Berita

Proyek Sistem Logistik Terusan Funan Techo yang didanai Tiongkok dan Kamboja/Net

Dunia

Tiongkok-Kamboja Sepakat Bangun Kanal Penghubung Mekong dan Teluk Thailand

MINGGU, 20 APRIL 2025 | 13:26 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Tiongkok dan Kamboja resmi menandatangani kesepakatan senilai 1,2 miliar dolar AS untuk mendanai proyek pembangunan Kanal Funan Techo, sebuah jalur air ambisius sepanjang 151,6 kilometer yang akan menghubungkan cabang Sungai Mekong dekat Phnom Penh dengan pelabuhan di Teluk Thailand. 

Menurut laporan Associated Press pada Minggu, 20 April 2025, kesepakatan itu diteken selama  kunjungan kenegaraan Presiden Tiongkok Xi Jinping ke Kamboja hari Kamis lalu, 17 April 2025. 

Ini juga menandai dimulainya kembali proyek kanal yang sempat tertunda sejak upacara peletakan batu pertama pada 5 Agustus tahun lalu. 


Dalam rilis resmi yang dikeluarkan oleh badan pemerintah Kamboja yang memimpin proyek ini, disebutkan bahwa pembangunan kanal akan dilakukan dengan skema bangun-operasi-transfer. 

Investor Kamboja akan memegang 51 persen saham proyek, sementara mitra Tiongkok memegang 49 persen.

“Kanal itu akan menciptakan koridor perairan-laut pedalaman baru yang mampu menangani kapal hingga 3.000 ton bobot mati,” bunyi pengumuman tersebut. 

Proyek ini mencakup penggalian kanal serta pembangunan pintu air, infrastruktur navigasi, dan sistem logistik pendukung lainnya.

Ketua China Communications Construction Company, Wang Tongzhou, menyebut proyek ini sebagai mesin baru yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 

"Setelah selesai, proyek ini akan secara signifikan mengurangi biaya logistik komprehensif di Kamboja, dan mempromosikan industri Kamboja ke rantai nilai menengah ke atas," ujarnya. 

China Communications Construction Company, yang menaungi kontraktor utama proyek China Road and Bridge Corporation, terlibat langsung dalam pembangunan kanal dari Sungai Bassac menuju provinsi pesisir Kep. 

Namun, perusahaan ini tidak luput dari sorotan karena masuk daftar hitam Amerika Serikat atas keterlibatannya dalam proyek militerisasi Laut Cina Selatan.

Di sisi Kamboja, Perdana Menteri Hun Manet sebelumnya menegaskan pentingnya proyek ini, dengan menyatakan bahwa kanal ini akan dibangun berapa pun biayanya.

Ia menambahkan bahwa kanal tersebut adalah simbol “prestise nasional, integritas teritorial, dan pembangunan Kamboja.”

Pemerintah Kamboja juga mengklaim bahwa proyek ini akan menciptakan hingga 50.000 lapangan pekerjaan langsung dan tidak langsung, serta telah dilakukan penilaian dampak lingkungan yang ketat oleh 48 spesialis. 

“Penilaian tersebut mengonfirmasi dampak lingkungan yang minimal,” tulis pengumuman itu. 

Rute kanal pun dirancang sedemikian rupa untuk menghindari komunitas padat dan situs budaya penting.

Meski demikian, sejumlah pihak menyuarakan kekhawatiran atas dampak ekologis kanal terhadap Sungai Mekong. 

Gangguan terhadap pola banjir alami dikhawatirkan bisa memperparah kekeringan dan mengurangi endapan lumpur kaya nutrisi yang vital bagi pertanian, khususnya produksi beras di Delta Mekong, Vietnam, salah satu wilayah penghasil beras terbesar di dunia.

Proses kompensasi dan konsultasi bagi masyarakat terdampak disebutkan masih berlangsung, dengan pemerintah Kamboja berjanji akan menangani pemukiman kembali secara bertanggung jawab.

Presiden Xi Jinping kembali ke Tiongkok pada Jumat, 18 April 2025 mengakhiri tur tiga negaranya di Asia Tenggara yang juga mencakup Vietnam dan Malaysia.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Kasus Korupsi Kuota Haji Masuk Babak Baru, Gus Yaqut Cs Dilimpahkan ke JPU KPK

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:19

Kericuhan Warnai Kongres VII BM PAN di Banten

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:12

Purbaya Bidik Ekonomi Digital hingga Sektor Informal untuk Dongkrak Penerimaan Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:10

Trump Sebut Mojtaba Khamenei Nyaris Tumbang, Militer Iran Hancur

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:08

DPR Ingin Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:00

JPO Tendean Rusak Berat Ditabrak Truk, Warga Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Saham Shell Menguat Usai Divestasi Bisnis Energi Terbarukan di India

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Bantah Isu Penolakan, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Berproses

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:44

BRI Setor Rp19,1 Triliun ke Kas Negara di Kuartal I 2026, Bukukan Kontribusi Pajak Terbesar

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:21

Indonesia Harus Benahi Regulasi dan Insentif untuk Perkuat Filantropi

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:19

Selengkapnya