Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya, M Fikser/RMOLJatim
Setelah polemik penahanan ijazah sejumlah bekas karyawan, UD Sentoso Seal yang berlokasi di kawasan Margomulyo, Surabaya, kembali jadi perhatian publik.
Penyebabnya, perusahaan tersebut diduga belum mengantongi Tanda Daftar Gudang (TDG) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) RI Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya, M Fikser menyampaikan, permasalahan ini menjadi perhatian serius Walikota Surabaya, Eri Cahyadi.
Walikota meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait berkoordinasi untuk menuntaskan persoalan tersebut.
"Selain itu, Pak Walikota Eri juga meminta Satpol PP bersama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan pengecekan persyaratan izin perusahaan," kata M Fikser dikutip
RMOLJatim, Senin, 21 April 2025.
Berdasarkan hasil penelusuran Satpol PP bersama Dinkopdag dan PD terkait di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Fikser menyebutkan bahwa tidak ditemukan dokumen TDG atas nama CV Sentoso Seal di alamat tersebut.
"Hasil penelusuran perangkat daerah terkait Pemkot Surabaya menyatakan bahwa CV Sentoso Seal tidak memiliki izin Tanda Daftar Gudang di Margomulyo. Padahal, TDG ini wajib dimiliki sesuai ketentuan Kementerian Perdagangan (Kemendag)," ujar Fikser.
Fikser menuturkan, kewajiban memiliki TDG telah diatur dalam Permendag Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang. Di mana dalam Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa setiap pemilik gudang wajib memiliki TDG.
Lalu dalam Pasal 4 ayat 1 Permendag menyatakan, penerbitan TDG merupakan kewenangan dari Menteri Perdagangan.
Sementara pada Pasal 5 diterangkan bahwa Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan TDG kepada Kepala Dinas yang membidangi perdagangan atau Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
"Dari data yang kami temukan, CV Sentoso Seal hanya memiliki Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) tahun 2012 dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tahun 2013. Namun tidak ditemukan data Nomor Induk Berusaha (NIB) dan TDG di Sistem OSS untuk gudang di JI Margomulyo Industri Nomor II/32 (alamat lama JI. Margomulyo Industri II H/14)," jelasnya.
Fikser menambahkan, TDG harus diperbarui setiap lima tahun sekali apabila kegiatan pergudangan masih berlangsung. Ketentuan ini juga tercantum dalam Pasal 7 Permendag tentang Penataan dan Pembinaan Gudang.
“Apabila melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2), maka pemilik gudang dapat dikenai sanksi berupa penutupan gudang atau denda, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Terkait hal ini, Fikser menyatakan bahwa Pemkot Surabaya akan mengambil langkah lanjutan.
Dinkopdag Surabaya bersama PD terkait berencana melakukan konsultasi langsung dengan (Kemendag) pada Senin 21 April 2025 untuk memperjelas kewenangan sanksi atau penindakan.
"Kami ingin memastikan, siapa pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi atau menutup gudang tersebut. Apakah dari pihak kementerian, pemerintah provinsi, atau pemerintah kota," pungkasnya.
