Berita

Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia/RMOL

Politik

Legislator Golkar:

Kota jadi Daerah Istimewa Perlu Kajian Mendalam

KAMIS, 24 APRIL 2025 | 17:48 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menuturkan perlu adanya kajian mendalam sebuah kota atau kabupaten menjadi daerah istimewa atau daerah khusus.

“Saya kira perlu kajian yang mendalam dan harus ditemukan alasan yang tepat, kenapa disebut daerah istimewa atau daerah khusus,” kata Ahmad Doli Kurnia kepada wartawan, Kamis, 24 April 2025.

Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini mengurai selama ini daerah yang dijadikan istimewa maupun khusus dilihat dari nilai sejarahnya. Seperti di Jakarta dan Yogyakarta.


“Jadi tepat alasannya, dan karena memang model pemerintahannya berbeda. Di sini ada pemerintah kota, ada wali kota, tapi tidak ada DPRD-nya. Itulah kekhususannya misalnya. Terus kekhususan yang lain dia sebagai Ibu Kota,” jelas dia.

Kemudian, penerapan status istimewa suatu daerah yang memiliki sejarah memperjuangkan kemerdekaan. Untuk daerah otonomi khusus diterapkan pada Aceh dan Papua. Kedua wilayah ini memiliki nilai historis dan wilayah yang luas.

“Nah, di sana wilayahnya luas, sumber daya alamnya melimpah. Maka kemudian perlu ada perhatian khusus dalam pengelolaan pembangunan di sana. Makanya di daerah otonomi khusus, maka kemudian ada dana otsus,” ungkap mantan Ketua Umum KNPI tersebut.

Ia menambahkan perlu ada alasan khusus dan tepat suatu daerah dijadikan daerah istimewa dan daerah khusus. Terlebih, perlu adanya kajian mendalam suatu daerah dijadikan istimewa dan khusus, lantaran harus membuat aturan baru untuk daerah-daerah tersebut.

“Nah sekarang kalau memang ada daerah yang mau mengusulkan jadi istimewa khusus, apa ininya, reasoningnya apa? Nah ini yang harus diperhatikan betul. Apakah kemudian, ya apa masalahnya? Sekarang semua tujuan ini kan untuk mempercepat pembangunan,” ujarnya.

“Apakah gara-gara nggak pakai nama istimewa atau khusus akan menghambat pembangunan? Kan harus dicek dulu. Apakah kemudian atau sebaliknya, apakah begitu dikasih istimewa, terus dikasih nama khusus, maka kemudian akan otomatis lagi menjadi daerah yang maju? Itu kan harus dicek. Makanya harus hati-hati, harus dilihat alasan tepatnya untuk merubah itu apa,” pungkasnya.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

UPDATE

Prabowo Perkuat Iklim Investasi Lewat IIFC

Minggu, 02 Agustus 2026 | 06:16

Jaksa Terbebani Pembuktian Ijazah Jokowi Asli

Minggu, 02 Agustus 2026 | 06:07

Kelahiran, Kejayaan, dan Runtuhnya Kekaisaran Romawi

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:40

Puluhan Ribu Warga Maroko Kabur ke Spanyol dengan Berenang

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:23

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Memetakan Lagu Tilawah Al-Qur’an

Minggu, 02 Agustus 2026 | 04:31

Jokowi ke kader PSI NTT: Kalau Butuh Bantuan Boleh ke Solo

Minggu, 02 Agustus 2026 | 04:21

Relawan Slamet Ariyadi Kawal PAN Menuju Tiga Besar 2029

Minggu, 02 Agustus 2026 | 04:06

Pembentukan IIFC Bisa Dongkrak Posisi RI di Panggung Ekonomi Global

Minggu, 02 Agustus 2026 | 03:40

Kompetensi Guru Naik 700 Persen

Minggu, 02 Agustus 2026 | 03:20

Selengkapnya