Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist

Politik

Ijazah Asli atau Palsu Tak Hapus Dosa Jokowi Rusak Konstitusi

SENIN, 21 APRIL 2025 | 08:33 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kehebohan terkait dugaan ijazah palsu atau asli tapi palsu (aspal) Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) turut direspons pengacara sekaligus pegiat media sosial, Nazlira Alhabsy.

Ia menyesalkan adanya anggapan bahwa jika kelak ijazah tersebut terbukti asli, maka semua kritik terhadap Jokowi seolah menjadi tidak relevan.

"Aneh betul tiap kali dengar ada yang komentar, kalau ijazah Jokowi ternyata asli, bagaimana? Kau mau bilang apa? Begitu picik dan dangkalnya pertanyaan itu," tulis Nazlira di X @Naz_lira, dikutip Senin 21 April 2025.


Nazlira menekankan bahwa asli atau palsunya ijazah Jokowi akan berakibat pada aspek legalitas jabatan yang pernah disandangnya.

"Tanpa mengurangi sedikit pun tanggung jawab atas seluruh perbuatan pelanggaran hukum, konstitusi dan kejahatan demokrasi yang pernah dilakukan setelahnya," kata Nazlira.

Menurut Nazlira, kalau pun ijazah Jokowi benar asli, maka dosanya merusak konstitusi, membebani utang yang brutal pada lebih dari satu generasi rakyat di masa depan, menggunakan Proyek Strategis Nasional (PSN) bagi kepentingan proyek oligarki swasta, hingga dugaan gratifikasi pada anak-anaknya, serta kebohongan-kebohongan lainnya, itu jauh beribu kali lebih jahat dari pada sekedar perbuatan memalsukan ijazah.

Nazlira juga menyindir logika yang membandingkan pembuktian ijazah dengan identitas pelaku kejahatan.

“Kalau ada rampok masuk apartemen mu dengan menyamar sebagai tamu, meninggalkan KTP di lobi sekuriti, lalu digasak uang dan perhiasan emasmu, dibawa kabur seluruh mobil dan motormu, dan kau menduga KTP-nya palsu atas dasar logika, tak mungkin pelaku kejahatan meninggalkan KTP asli," kata Nazlira.

"Layak kah dipertanyakan:  jika KTPnya ternyata asli bagaimana? Kau mau bilang apa ?”sambungnya.

Sebelumnya, puluhan anggota Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi UGM pada Selasa 15 April 2025.

Tiga anggota TPUA yang terdiri atas Roy Suryo, Rismon Sianipar dan dokter Tifauzia diterima oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Wening Udasmoro, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni Arie Sujito, Sekretaris Universitas Andi Sandi, Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta, dan Ketua Senat Fakultas Kehutanan San Afri Awang di gedung Fakultas Kehutanan UGM, Bulak Sumur, Sleman, DI Yogyakarta.

Kedatangan TPUA bermaksud mengklarifikasi sejumlah dokumen terkait riwayat pendidikan Joko Widodo di kampus tersebut.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya