Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist

Politik

Ijazah Asli atau Palsu Tak Hapus Dosa Jokowi Rusak Konstitusi

SENIN, 21 APRIL 2025 | 08:33 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kehebohan terkait dugaan ijazah palsu atau asli tapi palsu (aspal) Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) turut direspons pengacara sekaligus pegiat media sosial, Nazlira Alhabsy.

Ia menyesalkan adanya anggapan bahwa jika kelak ijazah tersebut terbukti asli, maka semua kritik terhadap Jokowi seolah menjadi tidak relevan.

"Aneh betul tiap kali dengar ada yang komentar, kalau ijazah Jokowi ternyata asli, bagaimana? Kau mau bilang apa? Begitu picik dan dangkalnya pertanyaan itu," tulis Nazlira di X @Naz_lira, dikutip Senin 21 April 2025.


Nazlira menekankan bahwa asli atau palsunya ijazah Jokowi akan berakibat pada aspek legalitas jabatan yang pernah disandangnya.

"Tanpa mengurangi sedikit pun tanggung jawab atas seluruh perbuatan pelanggaran hukum, konstitusi dan kejahatan demokrasi yang pernah dilakukan setelahnya," kata Nazlira.

Menurut Nazlira, kalau pun ijazah Jokowi benar asli, maka dosanya merusak konstitusi, membebani utang yang brutal pada lebih dari satu generasi rakyat di masa depan, menggunakan Proyek Strategis Nasional (PSN) bagi kepentingan proyek oligarki swasta, hingga dugaan gratifikasi pada anak-anaknya, serta kebohongan-kebohongan lainnya, itu jauh beribu kali lebih jahat dari pada sekedar perbuatan memalsukan ijazah.

Nazlira juga menyindir logika yang membandingkan pembuktian ijazah dengan identitas pelaku kejahatan.

“Kalau ada rampok masuk apartemen mu dengan menyamar sebagai tamu, meninggalkan KTP di lobi sekuriti, lalu digasak uang dan perhiasan emasmu, dibawa kabur seluruh mobil dan motormu, dan kau menduga KTP-nya palsu atas dasar logika, tak mungkin pelaku kejahatan meninggalkan KTP asli," kata Nazlira.

"Layak kah dipertanyakan:  jika KTPnya ternyata asli bagaimana? Kau mau bilang apa ?”sambungnya.

Sebelumnya, puluhan anggota Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi UGM pada Selasa 15 April 2025.

Tiga anggota TPUA yang terdiri atas Roy Suryo, Rismon Sianipar dan dokter Tifauzia diterima oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Wening Udasmoro, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni Arie Sujito, Sekretaris Universitas Andi Sandi, Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta, dan Ketua Senat Fakultas Kehutanan San Afri Awang di gedung Fakultas Kehutanan UGM, Bulak Sumur, Sleman, DI Yogyakarta.

Kedatangan TPUA bermaksud mengklarifikasi sejumlah dokumen terkait riwayat pendidikan Joko Widodo di kampus tersebut.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya