Berita

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BP4 2025 di Jakarta/RMOL

Nusantara

Prihatin Angka Perceraian Tinggi, Menag Minta BP4 Rumuskan Konsep Sakralisasi Perkawinan

RABU, 23 APRIL 2025 | 10:24 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) harus merumuskan konsep sakralisasi perkawinan di tengah meningkatnya angka perceraian dan krisis ketahanan keluarga. 

Hal itu disampaikan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BP4 2025 di Jakarta tadi malam, Selasa 22 April 2025, yang mengusung tema bertema 'Dengan Cinta Menuju Keluarga Bahagia'.

“BP4 harus mampu menciptakan konsep bagaimana caranya menyakralkan perkawinan. Jangan sampai ada kekerasan dalam rumah tangga, karena perkawinan itu sakral,” ujar Nasaruddin Umar.


Ia menyampaikan keprihatinannya terhadap tingginya angka perceraian.

Saat ini terjadi fenomena perceraian pada pasangan suami-istri usia perkawinan muda. Angkanya mencapai 80 persen.

Perkawinan muda adalah usia pernikahan di bawah 5 tahun.

Menurut Nasaruddin Umar, penyebab angka perceraian terbesar karena faktor ekonomi. Selain itu juga disebabkan oleh perbedaan pandangan politik.

“3000 kasus perceraian disebabkan karena murtad (pindah agama), 500 kasus disebabkan perbedaan politik,” jelasnya.

“Penyebab lain misalnya karena terjerat kasus narkoba, perbedaan status sosial dan perbedaan suku etnis,” sambungnya lagi.

Menurutnya, perceraian menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis ketahanan keluarga yang perlu segera ditangani melalui pendekatan spiritual, sosial, dan psikologis.

“Kalau terjadi perceraian, efek dominonya luar biasa. Korban utamanya sudah pasti perempuan dan anak. Kita tidak boleh membiarkan ini terus terjadi,” tegasnya.

Sepanjang 2024, Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung mencatat ada 446.359 kasus perceraian di seluruh Indonesia. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Pada periode yang sama, jumlah perkawinan yang dicatat oleh Ditjen Bimas Islam Kemenag adalah 1.478.424 pencatatan nikah.

Nasaruddin Umar berharap agar kasus perceraian bisa jadi perhatian khusus dan harus segera ditangani.

Kelembagaan BP4 di daerah juga perlu diperkuat lagi. Menurut Nasaruddin Umar, dukungan anggaran dari pemerintah daerah dapat menunjang operasional dan kegiatan pembinaan keluarga di wilayah masing-masing.

“Organisasi BP4 perlu diperkuat hingga tingkat daerah. Untuk itu, kami melobi kepada Kementerian Dalam Negeri agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran pembinaan BP4 secara maksimal,” katanya.

Menutup sambutannya, Menag menyebut bahwa upaya menyelamatkan rumah tangga merupakan pekerjaan yang sangat mulia. 

“Mari kita melakukan pekerjaan suci ini dengan niat yang tulus,” tandasnya.

Rakernas BP4 yang digelar pada 22 hingga 24 April 2025 di Jakarta itu diikuti sebanyak 83 orang. Para peserta terdiri dari pengurus BP4 Pusat serta perwakilan BP4 Provinsi.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya