Berita

Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia/RMOL

Politik

Legislator Golkar:

Kota jadi Daerah Istimewa Perlu Kajian Mendalam

KAMIS, 24 APRIL 2025 | 17:48 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menuturkan perlu adanya kajian mendalam sebuah kota atau kabupaten menjadi daerah istimewa atau daerah khusus.

“Saya kira perlu kajian yang mendalam dan harus ditemukan alasan yang tepat, kenapa disebut daerah istimewa atau daerah khusus,” kata Ahmad Doli Kurnia kepada wartawan, Kamis, 24 April 2025.

Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini mengurai selama ini daerah yang dijadikan istimewa maupun khusus dilihat dari nilai sejarahnya. Seperti di Jakarta dan Yogyakarta.


“Jadi tepat alasannya, dan karena memang model pemerintahannya berbeda. Di sini ada pemerintah kota, ada wali kota, tapi tidak ada DPRD-nya. Itulah kekhususannya misalnya. Terus kekhususan yang lain dia sebagai Ibu Kota,” jelas dia.

Kemudian, penerapan status istimewa suatu daerah yang memiliki sejarah memperjuangkan kemerdekaan. Untuk daerah otonomi khusus diterapkan pada Aceh dan Papua. Kedua wilayah ini memiliki nilai historis dan wilayah yang luas.

“Nah, di sana wilayahnya luas, sumber daya alamnya melimpah. Maka kemudian perlu ada perhatian khusus dalam pengelolaan pembangunan di sana. Makanya di daerah otonomi khusus, maka kemudian ada dana otsus,” ungkap mantan Ketua Umum KNPI tersebut.

Ia menambahkan perlu ada alasan khusus dan tepat suatu daerah dijadikan daerah istimewa dan daerah khusus. Terlebih, perlu adanya kajian mendalam suatu daerah dijadikan istimewa dan khusus, lantaran harus membuat aturan baru untuk daerah-daerah tersebut.

“Nah sekarang kalau memang ada daerah yang mau mengusulkan jadi istimewa khusus, apa ininya, reasoningnya apa? Nah ini yang harus diperhatikan betul. Apakah kemudian, ya apa masalahnya? Sekarang semua tujuan ini kan untuk mempercepat pembangunan,” ujarnya.

“Apakah gara-gara nggak pakai nama istimewa atau khusus akan menghambat pembangunan? Kan harus dicek dulu. Apakah kemudian atau sebaliknya, apakah begitu dikasih istimewa, terus dikasih nama khusus, maka kemudian akan otomatis lagi menjadi daerah yang maju? Itu kan harus dicek. Makanya harus hati-hati, harus dilihat alasan tepatnya untuk merubah itu apa,” pungkasnya.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

UPDATE

Bahaya Tersembunyi Kerikil di Ban Mobil dan Cara Mengatasinya

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:15

PKS: Pemerintah harus Segera Tetapkan Aturan Pembatasan BBM Bersubsidi

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:14

Mengupas Bahaya Air Keras Menyusul Kasus Penyerangan Aktivis KontraS di Jakarta

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:52

Kemenhaj Tegaskan Komitmen Haji Inklusif bagi Lansia dan Disabilitas

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:47

Qatar Kutuk Serangan Brutal Israel di Lebanon

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:23

Harga Minyak Brent Tembus 103 Dolar AS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:10

AS Kirim Ribuan Marinir ke Timur Tengah, Iran Terancam Invasi Darat

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:41

Wall Street Rontok Menatap Kemungkinan Inflasi Global

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:23

Transformasi Kinerja BUKA: Dari Rugi Menjadi Laba Rp3,14 Triliun di 2025

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:08

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Selengkapnya