Berita

Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia/RMOL

Politik

Legislator Golkar:

Kota jadi Daerah Istimewa Perlu Kajian Mendalam

KAMIS, 24 APRIL 2025 | 17:48 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menuturkan perlu adanya kajian mendalam sebuah kota atau kabupaten menjadi daerah istimewa atau daerah khusus.

“Saya kira perlu kajian yang mendalam dan harus ditemukan alasan yang tepat, kenapa disebut daerah istimewa atau daerah khusus,” kata Ahmad Doli Kurnia kepada wartawan, Kamis, 24 April 2025.

Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini mengurai selama ini daerah yang dijadikan istimewa maupun khusus dilihat dari nilai sejarahnya. Seperti di Jakarta dan Yogyakarta.


“Jadi tepat alasannya, dan karena memang model pemerintahannya berbeda. Di sini ada pemerintah kota, ada wali kota, tapi tidak ada DPRD-nya. Itulah kekhususannya misalnya. Terus kekhususan yang lain dia sebagai Ibu Kota,” jelas dia.

Kemudian, penerapan status istimewa suatu daerah yang memiliki sejarah memperjuangkan kemerdekaan. Untuk daerah otonomi khusus diterapkan pada Aceh dan Papua. Kedua wilayah ini memiliki nilai historis dan wilayah yang luas.

“Nah, di sana wilayahnya luas, sumber daya alamnya melimpah. Maka kemudian perlu ada perhatian khusus dalam pengelolaan pembangunan di sana. Makanya di daerah otonomi khusus, maka kemudian ada dana otsus,” ungkap mantan Ketua Umum KNPI tersebut.

Ia menambahkan perlu ada alasan khusus dan tepat suatu daerah dijadikan daerah istimewa dan daerah khusus. Terlebih, perlu adanya kajian mendalam suatu daerah dijadikan istimewa dan khusus, lantaran harus membuat aturan baru untuk daerah-daerah tersebut.

“Nah sekarang kalau memang ada daerah yang mau mengusulkan jadi istimewa khusus, apa ininya, reasoningnya apa? Nah ini yang harus diperhatikan betul. Apakah kemudian, ya apa masalahnya? Sekarang semua tujuan ini kan untuk mempercepat pembangunan,” ujarnya.

“Apakah gara-gara nggak pakai nama istimewa atau khusus akan menghambat pembangunan? Kan harus dicek dulu. Apakah kemudian atau sebaliknya, apakah begitu dikasih istimewa, terus dikasih nama khusus, maka kemudian akan otomatis lagi menjadi daerah yang maju? Itu kan harus dicek. Makanya harus hati-hati, harus dilihat alasan tepatnya untuk merubah itu apa,” pungkasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

PUI: Pernyataan Kapolri Bukan Ancaman Demokrasi

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:52

BI Harus Selaras Jalankan Kebijakan Kontrol DHE SDA Sesuai UUD 1945

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:34

HMI Sumut Desak Petugas Selidiki Aktivitas Gudang Gas Oplosan

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:26

Presiden Prabowo Diminta Bereskan Dalang IHSG Anjlok

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:16

Isak Tangis Keluarga Iringi Pemakaman Praka Hamid Korban Longsor Cisarua

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:54

PLN Perkuat Pengamanan Jaringan Transmisi Bireuen-Takengon

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:53

TSC Kopassus Cup 2026 Mengasah Skill dan Mental Petembak

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:23

RUU Paket Politik Menguap karena Himpitan Kepentingan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:45

Kuba Tuding AS Lakukan Pemerasan Global Demi Cekik Pasokan Minyak

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:44

Unjuk Ketangkasan Menembak

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:20

Selengkapnya