Berita

Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong/RMOL

Politik

DPR Minta Penjelasan Pemerintah soal Ribuan CPNS Undur Diri

RABU, 23 APRIL 2025 | 12:42 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuntut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif untuk bersuara soal fenomena ribuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mengundurkan diri setelah lolos seleksi.

Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong memandang, banyaknya CPNS yang mengundurkan diri telah menjadi perhatian publik, namun tidak ada penjelasan resmi dari kementerian/lembaga terkait.

Terlebih, Bahtra mengetahui bahwa  PAN-RB dan BKN telah menyepakati  kepastian waktu pengangkatan para CPNS paling telat Juni 2024, dan juga untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paling telat Oktober 2024.


"Terkait CPNS yang mengundurkan diri ini karena rame ini, mohon menteri dan kepala BKN menjelaskan ini agar publik tidak bertanya-tanya apa yang menyebabkan mereka mengundurkan diri," ucap Bahtra kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Rabu, 23 April 2025.

Menurutnya, pengunduran diri 1.967 CPNS yang disampaikan Kepala BKN menjadi kontraproduktif dengan keinginan dan ekspektasi para CPNS, yang selama ini menuntut untuk segera dilakukan pengangkatan. 

Di pihak lain, lanjut politikus Gerindra itu, masih banyak sekali rakyat Indonesia baik yang terdata dalam pangkalan data BKN maupun yang tidak terdata yang juga menginginkan untuk diangkat menjadi ASN.

"Di satu sisi banyak yang ingin menjadi CPN. Ini jadi problem. Jadi tolong dijelaskan ke publik" imbuhnya.

Oleh karena itu, Bahtra memandang penting bagi Menteri PAN-RB dan Kepala BKN serta jajarannya untuk dapat mengefektifkan pola komunikasi publik yang baik, agar masyarakat tidak mudah mencurigai dan berprasangka buruk terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk berkaitan dengan penataan CPNS dan PPPK ini.

"Tolong dibantu Presiden lah. Komunikasikan ke publik, sehingga publik tidak selalu curiga ke Pemerintah. Jadi ini penting dijelaskan, sehingga publik juga mengerti persoalannya apa yang sebenarnya terjadi," demikian Bahtra mewanti-wanti.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Masalah Klasik Tak Boleh Terulang di Musim Haji 2026

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:15

BSI Semakin Diminati, Tabungan Tumbuh Tertinggi di Industri

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:13

Jembatan Rusak di Pandeglang Diperbaiki Usai Tiga Siswa Jatuh

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:05

ATR/BPN Rumuskan Pola Kerja Efektif Berbasis Kewilayahan

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:53

Tim Kuasa Hukum Nilai Tuntutan Nadiem Tak Berdasar Fakta Persidangan

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:44

Kelantan Siapkan Kota Bharu Jadi Hub Asia, Sasar Direct Flight Bangkok hingga Osaka

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:33

PLN Luncurkan Green Future Powered Today

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:30

Riki Sendjaja dan Petrus Halim Dikorek KPK soal Kredit Macet di LPEI

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:27

Juri LCC MPR Harus Minta Maaf Terbuka

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:21

Polisi Jaga Ratusan Gereja di Jadetabek

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:14

Selengkapnya