Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno/RMOL
Spekulasi soal mundurnya LG Energy Solution dari proyek baterai kendaraan listrik (EV) di Indonesia terus bergulir. Sejumlah pihak bahkan mengaitkannya dengan disahkannya revisi Undang-undang TNI yang dikhawatirkan membuka ruang dominasi militer di berbagai lembaga sipil.
Narasi ini semakin ramai usai media Korea Selatan, New Daily, mengangkat kekhawatiran perusahaan Negeri Ginseng, terhadap potensi kembalinya pemerintahan dengan nuansa militer di Indonesia, yang dinilai dapat menciptakan ketidakpastian bagi investor.
Namun, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai narasi tersebut terlalu jauh dan tidak relevan dengan kenyataan di lapangan.
"Saya kok tidak melihat ada relevansinya ke sana. Jadi saya nggak berani berkomentar, karena menurut saya benang merahnya itu nggak ada di situ," ujar Eddy kepada wartawan, Selasa 22 April 2025.
Menurut politisi PAN itu, keputusan LG untuk mundur dari proyek senilai Rp130 triliun di Indonesia lebih tepat dilihat dari sudut pandang bisnis dan ekonomi.
"Keputusan investasi itu kan dilakukan berdasarkan berbagai aspek yang dasarnya adalah keekonomian dan komersial yang lebih baik," tegasnya.
Eddy memahami bahwa spekulasi seperti ini wajar muncul, apalagi jika dikaitkan dengan pengalaman Korea Selatan yang sempat mengalami darurat militer beberapa waktu lalu. Namun ia mengingatkan agar tidak terburu-buru menarik simpulan yang belum didukung fakta kuat.
"Mungkin ada pandangan seperti itu, tapi mohon maaf, saya belum bisa berkomentar karena saya belum melihat ada relevansi yang rata antara dua hal tersebut," tandasnya.
Sebelumnya, konsorsium yang dipimpin LG Energy Solution bersama LG Chem, LX International Corp, dan sejumlah mitra lainnya resmi menarik diri dari proyek rantai pasok baterai EV di Indonesia. Mereka menyebut alasan perubahan lanskap pasar global dan perlambatan permintaan sebagai faktor utama.
Namun, spekulasi soal pengaruh politik dalam negeri terhadap iklim investasi ramai diperbincangkan di Tanah Air. Meski demikian hingga kini, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P Roeslani belum membuka suara soal kabar tersebut.
