Komisi II DPR: Kinerja Kementerian ATR/BPN Triwulan Pertama Belum Maksimal

Komisi II DPR RI baru saja  mengevaluasi kinerja triwulan pertama Kementerian ATR/BPN. Evaluasi ini telah disampaikan dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. 

“Ini evaluasi triwulan pertama Kementerian ATR BPN,” ujar Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda kepada wartawan seusai rapat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin 21 April 2025. 

Rifqinizamy lantas mengurai bahwa Komisi II DPR RI meminta kepada Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk meningkatkan kinerjanya. 

“Karena empat bulan pertama kinerjanya masih di bawah 30 persen. Reratanya hanya di 15 persen,” katanya. 

Namun begitu, ada beberapa program yang dinilai oleh Komisi II DPR cukup berhasil. 

“Yang di atas 10 persen. Ada satu program penyelesaian sengketa di atas 20 persen. Tapi beberapa program masih 0 persen artinya selama empat bulan terakhir, Direktorat Jenderal-Direktorat Jenderal tersebut belum melakukan kerja apa pun,” kata Politikus Nasdem ini. 

Rifqinizamy memaklumi belum maksimalnya kinerja Kementerian ATR/BPN di triwulan pertama ini mengingat adanya efisiensi dan refocusing anggaran. 

“Yang sejatinya Kementerian ini biasanya anggarannya plus minus Rp9 triliun. Sekarang menjadi Rp6 triliun itu pun di blokir. Menjadi hanya tinggal Rp4 triliun,” katanya. 

“Tetapi saya kira dengan capaian kinerja yang di bawah 30 persen itu, tentu menjadi kritik dan sekaligus masukan dari Komisi II DPR RI,” demikian Rifqinizamy.