Berita

Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia/RMOL

Politik

Legislator Golkar:

Kota jadi Daerah Istimewa Perlu Kajian Mendalam

KAMIS, 24 APRIL 2025 | 17:48 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menuturkan perlu adanya kajian mendalam sebuah kota atau kabupaten menjadi daerah istimewa atau daerah khusus.

“Saya kira perlu kajian yang mendalam dan harus ditemukan alasan yang tepat, kenapa disebut daerah istimewa atau daerah khusus,” kata Ahmad Doli Kurnia kepada wartawan, Kamis, 24 April 2025.

Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini mengurai selama ini daerah yang dijadikan istimewa maupun khusus dilihat dari nilai sejarahnya. Seperti di Jakarta dan Yogyakarta.


“Jadi tepat alasannya, dan karena memang model pemerintahannya berbeda. Di sini ada pemerintah kota, ada wali kota, tapi tidak ada DPRD-nya. Itulah kekhususannya misalnya. Terus kekhususan yang lain dia sebagai Ibu Kota,” jelas dia.

Kemudian, penerapan status istimewa suatu daerah yang memiliki sejarah memperjuangkan kemerdekaan. Untuk daerah otonomi khusus diterapkan pada Aceh dan Papua. Kedua wilayah ini memiliki nilai historis dan wilayah yang luas.

“Nah, di sana wilayahnya luas, sumber daya alamnya melimpah. Maka kemudian perlu ada perhatian khusus dalam pengelolaan pembangunan di sana. Makanya di daerah otonomi khusus, maka kemudian ada dana otsus,” ungkap mantan Ketua Umum KNPI tersebut.

Ia menambahkan perlu ada alasan khusus dan tepat suatu daerah dijadikan daerah istimewa dan daerah khusus. Terlebih, perlu adanya kajian mendalam suatu daerah dijadikan istimewa dan khusus, lantaran harus membuat aturan baru untuk daerah-daerah tersebut.

“Nah sekarang kalau memang ada daerah yang mau mengusulkan jadi istimewa khusus, apa ininya, reasoningnya apa? Nah ini yang harus diperhatikan betul. Apakah kemudian, ya apa masalahnya? Sekarang semua tujuan ini kan untuk mempercepat pembangunan,” ujarnya.

“Apakah gara-gara nggak pakai nama istimewa atau khusus akan menghambat pembangunan? Kan harus dicek dulu. Apakah kemudian atau sebaliknya, apakah begitu dikasih istimewa, terus dikasih nama khusus, maka kemudian akan otomatis lagi menjadi daerah yang maju? Itu kan harus dicek. Makanya harus hati-hati, harus dilihat alasan tepatnya untuk merubah itu apa,” pungkasnya.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Bursa Asia Tertekan, Kospi Anjlok Lebih 2 Persen

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:33

Ekonom Sentil Menteri Prabowo: Jangan Jadi Beban Presiden!

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:21

Wall Street Tertekan Aksi Jual Saham Teknologi

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:56

Lonjakan Minyak Tekan Logam Dunia: Emas Anjlok ke Level Terendah

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:45

Saham BYAN Tancap Gas, Naik 3,16 Persen ke Rp10.600

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:22

Penguatan IHSG Sinyal Kepercayaan ke Pemerintah Mulai Pulih

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:10

Pasar Eropa Merah Gara-gara Minyak

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:06

Terbuka Peluang Bangun Museum Haji Indonesia

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:58

Pujian Prabowo Jangan Jadi Obat Tidur Menteri

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:57

Pemerintah Harus Berlakukan Wajib Halal pada Oktober 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:19

Selengkapnya