DPR Sesalkan PSU Masih Banyak Praktik Politik Uang

Komisi II DPR menyesalkan masih maraknya praktik money politics atau politik uang dalam pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) gelombang ketiga Pilkada 2024 yang digelar di delapan daerah beberapa waktu lalu. 

“PSU nyatanya masih menyisakan banyak laporan ke Bawaslu. Baik terkait dengan politik uang maupun indikasi pelanggaran yang lain,” ungkap Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin 21 April 2025. 

Atas dasar itu, Rifqinizamy meminta kepada seluruh penyelenggara pemilu baik KPU Bawaslu maupun DKPP untuk menindak tegas pelanggaran dalam bentuk apapun di PSU. 

“Kami telah meminta kepada seluruh penyelenggara pemilu untuk betul-betul menegakkan hukum kepemiluan. Jika terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, masif, maka kemudian biarlah proses hukum yang akan menentukan,” tandasnya. 

Sebelumnya, KPU menggelar PSU di ribuan tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 8 daerah kabupaten. 

Adapun, delapan daerah yang akan menggelar PSU secara serentak adalah; 

- Kota Banjarbaru
- Kabupaten Serang
- Kabupaten Pasaman
- Kabupaten Empat Lawang
- Kabupaten Tasikmalaya
- Kabupaten Kutai Kartanegara
- Kabupaten Gorontalo Utara
- Kabupaten Bengkulu Selatan.