Kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) dikhawatirkan akan berdampak pada meningkatnya kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewaspadai potensi tersebut dan akan terus melakukan pemantauan.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan bahwa pemerintah yang dipimpin oleh Kementerian Perekonomian telah melakukan negosiasi dan mencoba untuk meminimalisir dampak langsung dari kenaikan tarif impor ke AS.
Menurutnya, perhatian utama juga diarahkan pada sektor-sektor yang paling rentan terhadap tekanan tersebut.
“Yang tidak kalah penting adalah menjaga ketahanan industri, terutama sektor-sektor, seperti tekstil dan produk tekstil, garmen, alas kaki, elektronik, furnitur, mainan, serta makanan dan minuman,” ujar Mahendra dalam konferensi pers Hasil Rapat KSSK, Kamis 24 April 2025.
Sektor-sektor ini memiliki ketergantungan tinggi terhadap ekspor ke pasar AS, sehingga berpotensi menghadapi tekanan likuiditas dan risiko gagal bayar.
Ia berpesan untuk melakukan langkah yang terkoordinasi di bawah Kemenke Perekonomian seperti menjaga iklim usaha di dalam negeri, mengurangi segala macam bentuk ekonomi biaya tinggi, hingga menjaga risiko banjir impor ilegal.
Mahendra menambahkan, pasar domestik dan alternatif pasar ekspor di negara lain dapat menjadi substitusi selama proses negosiasi tarif masih berlangsung.
Dengan demikian, jika negosiasi dengan AS berhasil, hal ini justru dapat meningkatkan daya saing industri nasional dan memperkuat posisi mereka dalam pasar global.
Mahendra juga memastikan, stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga meski di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
Hal ini didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, serta profil risiko yang manageable.
Kinerja intermediasi perbankan pun tercatat positif, dengan pertumbuhan kredit sebesar 9,16 persen year-on-year (yoy) pada Maret 2025 menjadi Rp7.908,4 triliun.
Pertumbuhan tersebut didorong oleh lonjakan Kredit Investasi sebesar 13,36 persen yoy, disusul Kredit Konsumsi 9,32 persen yoy, dan Kredit Modal Kerja 6,51 persen yoy. Kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross di angka 2,17 persen dan NPL net sebesar 0,80 persen.
Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tumbuh sebesar 4,75 persen yoy menjadi Rp9.010 triliun, dengan giro, tabungan, dan deposito masing-masing mencatatkan pertumbuhan 4,01 persen, 7,74 persen, dan 2,89 persen yoy.
Ketahanan perbankan juga ditopang oleh rasio permodalan yang tinggi, dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) tercatat sebesar 25,43 persen.
Rasio likuiditas perbankan juga sangat memadai, yakni Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD) sebesar 116,05 persen dan Alat Likuid terhadap DPK (AL/DPK) sebesar 26,22 persen, jauh di atas ambang batas minimal yang ditetapkan.
Bank Indonesia (BI) melaporkan pertumbuhan kredit per Maret 2025 mencapai 9,16 persen secara tahunan (yoy), turun signifikan dari catatan Februari 2025 yang mencapai 10,3 persen yoy.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa dari sisi permintaan ada sejumlah sektor yang terdampak dari dinamika kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kendati demikian ada sejumlah sektor yang berpeluang meningkatkan ekspor.
"Ada sektor-sektor yang pertumbuhannya masih bagus, ada sektor-sektor yang memang pertumbuhannya terbatas," kata Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan Maret 2025, Rabu 23 April 2025.
