Rencana investasi jumbo senilai 11 triliun Won (Rp130 triliun) oleh raksasa baterai asal Korea Selatan, LG Energy Solution batal direalisasikan di Indonesia.
Seperti dikutip dari media Korea Selatan, Yonhap, seorang pejabat di perusahaan itu menyebut kondisi pasar dan lingkungan menjadi alasan utama hengkangnya mereka dari proyek rantai pasok baterai EV di Tanah Air.
"Mempertimbangkan kondisi pasar dan lingkungan investasi, kami telah memutuskan untuk keluar dari proyek," kata seorang pejabat LG Energy Solution, dikutip Selasa 22 April 2025.
Padahal sebelumnya, pemerintah Indonesia bersama konsorsium yang terdiri dari LG Energy Solution, LG Chem, LX International Corp, dan mitra lainnya, telah menyusun rencana besar untuk membangun ekosistem baterai EV secara menyeluruh. Mulai dari pengadaan bahan baku, produksi prekursor dan katoda, hingga manufaktur sel baterai di dalam negeri.
Namun kini, proyek itu tinggal sejarah. Meski demikian, LG akan tetap melanjutkan proyek lain yang masih berjalan, seperti pembangunan pabrik baterai Hyundai LG Indonesia Green Power (HLI Green Power), hasil kerja sama dengan Hyundai Motor Group.
Pembatalan investasi ini berbuntut spekulasi panas di media sosial. Sejumlah netizen menyoroti kemungkinan hubungan antara langkah LG dan kondisi politik dalam negeri, khususnya pasca disahkannya revisi Undang-undang TNI.
"Tau alasannya apa? RUU TNI disahkan. Ini bukan tanpa alasan, karena negara mereka punya masa lalu yang serupa, jadi kemungkinan mengerti suasananya," tulis salah satu warganet dalam unggahan yang ramai dibicarakan di platform X.
Isu ini juga disorot media Korsel lainnya, New Daily. Dalam laporannya, media tersebut mengakui adanya kekhawatiran sejumlah perusahaan Korea terhadap potensi kembali menguatnya pengaruh militer di Indonesia, yang mereka nilai bisa mengganggu kepastian berusaha.
"Saat Indonesia beralih ke pemerintahan militer, ketegangan meningkat di antara perusahaan-perusahaan domestik yang beroperasi di negara ini. Perusahaan domestik yang mengalami darurat militer di Korea tahun lalu kini menderita ketidakpastian politik bahkan di luar negeri," tulis New Daily.
Media itu juga menyoroti dampak kebijakan domestik Presiden Prabowo Subianto, seperti program makan siang gratis di sekolah, yang bisa mendorong pengalihan anggaran dari insentif pajak bagi investor asing.
"Ada kekhawatiran bahwa perusahaan Korea yang telah menginvestasikan triliunan Won dapat berakhir sebagai pion rezim militer Indonesia. Perusahaan yang belum sepenuhnya melaksanakan investasinya, perlu bersikap hati-hati," kata seorang sumber industri kepada New Daily.
Meski begitu, sampai saat ini, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani belum buka suara soal kabar pembatalan investasi tersebut.
