Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist

Politik

Ijazah Asli atau Palsu Tak Hapus Dosa Jokowi Rusak Konstitusi

SENIN, 21 APRIL 2025 | 08:33 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kehebohan terkait dugaan ijazah palsu atau asli tapi palsu (aspal) Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) turut direspons pengacara sekaligus pegiat media sosial, Nazlira Alhabsy.

Ia menyesalkan adanya anggapan bahwa jika kelak ijazah tersebut terbukti asli, maka semua kritik terhadap Jokowi seolah menjadi tidak relevan.

"Aneh betul tiap kali dengar ada yang komentar, kalau ijazah Jokowi ternyata asli, bagaimana? Kau mau bilang apa? Begitu picik dan dangkalnya pertanyaan itu," tulis Nazlira di X @Naz_lira, dikutip Senin 21 April 2025.


Nazlira menekankan bahwa asli atau palsunya ijazah Jokowi akan berakibat pada aspek legalitas jabatan yang pernah disandangnya.

"Tanpa mengurangi sedikit pun tanggung jawab atas seluruh perbuatan pelanggaran hukum, konstitusi dan kejahatan demokrasi yang pernah dilakukan setelahnya," kata Nazlira.

Menurut Nazlira, kalau pun ijazah Jokowi benar asli, maka dosanya merusak konstitusi, membebani utang yang brutal pada lebih dari satu generasi rakyat di masa depan, menggunakan Proyek Strategis Nasional (PSN) bagi kepentingan proyek oligarki swasta, hingga dugaan gratifikasi pada anak-anaknya, serta kebohongan-kebohongan lainnya, itu jauh beribu kali lebih jahat dari pada sekedar perbuatan memalsukan ijazah.

Nazlira juga menyindir logika yang membandingkan pembuktian ijazah dengan identitas pelaku kejahatan.

“Kalau ada rampok masuk apartemen mu dengan menyamar sebagai tamu, meninggalkan KTP di lobi sekuriti, lalu digasak uang dan perhiasan emasmu, dibawa kabur seluruh mobil dan motormu, dan kau menduga KTP-nya palsu atas dasar logika, tak mungkin pelaku kejahatan meninggalkan KTP asli," kata Nazlira.

"Layak kah dipertanyakan:  jika KTPnya ternyata asli bagaimana? Kau mau bilang apa ?”sambungnya.

Sebelumnya, puluhan anggota Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi UGM pada Selasa 15 April 2025.

Tiga anggota TPUA yang terdiri atas Roy Suryo, Rismon Sianipar dan dokter Tifauzia diterima oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Wening Udasmoro, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni Arie Sujito, Sekretaris Universitas Andi Sandi, Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta, dan Ketua Senat Fakultas Kehutanan San Afri Awang di gedung Fakultas Kehutanan UGM, Bulak Sumur, Sleman, DI Yogyakarta.

Kedatangan TPUA bermaksud mengklarifikasi sejumlah dokumen terkait riwayat pendidikan Joko Widodo di kampus tersebut.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Meluruskan Hari Lahirnya Pancasila: Dari Piagam Jakarta Hingga Dekrit Presiden

Selasa, 02 Juni 2026 | 20:01

Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Tidak Ada Konfirmasi Aliran Dana

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:46

RI Impor Emas 2,5 Ton pada April 2026, Australia jadi Pemasok Terbesar

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:16

Saksi Perkara Maluku, Thobahul Aftoni Akui Mardiono Ketum PPP

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:13

BEM PTMA: MBG adalah Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:09

Gerinda Sebut Lawatan Prabowo Perkokoh Posisi Indonesia di Kancah Dunia

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:08

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:05

Habiburokhman: Zaman Pak Dino Sehebat Apa sih?

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:50

Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 Kg Terbaru, Cek Tiap Provinsi

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:47

SPI: Nasionalisme dan Kepastian Hukum Harus Seimbang

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:46

Selengkapnya