Trump Biarkan Putin Rebut Wilayah Ukraina Asal Teken Perjanjian Damai

Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali memicu kontroversi dengan rencana perdamaian yang mengejutkan dunia internasional.

Dalam usulan yang disebut sebagai “rencana tujuh poin” untuk mengakhiri konflik antara Rusia dan Ukraina, Trump dilaporkan siap membiarkan Presiden Rusia Vladimir Putin mempertahankan sebagian besar wilayah Ukraina yang telah direbut, termasuk Krimea, asalkan Putin bersedia menandatangani perjanjian damai.

“Trump akan membiarkan Putin tetap menguasai wilayah yang direbut dari Ukraina berdasarkan ketentuan kesepakatan damai yang diusulkan,” tulis Shannon Cook dalam laporan eksklusif The Telegraph pada Rabu, 23 April 2025.

Rencana tersebut akan dibahas dalam pertemuan penting di London hari ini, tetapi menuai reaksi keras dari berbagai pihak, terutama karena tidak memberikan jaminan keamanan yang jelas kepada Ukraina.

Kesepakatan tersebut juga menyiratkan pengakuan de facto dari AS atas wilayah pendudukan lainnya, selain Krimea. Satu-satunya keuntungan yang dijanjikan untuk Kyiv adalah kembalinya dua wilayah kecil dan akses bebas ke muara Sungai Dnieper.

Jenderal Keith Kellogg, utusan Trump untuk konflik Ukraina-Rusia, akan menjadi wakil AS dalam negosiasi tersebut. Steve Witkoff, utusan lainnya, akan segera menuju Moskow untuk menyampaikan proposal itu langsung kepada Putin.

Langkah ini muncul di tengah upaya Kremlin mengangkat pembicaraan soal penghentian serangan terhadap infrastruktur sipil, menyusul jeda singkat yang dikenal sebagai “gencatan senjata Paskah”. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah menyatakan kesiapan negaranya untuk membahas langkah damai tersebut.

“Ukraina tetap pada usulannya untuk tidak menyerang setidaknya target sipil. Dan kami mengharapkan tanggapan yang jelas dari Moskow,” kata Zelensky, Senin lalu, 21 April 2025.

Namun, Kremlin tetap ambigu. Juru bicara Dmitry Peskov menegaskan bahwa topik tersebut kompleks dan perlu dibahas secara rinci, mengingat ambiguitas mengenai fasilitas sipil yang bisa menjadi target militer.

Sementara itu, Trump menyatakan optimismenya terhadap proses damai ini.

“Saya berharap kita bisa mencapai kesepakatan minggu ini,” ujar Trump, sebagaimana dikutip Financial Times.

Namun, harapan ini dibayangi oleh kemungkinan bahwa Ukraina akan dipaksa menerima kondisi yang sangat tidak menguntungkan.

“Kyiv mungkin terpaksa menelan pil pahit,” tulis Financial Times, menyoroti fakta bahwa garis depan saat ini dapat dibekukan dan sebagian besar wilayah yang diduduki akan tetap berada di tangan Rusia.

Reaksi dari Inggris pun cukup keras. Menteri Pertahanan John Healey mengatakan kepada parlemen bahwa klaim Rusia mematuhi gencatan senjata Paskah adalah tidak benar.

“Putin mengatakan ia ingin mengakhiri pertempuran, tapi ia terus mengulur waktu dalam negosiasi,” tegas Healey.