Berita

Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong/RMOL

Politik

DPR Minta Penjelasan Pemerintah soal Ribuan CPNS Undur Diri

RABU, 23 APRIL 2025 | 12:42 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuntut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif untuk bersuara soal fenomena ribuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mengundurkan diri setelah lolos seleksi.

Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong memandang, banyaknya CPNS yang mengundurkan diri telah menjadi perhatian publik, namun tidak ada penjelasan resmi dari kementerian/lembaga terkait.

Terlebih, Bahtra mengetahui bahwa  PAN-RB dan BKN telah menyepakati  kepastian waktu pengangkatan para CPNS paling telat Juni 2024, dan juga untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paling telat Oktober 2024.


"Terkait CPNS yang mengundurkan diri ini karena rame ini, mohon menteri dan kepala BKN menjelaskan ini agar publik tidak bertanya-tanya apa yang menyebabkan mereka mengundurkan diri," ucap Bahtra kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Rabu, 23 April 2025.

Menurutnya, pengunduran diri 1.967 CPNS yang disampaikan Kepala BKN menjadi kontraproduktif dengan keinginan dan ekspektasi para CPNS, yang selama ini menuntut untuk segera dilakukan pengangkatan. 

Di pihak lain, lanjut politikus Gerindra itu, masih banyak sekali rakyat Indonesia baik yang terdata dalam pangkalan data BKN maupun yang tidak terdata yang juga menginginkan untuk diangkat menjadi ASN.

"Di satu sisi banyak yang ingin menjadi CPN. Ini jadi problem. Jadi tolong dijelaskan ke publik" imbuhnya.

Oleh karena itu, Bahtra memandang penting bagi Menteri PAN-RB dan Kepala BKN serta jajarannya untuk dapat mengefektifkan pola komunikasi publik yang baik, agar masyarakat tidak mudah mencurigai dan berprasangka buruk terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk berkaitan dengan penataan CPNS dan PPPK ini.

"Tolong dibantu Presiden lah. Komunikasikan ke publik, sehingga publik tidak selalu curiga ke Pemerintah. Jadi ini penting dijelaskan, sehingga publik juga mengerti persoalannya apa yang sebenarnya terjadi," demikian Bahtra mewanti-wanti.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Ombudsman RI Pelototi Tata Kelola Haji

Kamis, 23 April 2026 | 10:15

Kemlu Protes Spanduk "Rising Lion" Israel di RS Indonesia Gaza

Kamis, 23 April 2026 | 10:06

IHSG Menguat, Rupiah Tertekan ke Rp17.274 per Dolar AS

Kamis, 23 April 2026 | 09:21

Kisah Epik Sang ‘King of Pop’: Film Biopik Michael Resmi Menggebrak Bioskop Indonesia

Kamis, 23 April 2026 | 09:18

Ketua KONI Ponorogo Sugiri Heru Sangoko Dicecar KPK Soal Pemberian Fee ke Sudewo

Kamis, 23 April 2026 | 09:15

MUI Minta Jemaah Haji Doakan Pemimpin Indonesia

Kamis, 23 April 2026 | 09:14

Bursa Asia Menguat: Nikkei Cetak Rekor

Kamis, 23 April 2026 | 09:07

Harga Minyak Kembali Tembus 100 Dolar AS

Kamis, 23 April 2026 | 08:58

Wall Street Perkasa Berkat Donald Trump

Kamis, 23 April 2026 | 07:41

Pentagon Pecat Petinggi Angkatan Laut John Phelan di Tengah Gencatan Senjata

Kamis, 23 April 2026 | 07:25

Selengkapnya