Halal Bihalal bersama 25 Pimpinan Perguruan Karate, Ketum PB FORKI Ungkap Agenda Penting

Ketua Umum Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB FORKI), Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, menggelar kegiatan Halal Bihalal bersama 25 Ketua Umum perguruan karate anggota FORKI, jajaran pengurus, serta para atlet karate nasional di Jakarta, pada Sabtu 19 April 2025.

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mempererat tali silaturahmi sekaligus membahas arah strategis organisasi.

“Terima kasih atas loyalitas dan keseriusannya untuk bersama membuat FORKI lebih maju,” tegas Hadi dalam sambutannya, Sabtu 19 April 2025.

Dalam suasana kebersamaan yang masih kental dengan semangat Idulfitri, Hadi juga menyampaikan sejumlah agenda penting organisasi. Salah satunya adalah pembaruan akta pendirian FORKI untuk memperoleh pengesahan resmi dari Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Selain itu, Hadi juga mengumumkan soal Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Piala Ketua Umum FORKI III yang akan digelar di Provinsi Riau pada 16-18 Mei 2025. 

Kejuaraan ini akan mempertandingkan kelas Kadet, Junior, dan Under 21, sebagai bagian dari seleksi menuju ajang internasional.

“Saya berharap agar para perguruan dapat berpartisipasi pada Kejurnas ini. Hasil Kejurnas akan menjadi acuan untuk mengirimkan atlet pada ASEAN Karate Federation (SEAKF) 2025 yang akan diselenggarakan bulan Juni di Brunei,” jelasnya.

Lebih lanjut, Hadi menyampaikan tim senior FORKI juga akan berlaga di Kejuaraan Asia Karate Federation (AKF) di Tashkent, Uzbekistan, pada 22-26 Mei 2025. 

Selain itu, atlet nasional Ceyco Georgia Zefanya akan mewakili Indonesia dalam ajang The World Games di Chengdu, Tiongkok, sebagai satu-satunya wakil PB FORKI dalam kejuaraan bergengsi agenda World Karate Federation (WKF) tersebut.

Menutup pertemuan, Hadi menegaskan pentingnya semangat persatuan dalam tubuh FORKI.

“Saya mengajak kepada seluruh perguruan, daerah, dan pengurus FORKI untuk bersama-sama membangun dan memajukan FORKI secara kekeluargaan dan dalam penyelesaian masalah dengan musyawarah mufakat,” pungkasnya.