40

Tak Ada Kerusakan Akibat Gempa di Perairan Kepulauan Seribu

Minggu, 13 September 2026 | 07:03

Bisa Pengaruhi Investor, Penegak Hukum Ditantang Adil di Kasus Transfer Pricing

Minggu, 13 September 2026 | 06:51

Inovasi Jebolan Program Pertamuda Pertamina Bantu Nelayan Peroleh Cuan

Minggu, 13 September 2026 | 06:21

Ketika Hukum Terlihat Sedang Mencari Pasal, Bukan Kebenaran

Minggu, 13 September 2026 | 05:47

Nilai Adat Harus Dipegang Teguh dan Diwariskan ke Setiap Generasi

Minggu, 13 September 2026 | 05:16

Budi Daya Lobster Modeling Batam Tembus Pasar Ekspor, Daerah Lain Siap Menyusul

Minggu, 13 September 2026 | 04:43

Strategi Pengusaha Indonesia Hadapi CBAM EU dan IEU-CEPA

Minggu, 13 September 2026 | 04:14

Selengkapnya