Berita

Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia/RMOL

Politik

Legislator Golkar:

Kota jadi Daerah Istimewa Perlu Kajian Mendalam

KAMIS, 24 APRIL 2025 | 17:48 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menuturkan perlu adanya kajian mendalam sebuah kota atau kabupaten menjadi daerah istimewa atau daerah khusus.

“Saya kira perlu kajian yang mendalam dan harus ditemukan alasan yang tepat, kenapa disebut daerah istimewa atau daerah khusus,” kata Ahmad Doli Kurnia kepada wartawan, Kamis, 24 April 2025.

Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini mengurai selama ini daerah yang dijadikan istimewa maupun khusus dilihat dari nilai sejarahnya. Seperti di Jakarta dan Yogyakarta.


“Jadi tepat alasannya, dan karena memang model pemerintahannya berbeda. Di sini ada pemerintah kota, ada wali kota, tapi tidak ada DPRD-nya. Itulah kekhususannya misalnya. Terus kekhususan yang lain dia sebagai Ibu Kota,” jelas dia.

Kemudian, penerapan status istimewa suatu daerah yang memiliki sejarah memperjuangkan kemerdekaan. Untuk daerah otonomi khusus diterapkan pada Aceh dan Papua. Kedua wilayah ini memiliki nilai historis dan wilayah yang luas.

“Nah, di sana wilayahnya luas, sumber daya alamnya melimpah. Maka kemudian perlu ada perhatian khusus dalam pengelolaan pembangunan di sana. Makanya di daerah otonomi khusus, maka kemudian ada dana otsus,” ungkap mantan Ketua Umum KNPI tersebut.

Ia menambahkan perlu ada alasan khusus dan tepat suatu daerah dijadikan daerah istimewa dan daerah khusus. Terlebih, perlu adanya kajian mendalam suatu daerah dijadikan istimewa dan khusus, lantaran harus membuat aturan baru untuk daerah-daerah tersebut.

“Nah sekarang kalau memang ada daerah yang mau mengusulkan jadi istimewa khusus, apa ininya, reasoningnya apa? Nah ini yang harus diperhatikan betul. Apakah kemudian, ya apa masalahnya? Sekarang semua tujuan ini kan untuk mempercepat pembangunan,” ujarnya.

“Apakah gara-gara nggak pakai nama istimewa atau khusus akan menghambat pembangunan? Kan harus dicek dulu. Apakah kemudian atau sebaliknya, apakah begitu dikasih istimewa, terus dikasih nama khusus, maka kemudian akan otomatis lagi menjadi daerah yang maju? Itu kan harus dicek. Makanya harus hati-hati, harus dilihat alasan tepatnya untuk merubah itu apa,” pungkasnya.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya